YARA Sampaikan Empat Permintaan Kepada Komisi III DPRA

oleh -302 views

example banner

example banner

Banda Aceh (AD)- Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) melaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait proses pengalihan pengolaan lapangan Migas di Blok B yang berlokasi di Aceh Utara, Provinsi Aceh.

Laporan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua YARA Safaruddin, SH kepada Ketua Komisi III DPRA, Khairil Syahrial, ST. MAP didampingi oleh dua anggotanya yaitu, H. Khalili, SH dan Mukhtar Daud, SKH, di Halaman Gedung DPRA, Selasa 20 Oktober 2020.

example banner

Dalam laporan tersebut, YARA menyampaikan, bahwa lapangan Migas di Aceh Utara saat ini dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang sudah beberapa tahun berjalan. Pada tahun tahun 2019, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah menyampaikan keinginan kepada Menteri ESDM agar Blok B tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah melalui BUMD nya yang bernama PT Pembangunan Aceh (PEMA).

BACA..  Ketua MPU Aceh Utara Peusijuek Kantor Bupati di Landeng

“Atas permintaan tersebut, Menteri ESDM memberikan penawaran khusus Blok B kepada PEMA, walaupun Blok B tersebut dilelang secara terbuka oleh Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA),” ungkap Ketua YARA, Safaruddin, SH.

Dikatakan Safaruddin, dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh disebutkan, bahwa wilayah kerja yang dikembalikan oleh kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat ditawarkan terlebih dahulu ke BUMD sebelum dinyatakan menjadi wilayah kerja terbuka dengan mempertimbangkan program kerja, kamampuan teknis dan keuangan BUMD, sepanjang saham 100 persen dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

PT PEMA juga telah membentuk anak usaha berupa PT Pema Global Energy yang merupakan anak usaha patungan antara PEMA dengan PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL) dan tidak melibatkan BUMD Aceh Utara sebagai daerah tempat lokasinya Blom B tersebut. Hal ini menurutnya, dapat menimbulkan konflik antara Aceh Utara dengan Pemerintah Aceh.

Oleh karena itu, dalam laporan ini YARA meminta DPRA :

BACA..  Wali Kota Banda Aceh Akan Lanjutkan 'Pro Bergemilang" 2021

1. Membentuk Pansus Migas untuk mengawal keinginan Pemerintah Aceh dalam alih kelola Blok B tersebut agar tetap mengacu pada PP 23 tahun 2015, dan menolak keterlibatan swasta dalam pengelolaan ini.

2. Melakukan Penyelidikan terhadap alih kelola Blok Pase yang dilakukan oleh anak usaha PT PDPA yang sudah berubah nama menjadi PEMA saat ini.

3. Menampung Aspirasi dari Kabupaten Aceh Utara untuk mendapatkan 30 persen dalam perusahaan Pengelolaan Blok B.

4. Menampung aspirasi seluruh Kabupaten Kota di Aceh yang meminta dilibatkan dengan saham 1 (satu) persen seperti yang diberikan kepada PT Pbangaunan Lhokseumawe.

BACA..  Peringati Hari Disabilitas Internasional, Sulaiman Santuni Para Tunanetra

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Aceh, Khairil Syahrial, ST. MAP menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak YARA yang telah peduli terhadap persoalan Blok Migas di Aceh.

“Komisi III akan membawa persoalan ini ke rapat Badan Musyawarah (BANMUS) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, untuk kita sampaikan persoalan Blok Migas yang ada di Aceh seperti apa yang telah disampaikan oleh YARA,” kata Khairil.

Selain itu, ia juga mengatakan, terkait dengan pembentukan Pansus Migas Aceh, menurutnya, sangatlah dimungkinkan. Dan hal ini akan kita pelajari terlebih dahulu sebelum kita bawa kedalam rapat musyawarah untuk kita sampaikan ke Ketua DPRA.

“InsyaAllah, dalam minggu ini akan kita bahas bersama persoalan tersebut di BANMUS,” pungkasnya. (AF)