banner 700250

GMPA Desak Penegak Hukum Proses Bupati Abdya

oleh -192 views

banner 700250

banner 700250

Abdya (AD)- Gerakan Muda Peduli Abdya (GMPA) mendesak aparat penegak hukum memperoses Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim, SH, terkait tindakannya mempublikasikan identitas pasien positif terjangkit Copid -19 di akun Facebook pribadinya. 

Dalam akun Facebooknya, Akmal Ibrahim menuliskan, bahwa ada salah satu warga Aceh Barat Daya positif terjangkit Copid -19. Hasil rapid tes, positif corona virus. Korban atas nama AS (46) tahun, dari Kecamatan Manggeng, saat ini sudah dalam penanganan medis di RSUTP.

banner 700250

Beliau datang ke RSUTP pada tanggal 8 April 2020 dengan keluhan ISPA. Sebelumnya beliau juga sempat dirawat di Puskesmas Manggeng selama 2 (dua) hari, namun tak kunjung membaik.

Tetap waspada, hindari keramaian, jaga jarak, tetap dirumah, sering cuci tangan, serta pakai masker.

“Bupati Abdya kayaknya kurang paham dalam menanggapi musibah yang sifatnya nasional bahkan mendunia terkait wabah virus Corona (Copid -19). Seharusnya jangan dipublikasikan identitas seorang pasien pada ruang publik. Apalagi tidak berdasarkan izin dari yang bersangkutan. Jika itu dilakukan, maka itu adalah sebuah pelanggaran hukum, karena undang-undang telah jelas mengatur terkait hal tersebut,” ungkap Ketua GMPA, Muhammad Jasdy alias Jhon Jasdy kepada media ini, Kamis 9 April 2020.

Menurutnya, setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasian penyakit yang dideritanya, termasuk juga dengan data-data medisnya. Karena hal itu telah diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit.

Sedangkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan, bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi soal data pasien dapat dipenjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp10 juta.

“Apabila penyebaran dilakukan melalui media sosial, maka berpotensi dijerat dengan UU ITE Pasal 26 dan 28b, setiap orang tidak boleh sembarangan membeberkan data pribadi kepublik tanpa izin. Kalau terbukti, dapat terancam hukuman 4 tahun penjara atau denda Rp 750 juta,” bebernya.

Selain itu, ia juga mengatakan, apa yang dilakukan Akmal Ibrahim, tidak hanya terjadi pada pelanggaran perundang-undangan saja, akan tetapi lebih dari itu. Karena telah menimbulkan keresahan ditengah-tengah masyarakat, sehingga akan berdampak terhadap ketidak stabilan ekonomi.

“Apalagi hal itu disampaikan oleh orang nomor satu di Abdya.”

Oleh karena itu, ia berharap, aparat penegak hukum dapat segera mengambil tindakan tegas berdasarkan UU Nomor 44 dan UU Nomor 12.

“Karena hukum itu jangan sampai seperti pedang, tumpul di atas, tajam kebawah,” tutup Ketua GMPA. (AF) 

banner 700250