Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Sikap Politik Fraksi DPRA Tentukan Nasib Rakyat Aceh

oleh

Banda Aceh (AD)- Mencuatnya berbagai isu potensi pelanggaran aturan hingga indikasi korupsi di Pemerintah Aceh di masa kepemimpinan Nova Iriansyah, menjadi catatan penting terhadap stabilitas perpolitikan di Aceh.

Hal itu pula yang mengundang kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke bumi Serambi Mekkah untuk menyelidiki potensi korupsi yang kian meresahkan.

“Kondisi perpolitikan dan pembangunan di Aceh kini semakin suram dengan tata kelola pemerintahan yang bobrok. Tentunya ini sangat memilukan,” ungkap Koordinator Majelis Pemuda Aceh, Heri Mulyandi kepada media ini, Jum’at 20 Agustus 2021.

Menurut Heri, sikap tegas Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) sebagai presentatif rakyat Aceh di parlemen sangat diharapkan. Sikap itu tentunya akan berpengaruh signifikan terhadap nasib rakyat ke depan.

Sejak awal Badan anggaran DPRA juga telah membongkar sejumlah kebijakan anggaran yang berpotensi melanggar aturan, termasuk tentang penggunaan anggaran Covid -19 yang digunakan untuk kebutuhan apartur daerah, bukan untuk masyarakat yang kini tengah menghadapi pandemi.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

“Bayangkan saja, dari Rp 2,4 Triliun anggaran Refocusing penanganan Covid -19 pada tahun 2020, hanya Rp 600 Milyar yang digunakan untuk penanganan Covid -19,” beber Heri.

Selain itu, ia menuturkan, sungguh sangat disayangkan ditengah masyarakat Aceh dihadapkan dengan berbagai kesulitan di masa pandemi, justeru saat itu pula penyalahgunaan anggaran dilakukan. Tentunya kebijakan Pemerintah Aceh ini tidak bisa dimaafkan.

Lanjut Heri mengatakan, saat ini harapan rakyat tentang kenakalan pemerintah dalam pengelolaan anggaran akan diwakilkan sikapnya oleh wakil rakyat melalui fraksi-fraksi yang ada di parlemen.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

“Untuk itu, kami mendesak DPRA untuk menolak pertanggungjawaban Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2020,” tegas Koordinator MPA.

Masyarakat Aceh akan mencatat setiap fraksi dan partai yang menyerahkan harga dirinya kepada eksekutif dengan mengabaikan kondisi dilema yang kini tengah dihadapi rakyat akibat dari kebobrokan pengelolaan pemerintahan.

“Fraksi yang dengan sengaja menerima pertanggungjawaban Gubernur karena deal tertentu dengan mengabaikan kondisi real rakyat Aceh saat ini, maka akan menoreh catatan hitam sebagai penghianat rakyat,” tutur Heri.

Oleh karena itu, ia berharap, wakil rakyat kita tetap mengedepankan akal sehat bukan kepentingan pribadi belaka dalam pandangan fraksi nantinya.

Seharusnya, kata Heri, DPRA bukan hanya menolak pertanggungjawaban Gubernur, tapi juga melanjutkan hak angket yang tertunda serta melanjutkan kepada tahapan Pemakzulan Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

BACA..  Kadisdik: Kami Paham tidak Mudah, Tapi Kita Akan Berupaya Bersama-Sama

“Kita mendesak semua fraksi dan anggota DPRA untuk konsisten membela rakyat, melanjutkan hak angket hingga tuntas sebagai bukti nyata bahwa DPRA sedang tidak bersandiwara di hadapan rakyatnya,” ujar Heri.

MPA secara tegas mendesak fraksi PPP, fraksi PKB/PDA, dan fraksi Demokrat untuk menyetujui kelanjutan hak angket, begitupun dengan anggota DPRA dari fraksi-fraksi yang telah menyetujui diharapkan Istiqomah dan tidak masuk angin.

Rakyat akan melihat fraksi dan anggota DPRA mana saja yang memilih membela rakyat dan melanjutkan hak angket, dan fraksi mana yang justru mengabaikan rakyat hanya karena kepentingan politik sesaatnya.

“Jangan sampai wakil rakyat dibeli dengan harga murah,” tutup Heri Mulyandi. (*)