banner 700250

Apresiasi ‘BPH’ Migas, Seragamkan ‘BBM’ Satu Harga Sesuai Sila ke V

oleh -220 views

JAKARTA (AD) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Aceh II, Drs H Anwar Indris. Mengapresiasi kinerja Badan Pengatur Hulu (BPH) Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menyeragamkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai Sila ke V dari butir Pancasila.

BACA..  Delky Minta Dirut Evaluasi Kinerja Kanwil Aceh

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengamini program, yang menurutnya, sangat membantu perekonomian kalangan masyarakat menengah kebawah. Khususya masyarakat yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Penegasan itu disampaikan Anwar kepada atjehdaily.id, melalui pesan singkat whatsapp, Kamis 17 September 2020.

BACA..  Bentrokan Bersenjata TNI-Polri Dengan KKB Sabinus, Satu Tewas

Menurutnya, upaya harga BBM diseragamkan dalam bentuk satu harga adalah untuk mewujudkan dan mencerminkan suatu Kebijakan pembangunan ekonomi disektor Migas sesuai sila kelima Pancasila.

Yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’, “Ya, keadilan di sektor Energi khususnya dalam penyediaan dan pendistribusian BBM serta keadilan harga BBM dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” tegasnya.

BACA..  Pemerintah Bangun 8.342 RLH di Seluruh Aceh

Selanjutnya, Anwar Idris melihat, kehadiran titik penyalur BBM ‘Satu Harga’ di wilayah 3T itu, telah terbukti dapat membawa dampak positif bagi masyarakat setempat.

“Program BBM Satu Harga ini berdampak langsung pada penguatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan bahan bakar dari sektor transportasi, pertanian, perikanan dan lain lain, sehingga perekonomian warga di daerah dapat berakselerasi dalam menjamin kestabilan harga yang seragam,” tegasnya.

Apalagi disaat dunia dan negara sedang melaksanakan pemulihan ekonomi, ditengah pandemi covid-19. Dengan kebijakan program ‘BBM Satu Harga’ terbukti bisa menstimuluskan kemajuan perekonomian masyarakat.

Di beberapa daerah (3T) membuat harga barang pokok yang akan bisa menjadi lebih stabil, terjangkau dan kondusif minat beli masyarakat di pasar.

Dirinya minta, BPH Migas harus menggencarkan sosialisasi program BBM satu harga tersebut diberbagai pelosok negeri, sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016.

Agar lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan azas kemanfaatannya terhadap kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pada sektor Migas bisa berpihak terhadap Amanah Kontitusi RI UUD 1945.

Dengan mencontoh negara-negara tetangga yang mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan dari tingkat terbawah, seperti Jepang, Korea, China, Singapura, dan Malaysia.

“Dan menurut saya Indonesia sudah sepatutnya mencontohkan melakukan kebijakan konsep ekonomi negara yang berpihak terhadap hak hak rakyat dalam negerinya,” Kata Anwar.

Padahal jika merujuk kepada, UUD 1945 menyatakan, ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan’ (Pasal 33 Ayat 1); ‘Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2);’ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ (Pasal 33 Ayat 3); dan ‘Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’ (Pasal 33 Ayat 4). (Iqbal)