Dalami Program JKA, DPRD Sumut Sambangi BPJS Kesehatan Banda Aceh

oleh -176 views

example banner

Laporan | Ahmad Fadil

Banda Aceh (AD)- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung di dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah, melakukan Kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banda Aceh pada hari Senin 18 Januari 2021.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang diketuai oleh Thomas Dachi ini, turut didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Sumut dan disambut langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar.

Kegiatan Kunker ke BPJS Kesehatan Banda Aceh ini dilakukan dalam bentuk diskusi dan dialog dalam rangka mendapatkan perbendaharaan untuk bahan masukan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kesehatan di Provinsi Sumut.

“Tujuan kedatangan kami adalah, dalam rangka mendapatkan gambaran dan masukan untuk pembentukan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kesehatan di Provinsi Sumut. sebelumnya telah ada peraturam daerah tersebut yang diterbitkan pada tahun 2009, namun kami rasa peraturan tersebut sudah tidak tepat lagi untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, kami perlu masukan dari BPJS Kesehatan bagaimana penanggulangan kesehatan di Aceh,” ungkap Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Thomas Dachi saat membuka pertemuan.

BACA..  Usman Lamreung: Qanun Tata Niaga Salah Satu Solusi Terbaik Atasi Kemiskinan di Aceh

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Neni Fajar dalam paparan materinya menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh terus berkomitmen untuk menjaminkan kesehatan masyarakatnya sejak tahun 2010 yang saat itu diselenggarakan oleh PT. Askes (Persero), dan sampai saat ini terus melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).

“Komitmen Pemerintah Aceh ini dibuktikan dengan mendaftarkan seluruh masyarakatnya melalui Program JKA sehingga Provinsi Aceh telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen penduduknya telah terdaftar ke dalam Program JKN-KIS,” pungkas Neni Fajar.

Selain itu, Neni juga menambahkan, khusus untuk jumlah peserta JKA saat ini berjumlah 2.185.243 jiwa dari 5.288.885 jiwa jumlah penduduk dimana sisa dari peserta JKA tersebut adalah peserta JKN dari segmen lainnya seperti TNI/Polri, pegawai swasta dan lain-lain.

Sementara itu, Anggota Tim Badan Pembentukan Peraturan Daerah Yahdi Khoir Harahap mengapresiasi komitmen Pemerintah Aceh yang begitu besar sejak tahun 2010 untuk menjaminkan kesehatan seluruh masyarakatnya.

BACA..  Mahirah Muamalah Kembali Raih WTP, Aminullah Usman Ucapkan Selamat

“Untuk di Provinsi Sumut, masih banyak yang belum tercover di dalam Program JKN-KIS, terlebih lagi adanya kenaikan iuran termasuk bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Maka perlu kami pelajari di Provinsi Aceh bagaimana strategi Pemerintah Aceh untuk memenuhi UHC ini,” kata Yahdi.

Disisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menyampaikan, sebelumnya di Provinsi Sumut telah terjadi pengurangan peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Hal itu dikarenakan tidak tercukupnya anggaran. Saat ini ada 180.000 jiwa yang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumut.

Alwi berharap nantinya akan ada pembahasan ulang terkait anggaran jaminan kesehatan bersama DPRD, sehingga adanya penambahan peserta yang tercover di dalam Program JKN-KIS. (*)