Bireuen (ADC)- Sedikitnya 120 Personil Aparat keamanan yang terdiri dari Satpol PP dan personil kepolisian berhasil mengamankan aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen, Senin (8/10), yang menggeruduk gedung DPRK Bireuen, menuntut evaluasi mobil dinas baru Bupati Bireuen.
Aksi yang beberapa kali sempat terjadi insiden, namun berhasil diamankan petugas keamanan yag tampak siap siaga meski sempat disuguhi aksi bakar ban. Apalagi aksi demo itu, tampak lebih banyak aparat keamanan dari pada peserta aksi damai yang hanya sekitar 50 orang, tidak terlalu merepotkan petugas yang bersejata lengkap, sehingga sampai berakhir demo tidak sampai menjurus ke anarkhis.
Menurut KBO Reskrim Polres Bireuen, Ipda Azharuddin, pihaknya untuk mengamankan aksi untuk rasa di Gedung DPRK Bireuen, Polres Bireuen menurunan 120 personil aparat keamanan.
Puluhan orang yang tergabung dalam Alansi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Bireuen terus berorasi di uar gedung DPRK Bieuen, setelah berembuk dengan aparat kepolisian, sebanyak 10 orang yang mewakili peserta aksi, dibenarkan masuk ke halaman gedung legislatif untuk bertemu Pimpinan Dewan dan anggotanya untuk menyampakan tuntutannya.
Dalam pertemuan itu. Salah seorang peserta aksi, Yusri, S.Sos membacakan tuntutannya. Baik Yusri maupun Korlap, Iskandar dan lainnya mendesak pimpinan dewan mendaklanjuti 10 tuntutannya yang disanggupi pimpinan DPRK Bireuen memperjuangkan sesuai tupoksi mereka, sekaligus meneruskan ke Gubernur Aceh. Petisi itu sendiri dterima Ketua DRK Bireuen, H Ridwan Muhammad, M.Si yang didampingi wakil kutua, Drs Muhamad Arief.
Petisi yang berisikan 10 tuntutan tersebut mencakup permintaan kepada DPRK Bireen untuk membatalkan pengadaan mobil mewah dengan menyurati tim evaluasi anggaran Provinsi Aceh terkait pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen Rp 1,9 miliar dalam APBK-P 2018.
Selanjutnya, meminta Bupati Bireuen tidak memaksa kehendak dalam menerima mobil dinas baru usulan APBK-P 2018, karena ada pertimbangan tanggungjawab moral kita bersama dengan kondisi keuangan daerah Bireuen sedang sakit/devisit.
Bupati Bi r euen jangan menjalankan roda pemerintahan secara dinasti penetapan kepala SKPK di Lingkup Pemkab Bireuen. Lalu, m eminta Bupati Bireuen supaya lebih memperhatikan pemberdayaan nasib ekonomi pedagang kaki lima di Bireuen.
Meminta kepada Bupati Bireuen dalam hal pengadaan proyek APBK Bireuen harus mencetminkan keadilan dan transparan serta tidak menimbulkan kesenjangan sosial diantara para kontraktor .
Mendesak tim evaluasi anggaran Provinsi Aceh segera mencoret item pengadaan mobil dinas Bupati Bireuen dalam APBK-P 2018.
Meminta eksekutif dan legislatif Bireuen dalam pembahasan APBK Bireuen supaya lebih peka terhadap persoalan masyarakat dengan melibatkan elemen sipil dalam pembangunan Bireuen.
Mendesak Bupati Bireuen untuk menganggarkan beasiswa/santri kurang mampu sesuai dengan Undang-undang Nasional yang berlaku dengan mengalokasikan Anggaran 20 persen untuk pendidikan dari APBK Bireuen.
Meminta DPRK Bireueb memanggil Pemkab Bireuen untuk meninjau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tanah milik PT. KAI dan menguntungkan Pemkab Bireuen sebagai nilai ekonomis sumber Pendapatan Daerah Bireuen (PAD).
“Bupati Bireuen harus menunaikan janji politik kampanye secara tuntas dan ikhlas. Dengan Akses Transparansi Keterbukaan Infomasi Publik serta penuh tanggungjawab. Sesuai ucapan dan perbuatan yang siap mewakafkan dirinya kepada Masyarakat Bireuen , ” urainya.(Maimun Mirdaz)
