banner 700250

LSM PMA Desak Komisi III Evaluasi Kinerja BPMA

oleh -229 views

Banda Aceh (AD)- Ketua Humas Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerhati Migas Aceh (LSM PMA) mendesak Komisi Pengawasan Badan Pengelolaan Migas Aceh ( BPMA) untuk segera mengevaluasi kinerja Kepala BPMA.

Hal ini sesuai dengan tugasnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf a dan b PP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

Menurutnya, tugas pengawasan dan penilaian komisi pengawasan terhadap kinerja Kepala BPMA, bersifat Mandatory dan wajib dilaksanakan.

‘Jika komisi pengawasan abai, maka dapat dikatakan melanggar PP 23 Tahun 2015 yang akan menimbulkan sejumlah konsekuensi yuridis kepada lembaga regulator pengelolaan Migas di Aceh,” ungkap Heri Safrijal, S.P kepada media ini, Sabtu 19 September 2020 di Banda Aceh.

BACA..  Ibu TP PKK Bireuen Ikut Bimtek

Komisi III membidangi masalah keuangan, kekayaan alam dan investasi di Aceh, sesuai dengan fungsi dan tugasnya, dapat meminta komisi pengawasan maupun Kepala BPMA untuk menjelaskan pencapaian kinerja BPMA selama ini. Komisi III mepunyai kewenangan strategis dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja BPMA.

BACA..  Dukung Konservasi, Pangdam IM Lepas Tukik di Pulau Banyak

“Oleh karena itu, LSM PMA mendesak Komisi III untuk menilai kinerja Komisi Pengawas BPMA. Pengawas ini memiliki kewenangan besar dan peran penting dalam melakukan evaluasi terkait pengelolaan BPMA. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015,” ungkap Ketua Humas LSMPMA ini.

Selain itu, dalam PP 23 Tahun 2015 Pasal 22 dijelaskan, bahwa beberapa tugas dari komisi pengawas adalah, melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, melakukan penilaian atas kinerja dan memberikan masukan dan pendapat kepada Menteri dengan sepengetahuan Gubernur atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala BPMA.

Kemudian, lanjutnya, dalam Pasal 23 disebutkan, komisi ini juga memiliki kewenangan untuk memberikan usulan kepada Menteri dan gubernur terkait langkah-langkah yang harus diambil dala .penyempurnaan pengelolaan BPMA itu sendiri.

“Maka komisi pengawas harus serius mengawasi dan mengevaluasi kinerja BPMA. Ini menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh komisi pengawasan cukuplah besar,” ucap mantan Sekjen BEM Unsyiah ini.

Dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 160 ayat 1, Pemerintah Aceh kini memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber daya Migas dengan Pemerintah Pusat. Didalam ayat 2 Pasal yang sama juga disebutkan, untuk melakukan pengelolaan Migas, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dapat menunjuk atau membentuk suatu badan pelaksana yang ditetapkan bersama.

Ia menambahkan, konteks pengelolaan migas nasional khususnya menyangkut kewenangan daerah, ketentuan dalam UUPA ini, sejatinya merupakan salah satu hasil perjuangan rakyat Aceh yang telah memakan waktu puluhan tahun lamanya dan telah banyak merengut ribuan korban jiwa.

“Sejatinya, pencapaian ini harusnya dihargai dan dimanfaatkan sebaik-baiknya secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah daerah dan DPR Aceh, agar sumber daya migas yang ada di wilayah Aceh benar-benar dimanfaatkan demi untuk kemakmuran rakyat Aceh,” pinta Heri.

BPMA adalah lembaga yang dibentuk atas kekhususan Aceh. Apabila pengelolaan migas dikelola dengan sungguh-sungguh, maka akan berdampak terhadap penambahan pendapatan asli daerah.

LSM PMA menilai, selama ini BPMA terkesan jalan di tempat dan nyaris tidak terlihat hasil yang telah dikerjakan dan menjadi bukti kongkret, bahwa BPMA tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya.

“Harapan kita, BPMA bisa menjadi lebih baik dari lembaga lainnya. Semoga harapan ini, dapat direspon demi perbaikan BPMA kedepannya,” tutup Heri Safrijal. (AF)