banner 700250

Aktivis ’98 Gelar Diskusi Damai Via Google Meet

oleh -354 views

Banda Aceh (AD)- 14 Agustus 2020 merupakan hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Aceh, karena pada tanggal tersebut 15 tahun yang lalu, perdamaian Aceh resmi dilaksanakan melalui MoU Helsinki. Ada banyak perjuangan rakyat Aceh yang turut di dalamnya, termasuk para aktivis kampus kala itu.

Untuk merefleksikan beberapa hal terkait MoU Helsinki di Aceh, beberapa mantan aktivis kembali menggelar diskusi yang dilakukan lewat Google Meet yang diikuti oleh peserta mencapai 131 orang, Senin 17 Agustus 2020.

Acara diskusi ini dimoderatori oleh Cut Asmaul Husna, yang merupakan mantan aktivis Perempuan Aceh yang sudah sangat lihai dalam membawa arah sesuatu diskusi. dalam kata pembuka sebelum mempersilahkan masing-masing pemateri untuk menyampaikan pandangan mereka masing-masing, ia menyinggung, bahwa 15 tahun sudah berlangsung MoU Helsinki yang seharusnya telah memberi sesuatu yang nyata bagi rakyat Aceh.

BACA..  Kapendam IM : TMMD Pengabdian Untuk Negeri

“MoU untuk rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain,” ujar Asmaul Husna, dalam siaran persnya kepada media ini, Selasa 18 Agustus 2020.

Sementara itu, Effendi Hasan, sebagai inisiator acara dalam pembukaan diskusi mengatakan, para aktivis ’98 yang sudah berjuang dulu, saat ini masih harus turut andil, memberi solusi dan pandangan terhadap MoU Helsinki yang sudah genap di umur 15 tahun.

BACA..  Ibu TP PKK Bireuen Ikut Bimtek

“Karena MoU ini perjuangan kita bersama, maka kita memiliki tanggung jawab sosial atas itu. Keberhasilan ini tidak boleh dilepas begitu saja dan harus tetap dikontrol, sehingga MoU akan berjalan pada arah untuk kesejahteraan rakyat bukan kesejahteraaan segelintir elit,” ungkap Effendi Hasan.

Pada kesempatan pertama, Nasrul Sufi mengatakan, mungkin kedepannya akan lebih baik jika diadakan tim yang akan mengawal dan membahas kelanjutan dari hasil diskusi hari ini, dan tetap melakukan konsolidasi atas perdamaian yang sudah dicapai saat ini.

Nasrul Sufi yang juga berhasrat mencalonkan diri sebagai Bupati kedepan mengungkapkan, persoalan regulasi dan tata kelola yang belum maksimal saat ini, membutuhkan bantuan lebih dari pada aktivis-aktivis yang saat ini sudah berada di parlemen dan juga bantuan dari pemerintah sipil.

“Sudah saatnya kita bergandeng tangan untuk membangun Aceh yang lebih baik dengan tidak saling lagi melemparkan kesalahan kepada Pmerintah Pusat, dengan wewenang yang telah diberikan untuk Aceh dalam UUPA,” pinta Nasrul Sufi.

Ditambahkan mantan orator ulung pada era nya, Ainal Mardhiah, menyoroti beberapa hal terkait 15 tahun MoU Helsinki saat ini. Menurutnya, keberhasilan MoU ini harus bisa melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat Aceh khususnya, tokoh masyarakat, mahasiswa, serta seluruh jajaran pemerintahan yang ada.

“Karena keberhasilan ini bukan hanya milik kombatan GAM saja, namun seluruh rakyat Aceh,” sebutnya.

Selain itu, Ainal juga menambahkan, terdapat beberapa point penting yang menjadi permasalahan terhadap implementasi dan realisasi perdamaian di Aceh. Salah satunya, ada dalam bidang pendidikan yang belum merata, serta masih banyaknya anak-anak korban konflik yang belum mendapatkan dana dan pendistribusian bantuan yang cukup untuk melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi selain faktor lainnya.

“Para perempuan kombatan pada hari ini juga merasa kecewa, karena merasa tidak diangap ketika adanya pembuatan kebijakan dan ketika mengambil keputusan,” ungkap Ainal Mardhiah.

Disisi lain, Alfian Lukman juga mengungkapkan, bahwa adanya konflik horizontal saat ini dilingkungan pemerintahan  Aceh, berarti ada yang hilang di Aceh, yaitu kekuatan sipil.

“Parlemen di Aceh saat ini berjuang sendiri-sendiri. Sehingga muncul isu-isu kepentingan suatu kelompok. Kita seakan-akan, sudah kembali ke habitat masing-masing. Menurutnya, terdapat beberapa implementasi dari MoU dan UUPA yang tidak sesuai dan tidak dilaksanakan dengan semestinya, sehingga respon masyarakat terhadap perdamaian ini menimbulkan banyak dinamika,” ungkap Alfian dalam diskusi.

Untuk itu, Alfian menegaskan, bahwa anggota aktivis harus banyak membantu penyelesaian permasalahan uang ada di dalam masyarakat sesuai dengan latar belakang serta profesi yang dimiliki saat ini. Sehingga dapat berkontribusi terhadap MoU yang sudah ada.

Sebagai pemateri, Rahmatan juga mempertegas, bahwa persoalan bendera menjadi persoalan yang penting, terutama yang harus segera disikapi dengan bijak oleh pemerintah Jakarta, sehingga tercapai satu kesepakatan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh berkaitan dengan status bendera.

Lanjut Rahmatan menambahkan, 15 tahun MoU Helsinki, masih banyak para kombatan wanita yang merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam kebijakan pembangunan di Aceh.

“Keluarga korban konflik juga memiliki masalah saat ini, serta kesulitan dalam hal pendidikan. Mereka masih kurang dan belum banyak yang mendapatkan distribusi bantuan serta beasiswa pendidikan,” ujarnya.

Selain itu, administrasi yang sulit juga menjadi penyebab mereka tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya, terutama dalam hal pendidikan bagi anak korban konflik.

Alfian MATA yang turut juga diundang dalam diskusi tersebut, menyampaikan beberapa pikiran terkait dengan 15 MoU Helsinki di Aceh. Menurutnya, ada dua hal yang perlu diperhatikan: Pertama, soal regulasi. Sejauh mana poin-poin yang terbuat dalam UU pemerintah Aceh yang belum terlaksana harus segera direalisasikan, sehingga kewenangan yang telah didapatkan oleh Aceh dapat dilaksanakan secara utuh sesuai dengan UUPA.

Kedua, soal tata Kelola pada pemerintah. Kalau PEMDA Aceh hanya fokus pada Banda Aceh, lalu bagaimana dengan aktualisasi pada level pemerintah secara menyeluruh. Tata Kelola butuh kebijakan sipil untuk melakukan hal ini.

Selain itu Alfian MATA juga mengharapkan, kedepan pasca 15 tahun MoU Helsnki, Pengelolaan dana otonomi khusus Aceh harus dilakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat.

“Pengalokasian dan penggunaan dana otonomi khusus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, bukan untuk kepentingan segelintir elit,” tegasnya.

Penegasan kembali disampaikan pemateri penutup, Taufik Abdullah, bahwa respon masyarakat terhadap perdamaian ini, menimbulkan banyak dinamika dalam masyarakat selama ini. MoU Helsinki, adalah keputusan  politik antara GAM dan RI 15 tahun yang lalu, sudah seharusnya muncul partai lokal Aceh agar bisa membantu banyak atas hasil perdamaian hari ini.

“Perdamaian ini bukan hanya menjadi alat kekuasaan bagi elit, namun masyarakat belum merasakan kesejahteraan bagi mereka,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Taufik menyarankan, harus ada upaya-upaya advokasi dari aktivis 98 yang telah banyak berperan dalam mengantar dan membuka sehingga terjadi MoU 15 tahun yang lalu. Dengan peran demikian, sudah saatnya memberi kontribusi yang terbaik bagi Aceh.

“Bukan malah menjadi penonton, hingga subtansi MoU Helsinki jauh dari nilai-nilai bagi kesejahteraan rakyat Aceh,” ujarnya.

Diakhir diskusi, Cut Asmaul Husna kembali membacakan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, akan diadakan diskusi lanjutan dengan mengundang para anggota aktivis dari setiap daerah yang ada di Aceh. Kedua, tindak lanjut kedepannya harus ada kesepakatan bersama karena masih ada hal-hal yang perlu disampaikan dari pikiran-pikiran anggota aktivis. Karena perdamaian tanpa kesejahteraan itu nihil. Aktivis tidak boleh melepaskan tanggung jawab dan konsolidasi.

Ketiga, dengan dana otsus yang begitu melimpah, seharusnya tidak akan ada lagi rumah-rumah yang tidak layak huni di Aceh. Keempat, banyak hal yang dibutuhkan dan perlu adanya kontribusi dari akademisi dan aktivis kemasyarakatan dalam implementasi MoU Helsinki sebagai warga dan rakyat Aceh.

Kelima membuat tim kecil untuk evaluasi kegiatan sipil. Peserta juga memberikan harapan bahwa kedepannya mudah-mudahan ada tindak lanjut dan dukungan semua pihak. (R)