oleh

Membidik Kasus Dugaan A Buse Of Power Di PDAM Tirta Tamiang

example banner

KASUS yang terjadi di PDAM Tirta Tamiang memang perlu kita analisis secara mendalam. Pasalnya, ada dugaan a buse of power (penyalahgunaan kewenangan) yang diduga dilakukan oleh penyelenggara negara yaitu Pemkab Aceh Tamiang atau Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH terkait dalam pemberhentian dan penggangkatan Badang Pengawas dan pengangkatan Pelaksana Tugas (PLt) Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang.

Berdasarkan penelusuran Penulis, ditemukan ada kasus dugaan yang mengangkangi peraturan yang berlaku yaitu tentang Pengangkatan Badan Pengawas PDAM Tirta Tamiang yang berinitial THK.

Menurut catatan Penulis ,merujuk berdasarkan Permendagri No.2 tahun 2007, Pengangkatan Badan Pengawas Pengawas harus mewakili 3 unsur: 1. Mewakili unsur Pemerintahan (Pejabat pemerintah kabupaten/Kota), 2. Mewakili unsur Profesional bidang air minum (perorangan) dan 3. Mewakili unsur Pelanggan

Hasil analisis dari rekam jejak kasus dugaan a buse of power yang diduga terjadi di PDAM Tirta Tamiang ternyata dari ketiga unsur tersebut adalah THK tidak memenuhi standar dari unsur profesional, tidak memenuhi unsur dari pejabat pemerintah karena sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdomisili di Kota Langsa sehingga tidak juga memenuhi unsur mewakili pelanggan PDAM Tirta Tamiang, sehingga tidak memenuhi persyaratan Permendagri No.2 tahun 2007.

Selain itu berdasarkan referensi yang diperoleh Penulis yaitu Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pada Pasal 38 disebutkan untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang bersangkutan harus memenuhi syarat salah satunya seperti yang tercantum pada huruf g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

Sedangkan faktanya yang ditemukan Waspada, THK datanya yang tercatat lahir pada tanggal 3 Januari 1956. Berarti jika masuk sebagai dewan pengawas pada tahun 2019 sudah lewat umur dan diduga cacat hukum dalam hal pengangkatan THK sebagai anggota Dewan Pengawas di perusahaan air minum itu.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 39 (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Persoalan lainnya yang ditemukan Waspada yaitu tentang pengangkatan Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang yang berinitial TIB oleh Bupati Aceh Tamiang diduga melanggar sejumlah peraturan yang berlaku. TIB terkait hubungan keluarga dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang yaitu T. Insyafuddin. TIB adalah abang kandung dari Wakil Bupati Aceh Tamiang.

Karena diduga bertentangan dengan peraturan maka Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang pengangkatan THK dan TIB diduga terindikasi tidak sah dan batal demi hukum serta harus memberhentikan THK dan TIB sebagai Dewan Pengawas serta mengembalikan semua Fasilitas negara dan mengembalikan uang gaji dan tunjangan yang telah diterima keduanya selama ini kepada Negara.

Ironisnya lagi, masih berdasarkan catatan Penulis, Bupati Aceh Tamiang bukan memberhentikan TIB sebagai Dewan Pengawas,namun Bupati Aceh Tamiang yang lebih parah lagi malahan menunjuk TIB sebagai Plt. Direktur PDAM Tirta Tamiang, hal ini sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan kepegawaian PDAM.Pasal 19 (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan: a. menguasai manajemen PDAM; b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan spar. (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM,BAB II ORGAN PDAM, Paragraf 3 Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 11 (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Kepala Daerah dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. (3) Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Perlu juga diketahui, sesuai dengan keputusan besaran standar gaji Direktur defenitif yang telah disetujui oleh Badan Pengawas serta telah disetujui Bupati Aceh Tamiang yaitu gaji Rp18.000.000, tunjangan(dana refresentatif) Rp13.500.000,uang minyak Rp2.500.000,sehingga totalnya mencapai Rp34.000.000 per bulan.

Sedangkan untuk PLt Direktur memang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak boleh mengambil uang seperti yang untuk jabatan direktur defenitif. Badan Pengawas juga ada ketentuan tentang menerima gaji,tunjangan,uang minyak ,disebut-sebut gaji/honrium untuk Badan Pengawas mencapai Rp8.000.000/bulan.

Bukan itu saja karena diduga adanya a buse of power dari Bupati Aceh Tamiang,Wakil Bupati Aceh Tamiang dan DPRK Aceh Tamiang juga membiarkan hal ini terjadi karena tidak melaksanakan fungsi kontrolnya sebagaimana yang telah diamatkan oleh UU dan peraturan yang berlaku sehingga akibat hukum(recht gevold) bisa berpeluang patut diduga adanya onrechtmatiedaad(Perbuatan melawan hukum) yang diduga menimbulkan KKN sehingga berpotensi bakal ada dugaan kerugian negara seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KKN.(Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3).

Catatan Penulis, memang pada 30 Juli 2019 yang lalu pihak DPRK Aceh Tamiang menggelar rapat membahas kasus tersebut dan akhirnya pihak DPRK Aceh Tamiang menerbitkan rekomendasi ditujukan kepada Bupati Aceh Tamiang, H.Mursil agar segera mencopot Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang dan Plt.Direktur PDAM Tirta Tamiang.

Menurut isi surat DPRK setempat yang diterbitkan pada Selasa (30/7/2019) yang silam , rekomendasi tersebut memperhatikan keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 721 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang masa jabatan periode II yang ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2019 dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 666 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 376 Tahun 2019 tentang penunjukan pelaksana tugas Direktur PDAM Tirta Tamiang yang ditetapkan tanggal 1 April 2019.

Menurut rekomendasi DPRK, berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat(1) huruf c dan pasal 19 ayat(1) huruf c Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum menyatakan bahwa Direksi dilarang rangkap jabatan, karena dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan calon anggota Dewan Pengawas tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar. Larangan tersebut juga tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Pihak DPRK menyatakan, selanjutnya berdasarkan tanggapan dan pendapat hukum Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Irwinsyah, bersama stafnya, memberikan saran terhadap permasalahan tersebut menyatakan agar Dewan Pengawas dinonaktifkan dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas dan sebagai PLt Direktur PDAM Tirta Tamiang karena melanggar ketentuan Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Kepegawaian PDAM dan harus mengembalikan semua fasilitas, gaji, tunjangan dan hasil keuntungan jasa produksi yang diterima selama menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan sebagai Plt Direktur PDAM Tirta Tamiang.

Masih menurut isi surat DPRK setempat, atas dasar itu dan hasil rapat Pimpinan dan Badan Legislasi DPRK Aceh Tamiang beserta Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, Irwinsyah, menyatakan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 386 Tahun 2019 dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 666 Tahun 2019 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak DPRK dalam keputusannya itu juga merekomendasikan kepada Bupati Aceh Tamiang untuk membatalkan keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 386 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 721 Tahun 2017 tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas pada PDAM Tirta Tamiang masa jabatan periode II dan Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 666 Tahun 2019 tentang perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 376 Tahun 2019 tentang penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PDAM Tirta Tamiang.

Pasca adanya rekomendasi dari DPRK Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil yang turut didampingi Wakil Bupati Aceh Tamiang, T. Insyafuddin dan Sekda Kabupaten Aceh Tamiang, Basyaruddin ketika memberikan keterangan kepada wartawan pada akhir Juli 2019 yang lalu menyatakan tanpa adanya rekomendasi dari pihak DPRK Aceh Tamiang, jabatan Plt Direktur PDAM, T.
Ibrahim sudah berakhir pada 1 Agustus 2019.

Namun fakta yang terjadi malahan sebaliknya, Bupati Aceh Tamiang pada tanggal 1 Agustus 2019 menerbitkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 1301 Tahun 2019 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur PDAM Tirta Tamiang yaitu T. Ibrahim yang juga anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang.

Ironisnya, pada SK Bupati tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dijadikan sebagai konsideran. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak mematuhi peraturan tersebut.

Anehnya lagi, Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA TAMIANG,tidak lagi dijadikan sebagai konsideran pada penerbitkan SK Bupati tersebut,padahal Qanun tersebut sampai sekarang masih berlaku dan belum dicabut.

Sekdakab Aceh Tamiang, Basyaruddin, SH beberapa waktu yang lalu pernah dikomfirmasi penulis menyatakan, Bupati Aceh Tamiang sudah menerbitkan surat jawaban terkait kasus PDAM dan surat tersebut sudah ditujukan kepada DPRK Aceh Tamiang. Sekdakab Aceh Tamiang itu menyarankan kepada Penulis untuk menjumpai pihak DPRK Aceh Tamiang agar bisa melihat dan membaca jawaban Bupati Aceh Tamiang yang diberikan kepada pihak DPRK Aceh Tamiang sehubungan adanya rekomendasi dari DPRK setempat terkait kasus tersebut.

Terkait saran tersebut,Penulis sudah menjumpai DPRK Aceh Tamiang untuk membaca dan memfoto copi surat Bupati Aceh Tamiang itu sekaligus untuk menganalisisnya.

Hasil penelusuran Penulis, Kamis (30/1/2020), Bupati Aceh Tamiang, H. Mursil, SH, M.Kn terkait dengan persoalan yang terjadi di PDAM Tirta Tamiang sudah menerbitkan surat Nomor 180/4556, hal tanggapan rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua DPRK Aceh Tamiang pada tanggal 1 Agustus 2019.

Menurut isi surat Bupati Aceh Tamiang pada point B disebutkan, tidak tepat mendasari pengangkatan Dewan Pengawas dengan merujuk pada Permendagri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, karena dalam dinamika perundang-undangan telah diundangkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Surat Bupati Aceh Tamiang itu juga menjelaskan, terkait hubungan kekeluargaan, faktanya Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tidak mengatur secara tegas dan eksplisit. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 6 yang berbunyi a. “Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Kornisaris memenuhi syarat sebagai berikut:a. sehat jasmani dan rohani. b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman,jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untukmemajukan dan mengembangkan perusahaan;

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengansalah satu fungsi manajemen:e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakantugasnya; f. beijazah paling rendah srata S1, g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

Selain itu, Bupati Aceh Tamiang juga dalam suratnya itu mengumandangkan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dalam rumusan pasal yang berbeda menerangkan tentang hubungan keluarga sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 yang berbunyi “Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1(satu) daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus keatas, kebawah, atau kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan”.

Surat Bupati Aceh Tamiang itu juga pada point D menyatakan,terkait hubungan kekeluargaan. Faktanya sebut surat Bupati Aceh Tamiang itu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, tidak mengatur secara tegas pada rumusan pasal yang berkaitan dengan persyaratan menjadi Dewan Pengawas. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 38 yang berbunyi “Pasal 38 huruf g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali.

Selain itu menurut Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 39 (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Begitu juga menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Pasal 4 berbunyi “ Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi. Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:a. seleksi administrasi;b. UKK; dan c. -wawancara akhir”.

Berdasarkan penelusuran Penulis, selama ini nyaris tidak pernah terdengar dalam rekrutmen Dewan Pengawas dilakukan seleksi di Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 sudah jelas disebutkan harus dilakukan seleksi untuk rekrutmen anggota Dewan Pengawas. Dalam Peraturan Pemerintah juga dinyatakan anggota Dewan pengawas berusia tinggi 60 tahun pada saat mendaftar pertama kali.

Berdasarkan analisis Penulis, selama ini tidak terdengar dalam hal rekrutmen Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang dilakukan seleksi di Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud peraturan tersebut di atas.Mengapa Pasal 39 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018, Pasal 4 tidak dilaksanakan,namun langsung direkrut tanpa seleksi sebagaimana yang sudah diatur oleh PP dan Permendagri tersebut diatas yang dijadikan acuan oleh Bupati Aceh Tamiang untuk “menangkis” persoalan yang terjadi di PDAM Tirta Tamiang.

Masih berdasarkan analisis Penulis, kalau menggunakan PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 untuk menyelamatkan anggota Dewan Pengawas dan PLt Direktur PDAM Tirta Tamiang, TIB agar tidak terperangkap dalam kata ada “hubungan darah” dengan Wakil Bupati Aceh Tamiang.

Kalau memang PP Nomor 54 Tahun 2017 dijadikan acuan mengapa persyaratan yang berbunyi pada huruf g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali dan persyaratan pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 yang juga huruf g. berusia pating tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali, tidak diterapkan dalam mengangkat Dewan Pengawas yang berinitial THK.

Jika konsideran tersebut digunakan maka anggota Dewan Pengawas yang berinitial THK dan TIB patut diduga cacat hukum karena diangkat oleh Bupati Aceh Tamiang tanpa ada seleksi. Begitu juga oknum THK sudah lewat umur mengapa bisa diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas di PDAM Tirta Tamiang? Bukankah terkait dengan persoalan yang terjadi di PDAM Tirta Tamiang itu Bupati Aceh Tamiang diduga telah melakukan a buse of power yang berpotensi menimbulkan kerugian uang negara karena diduga ada aroma nuansa KKN di perusahaan tersebut.

Hasil analisis Penulis dan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, kasus yang terjadi di PDAM Tirta Tamiang itu juga diduga bertentangan atau melanggar UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepatisme.

Bukan itu saja karena diduga adanya a buse of power dari Bupati Aceh Tamiang.Pihak DPRK Aceh Tamiang juga membiarkan hal ini terjadi karena tidak melaksanakan fungsi kontrolnya sebagaimana yang telah diamanattkan oleh UU dan peraturan yang berlaku sehingga akibat hukum (recht gevold) bisa berpeluang patut diduga adanya onrechtmatiedaad (Perbuatan melawan hukum) yang diduga menimbulkan KKN sehingga berpotensi bakal ada kerugian uang negara seperti yang dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KKN. (Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3). Seharusnya pihak DPRK Aceh Tamiang dapat menindaklanjuti kasus tersebut sampai tuntas dan bukan hanya sekedar menerbitkan rekomendasi saja tanpa ada penyelesaian seperti yang telah diatur dalam regulasi yang berlaku.

Kasus tersebut sudah pernah dilaporkan secara tertulis oleh Penulis kepada Kejari Aceh Tamiang, namun pihak Kejari Aceh Tamiang hanya memberikan pendapat(legal opinion) kepada DPRK Aceh Tamiang pada tahun 2019 yang lalu agar minta Bupati Aceh Tamiang untuk mencopot Dewan Pengawas dan PLt Direktur PDAM Tirta Tamiang. Sedangkan proses hukum belum juga diproses oleh Kejari Aceh Tamiang.

Kesimpulan dan saran dari balik kasus ini sebaiknya Bupati Aceh Tamiang agar segera memberhentikan anggota Dewan Pengawas dan PLt Direktur PDAM Tirta Tamiang karena pengangkatan kedua orang anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang itu diduga bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Hal itu perlu segera dilakukan agar tidak menimbulkan masalah hukum dikemudian hari jika nanti kasus tersebut diproses oleh aparat hukum.

Saran lainnya sudah saatnya pihak DPRK Aceh Tamiang untuk segera mendesak Bupati Aceh Tamiang agar memberhentikan kedua orang anggota Dewan Pengawas di perusahaan daerah air minum itu demi kebaikan dan kemajuan Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya demi kemajuan PDAM Tirta Tamiang.

(Penulis Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Pemerintah)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BACA JUGA..