Aceh Kreatif: Pemkab Aceh Selatan Harusnya Membina, Bukan Membinasakan

oleh -82 views

example banner

Laporan | Ahmad Fadil

Banda Aceh (AD)- Rencana penertiban bahkan penutupan pertambangan rakyat di Aceh Selatan dengan dalih penambangan tersebut ilegal semakin marak akhir-akhir ini di bumi pala.

Namun mirisnya, hingga saat ini belum terlihat adanya komitmen dan langkah kongkret yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan.

“Bahkan Pemkab Aceh Selatan terkesan membiarkan penutupan itu terjadi, dan hal tersebut akan berpotensi untuk menciptakan angka pengangguran di Aceh Selatan,” ungkap Ketua Yayasan Aceh Kreatif, Delky Nofrizal Qutni kepada media ini, Jum’at 19 Maret 2021 di Banda Aceh.

Dikatakan Delky, ada ribuan masyarakat yang menggantungkan ekonominya pada sektor pertambangan rakyat di Aceh Selatan, baik itu di Kluet Tengah, Sawang maupun Meukek. Jika Pemkab Aceh Selatan membiarkan penutupan ini terjadi, maka sama saja Pemerintah sudah berupaya memutuskan mata rantai perekonomian masyarakat disana.

“Pemkab Aceh Selatan, seharusnya tidak diam, tapi bagaimana memberikan Win Solution untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat, hingga bicara legalitas perizinan dan seterusnya dibina. Bukan dibiarkan binasa atau membinasakan,” tegasnya.

BACA..  Safari Ramadhan 1442 Hijriah Sukses, Pemerintah Aceh Senang

Menurut Delky, di saat kondisi perekonomian masyarakat di Aceh Selatan relatif sulit, Pemerintah yang hingga saat ini belum berhasil membuka lapangan pekerjaan yang memadai untuk masyarakat Aceh Selatan, justeru malah terkesan membiarkan tambang rakyat yang menjadi salah satu sumber pencaharian masyarakat untuk ditutup.

“Apalagi luasan lokasi tambang rakyat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan perusahaan atau korporasi tambang,” kata Delky.

Jika Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan bijak dan benar-benar merakyat, semestinya yang harus diperhatikan adalah bagaimana tambang rakyat bisa berjalan dengan pembinaan pemerintah sehingga mendapatkan legalitas berupa izin dan pedoman pengelolaan yang ramah lingkungan dan seterusnya, kemudian berupaya tidak memperpanjang izin korporasi atau perusahaan tambang.

Tapi nyatanya, Bupati Aceh Selatan melalui Keputusan Nomor 325 Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Besi DMP di Gampong Simpang Dua Manggamat, Kecamatan Kluet Tengah. Bahkan ironisnya izin lingkungan dikeluarkan tanpa melalui tahapan Amdal.

“Bukankah tanpa keputusan itu, perpanjangan izinnya tidak terjadi dan lokasi bisa nantinya dikelola daerah ataupun menjadi lokasi pertambangan rakyat,” ujar Delky.

BACA..  Safari Ramadhan 1442 Hijriah Sukses, Pemerintah Aceh Senang

Hal ini menurut Delky, menunjukkan indikasi bahwa Pemkab Aceh Selatan malah lebih peduli dan berpihak kepada korporasi ataupun perusahaan tambang ketimbang pertambangan rakyat yang selama ini menghidupi ribuan masyarakat di Aceh Selatan itu sendiri.

“Kondisi itu pula yang menunjukkan bahwa isu Bupati Aceh Selatan merakyat hanyalah cerita dongeng belaka. Selfie atau berphoto di Sawah ataupun di kebun belum tentu dapat dipastikan Bupati Aceh Selatan seorang pemimpin yang merakyat. Namun hal yang jauh lebih penting adalah, bagaimana Bupati Aceh Selatan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dan berada di garda terdepan membela rakyat termasuk dalam persoalan tambang rakyat ini,” tutur Delky.

Jika bicara lebih jauh, jangankan pertambangan rakyat, bahkan Halim C pun terindikasi masih banyak yang ilegal di Aceh Selatan.

“Lantas, apa yang dilakukan Pemkab. Hanya diam kan,” cetusnya.

Oleh karena itu ia berharap, Pemerintah Aceh Selatan dapat lebih bijaksana. Apalagi selama ini kita belum melihat sama sekali program terobosan Pemkab Aceh Selatan dalam sektor pemberdayaan ekonomi. Bagaimana jika ribuan masyarakat yang selama ini menggantungkan perekonomiannya di sektor pertambangan rakyat meminta Bupati Aceh Selatan untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka.

BACA..  Safari Ramadhan 1442 Hijriah Sukses, Pemerintah Aceh Senang

“Apakah Bupati Aceh Selatan sanggup memberikan solusi kongkret untuk hal tersebut,” tanya mantan pengurus PAS dan Hamas ini.

Lebih lanjut ia menambahkan, jika penutupan tambang rakyat dilakukan dengan dalih ekosistem, maka Bupati harus terlebih dahulu menutup tambang milik perusahaan atau milik korporasi. Jika tidak, patut diduga penutupan tambang rakyat dengan dalih ilegal adalah pintu masuk bagi koorporasi dan perusahaan tambang untuk membuka lokasi di lahan tambang rakyat tersebut.

“Untuk itu, Yayasan Ekonomi Kreatif meminta kepada Bupati Aceh Selatan segera melakukan pembinaan bagi masyarakat yang bergerak di sektor tambang rakyat dan selanjutnya menertibkan galian C ilegal serta mengevaluasi keberadaan perusahaan ataupun koorporasi tambang di Aceh Selatan,” pinta pria yang pernah memimpin aksi penolakan perusahaan tambang Manggamat 8-9 tahun silam itu.