Ini Kata Wali Kota Sabang Pada Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2020-2021

oleh -23 views
example banner

example banner

Sabang (AD) – Pada pembukaan masa sidang II rapat paripurna Dewan Perwakolan Rakyat Kota (DPRK) Sabang, Wali Kota Sabang Bpk.Nazarudin, S.I.Kom menyampaikan Laporan Keterangan Penanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Qanun Kota Sabang tahun 2021 tentang, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Sabang.

Wali Kota menyampaikan bahwa pada tahun 2020 kegiatan program Pemko Sabang, mengacu pada Qanun Kota Sabang Nomor 4 tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2007-2027 serta Qanun Kota Sabang nomor 2 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah Kota Sabang tahun 2017 – 2022

Kemudian juga Wali Kota melaporkan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah merupakan tindak lanjut dari amanat pasal 69 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah dan sebagai implementasi pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

BACA..  GANAS, Ratusan Satpam Berkerumun Menunggu Diperiksa

Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban tersebut kata Wali Kota, dimaknai sebagai akuntabilitas dari nilai pemerintah daerah kondisi seperti permasalahan dan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pasal 19 menyebutkan bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban ini disampaikan dan dibahas oleh DPRK Sabang dan berdasarkan hasil pembahasan DPRK menerbitkan rekomendasi kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal otonomi daerah dan Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan., kata Wali Kota.

Wali Kota Sabang ini menjelaskan, berkenaan dengan hal tersebut pada tahun 2020 kita telah menerapkan anggaran pendapatan dan belanja kota dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar Rp 653.782.341.674.00 dengan capaian target realisasi sebesar 631.358.486.769.00 atau 96,57% dengan capaian pendapatan asli daerah sebesar 59.066.805.312.00 atau 116,58% dari target realisasi, pendapatan transfer sebesar 494.439.701.133.00 atau 95,04% dari target realisasi dan pendapatan lain lain yang sah sebesar Rp. 77.851.980.324.00 atau 93,96% dari target realisasi.

BACA..  Etika Yang Dibutuhkan Dalam Menjalankan Pemerintahan

2. Anggaran Belanja Sebesar Rp. 738.377.511.722.00 dengan realisasi sebesar Rp. 609.452.518.986.00 atau 82,54%

Tugas-tugas umum lainnya yang dilaksanakan antara lain melakukan koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, melakukan pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

“Sebagaimana kita ketahui bersama tahun 2020 merupakan tahun yang tidak mudah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana terjadi pandemi covid -19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Kota Sabang juga mengalami dampak dari pandemi covid -19 ini., jelasnya.

Menghadapi kondisi ini lanjut Wali Kota, Pemerintah Kota Sabang telah mengupayakan berbagai macam penyesuaian kebijakan rencana pembangunan daerah guna tetap menjamin keberlangsungan agenda pembangunan pada tahun berjalan.

BACA..  Tali Silaturahmi Terputus Pasca Dinas Perhubungan Aceh Larang AKDP

Demikianlah secara umum gambaran mengenai laporan keterangan pertanggungjawaban kami untuk tahun 2020 yang secara rinci dapat dicermati pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban yang kami serahkan kepada anggota dewan dan selanjutnya dengan segala kerendahan hati kami mohon kiranya anggota dewan dapat mempelajarinya dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan kedepan.

Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kota Sabang telah mengusulkan dua rancangan kanun diluar program legislasi yang terdiri dari :

Pertama, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid -19.

Kedua perubahan kedua atas UU nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Sabang.

Mengingat kedua ini tidak memungkinkan lagi dimasukkan ke dalam program legislasi tahun 2021 maka sesuai ketentuan pasal 239 ayat 7 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kedua kan ini kami usulkan sebagai usulan karun di luar program legislasi tahun 2021., tutupnya. (Jalaluddin Zky).