TAKENGON (AD) – Ratusan Tenaga Kesehatan (Nakes) di 17 Puskesmas beberapa hari lalu datangi gedung DPRK Aceh Tengah, lantaran menuntut hak mereka tak kunjung cair selama setahun.
Namun alih – alih, dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas dari Kementerian Kesehatan tahun 2022 lalu, malah dialihkan untuk pembayaran yang lain oleh tim anggaran.
Bahkan, persoalan ini pun sudah menjadi perbincangan dikalangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya seputaran Kota Takengon.
“Saya tidak tau,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah, dr. Yunasri, M. Kes, kepada wartawan (20/3/2023).
Namun, katanya,” Dana BOK sudah kita tindak lanjuti untuk segera dibayar, mudah – mudah cepat terealisasi,” ujarnya.
Bahkan, lanjutnya, TAPD dua hari lalu rapat khusus mengenai persoalan ini, atas perintah Pj Bupati.
Dijelaskan, sejak dari bulan November dan Desember lalu, pihaknya selalu berkoordinasi sekaligus memfasilitasi kepala Puskesmas dengan Dinas Keuangan untuk membahas masalah ini agar mencari solusi supaya upah nakes bisa terbayar. Namun, hal itu terkendala dengan kondisi defisit anggaran daerah.
“Saya tidak mau menyalahi siapa pun. Intinya, pihaknya sebelum batas waktu sudah mengajukan SP2D ke Dinas Keuangan setempat. Dan, setiap tahunnya dana BOK untuk Puskesmas cair awal bulan Desember,” cetus Yunasri, kenapa dana 15 persen bisa cair, kalau memang terlambat dalam pengajuan.
Untuk itu, mantan Wadir RSU Datu Beru itu, berharap kepada para tenaga kesehatan agar dapat bersabar untuk pembayaran hak yang belum di terima sampai saat ini, kecuali Tunjungan Khusus (TC) baru dibayar satu bulan, sedangkan sisanya 11 bulan lagi.
“Saya tidak mau main- main, masalah ini harus selesai. Insya Allah, sudah ada titik terang. Semua hak nakes baik itu BOK, jaga malam dan makan minum akan dibayar oleh Pemerintah daerah, tapi harus sabar,” kata Yunasri seraya menambahkan untuk gaji tenaga kesehatan kontrak sudah kita bayar, karena itu lebih penting dari ASN.
Tak hanya itu, Yunas juga merasa “geram” dengan aksi yang dilakukan oleh ratusan nakes itu. Bahkan dinilai sangat memalukan sebagai abdi Negara. Hal itu seharusnya tidak perlu terjadi, karena apa pun persoalan pasti ada jalan keluarnya.
“Kita satu rumah, jika ada masalah apa pun, tak perlu seperti itu. Mungkin nakes kurang percaya, kita bisa memfasilitasi untuk duduk bareng bersama dinas keuangan yang lebih etis dan beretika untuk mencari solusi yang terbaik, pintanya.(AR)
