M Nur : Anggota Dewan Itu Pesuruh Rakyat Bukan Keterwakilan Retorika

oleh -43 views

Menurutnya, dewan bukan beretorika dalam membenarkan ucapan, tetapi perbuatan nyata yang dituntut rakyat untuk menyikapi persoalan sehari-hari.

Laporan | Zulherman

KUALASIMPANG (AD) – M. Nur; Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tamiang, “Anggota Dewan itu pesuruh rakyat bukan keterwakilan retorika menjudge pembenaran berpolitik,” Ucapan itu begitu sahih diutarakannya pada atjehdaily.id, Rabu, 19 Mei 2021 di Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Menurutnya, dewan bukan beretorika dalam membenarkan ucapan, tetapi perbuatan nyata yang dituntut rakyat untuk menyikapi persoalan sehari-hari.

Termasuk didalamnya, aktifitas sebagai, Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi di Parlemen. “Tiga fungsi itu harus ditundakkanjuti sebagai azas pemerataan yang dibutuhkan oleh golongan terbawah,”.

Agaknya ucapan politisi partai Demokrat tersebut bukanlah sekedar isapan jempol belaka, semuanya dibuktikannya secara nyata kepada masyarakat.

Secara umum, pemilik swalayan Saqinah membuktikan ucapannya; dengan menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat.

Terutama itu, bantuan paket korban banjir, M. Nur dan partainya Demokrat, siaga menyalurkan bantuan sembako pada warga terdampak banjir.

Sudah banyak bantuan yang disalurkannya, tidak hanya bagi para terdampak banjir saja, korban kebakaran rumah juga menjadi center poin dalam penyaluran bantuan.

Korban kebakaran kota Lintang, Kampung Kaloy. Bantuan Rehab Rumah, bantuan pengobatan orang sakit, Sunatan Masal, Donor Darah. Santunan anak yatim, bantuan peruntukkan disabikutas; Sudah dilaksanakan dan efeknyapun sangat bermanfaat.

M. Nur bersama partainya yang berlambang mercy itu, banyak melakukan terobosan, dari skala kecil hingga paket pekerjaan puluhan miliar.

Dia bersama anggota DPR Aceh, Nora Idah Nita dari partai yang sama, secara bergandengan membangun peradaban kemanusiaan dan sosial di Bumi Muda Sedia, sebutan Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebut saja, negosiasi tenaga kerja out sourching di Pertamina EP Rantau. Pada kesempatan tersebut, M. Nur (Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang), Nora Idah (Anggota DPR Aceh), Fadlon (Wakil Ketua DPRK Aceh Tamiang) Miswanto (Anggota DPRK Aceh Tamiang), Dedi suriansah, dan Nasir.

Mereka membahas aduan masyarakat yang tergabung dalam KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) perwakilan Aceh dimana sistem out sourching di pertamina EP Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang dianggap merugikan eks pekerja dan terkesan cacat hukum.

Khusuas menemui Anggota DPR RI Komisi III sekaligus Ketua Forbes Muhammmad Nasir Djamil di ruang kerjanya di Gedung Nusantra 1 DPR RI, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam rapat tersebut mereka berharap agar Pertamina EP Rantau bisa kembali mempekerjakan eks pekerja yang telah bekerja di tempat tersebut selama hampir 28 tahun.
Berkas tersebut kemudian diterima Nasir Djamil. Nasir menjelaskan jika upaya ini harus dilakukan bersama-sama antara DPRK Aceh Tamiang, Bupati Aceh Tamiang, DPRA dan DPR-RI.

“Untuk kasus seperti ini kita semua (DPRK Aceh Tamiang, Bupati Aceh tamiang, DPRA dan DPR-RI) harus saling berkolaborasi disetiap level agar penyelesaiannya cepat didapatkan” sebut Nasir.

Tak lama berselang, Anggota Forbes yang juga Anggota Komisi VI Rafly Kande tiba diruangan pertemuan tersebut. Rafly yang saat ini membidangi BUMN yang merupakan induk dari Pertamina ikut mendengarkan aduan dari perwakilan KSBSI terkait permaslahan yang sedang mereka alami.

Rafly dalam tanggapannya menyebutkan akan membahas ini dalam rapat dengan Menteri BUMN. “Kita sudah dapat masukan dari ketua (Nasir Djamil), Insha Allah akan kita sampaikan dalam rapat dengan pak Menteri Erick Thohir”. tanggap Rafly.

Diakhir pertemuan Nasir Djamil menginisiasi adanya agenda kegiatan khusus untuk menemui pimpinan Pertamina EP Rantau sekaligus mempertanyakan dan memerintahkan direksi Pertamina EP Rantau agar segera mempekerjakan kembali para eks Pekerja yang telah resign tersebut.

Kasus Pertamina EP Rantau Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan kasus yang terbilang cukup lama sejak tahun 2012 dan belum ada jalan keluar. “Kita harapkan semoga permasalahan yang telah lama ini bisa kita dorong, karena ini menyangkut ratusan hak bekerja mereka”. tutup Nasir.

Kepedulian M. Nur pada masyarakat Aceh Tamiang khususnya tak bisa dipungkiri lagi, banyak hal yang dapat dirasakan setiap aktifitas yang dilakukan, baik kebijakan maupun secara regulasi. (*)