Nanda Rizky : PPKM Mikro di Aceh Tidak Memihak Kepada Rakyat

oleh -137 views

Lhokseumawe (AD) Nanda Rizki, Ketua Komite Pimpinan Wilayah (KPW) – Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara berpendapat, dalam hal penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro,” kami menilai pemerintah latah dalam mengambil langkah atas penetapan kebijakan, seharusnya pemerintah melihat realita objektif di Aceh untuk memutuskan mata rantai covid-19,” kata Nanda Rizky kepada media lewat rilisnya, Sabtu malam (17/7).

Ia mengatakan pemberlakuan PPKM Mikro, seharusnya pemerintah harus mengingat dengan kondisi Aceh yang masih menjadi primadona provinsi termiskin.

Pemerintah Aceh dalam kampanye penanggulangan covid-19 kerap menggunakan narasi militer, mereka mengatakan bahwa kita sedang berperang melawan musuh yang tak kasat mata yaitu virus covid-19 yang ganas, lalu mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mendukung pemerintah yang ada yaitu PPKM MIKRO, namun disatu sisi pemerintah sendiri menunjukkan ketidak seriusannya dalam mengurus masalah pandemi ini, ujarnya Ketua KPW-SMUR ini.

Di Aceh sendiri lanjutnya, usaha usaha mikro seperti warung kopi dan usaha kecil lainnya masih butuh perhatian serius karena itu adalah aktivitas yang menopang hidup masyarakat, dan dalam penanggulangan covid-19 ini, pemerintah melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu sampai jam 10 malam, yang sangat disayangkan adalah ketika pembatasan ini dilakukan, akan berdampak kepada omset usaha mikro, lalu yang paling parah mendapat imbasnya ialah para pekerja, mereka bahkan terancam untuk kehilangan pekerjaan karena omset menurut dan dibayang-bayangi oleh pemecatan.

Belum lagi katanya Nanda, dalam penertiban yang dilakukan oleh satuan Satgas covid, TNI, Polri beserta Satpol PP, mereka acap kali terlihat seperti menebar teror, perlu diketahui bahwa Aceh dalam hal menghadapi mereka yang berseragam aparat acap kali menimbulkan trauma konflik yang lama.
Mengingat Aceh masih dalam kategori zona hijau, seharusnya langkah yang di ambil adalah memperketat dalam hal pemantauan prokes di Aceh tanpa melemahkan ekonomi Rakyat.

Kebijakan PPKM MIKRO sebutnya, tidak dibarengi dengan solusi yang menjawab bagaimana pemerintah membuat masyarakat bertahan hidup ditengah badai virus covid-19 dan krisis ekonomi.

Alih alih untuk mensejahterakan, bantuan sosial (bansos) saja bisa di korupsi, dan di Aceh khususnya sejumlah upaya refokusing anggaran dimana anggaran yang pro rakyat seperti dana Dayah dan dana untuk rumah duafa juga ikut menjadi target untuk dicoret, lalu di akhir tahun hal yang sangat mengecewakan terjadi, yaitu anggaran tersebut tidak sepenuhnya terpakai dan menjadi SILPA, bebernya Nanda.

Hal ini terjadi karena Anggaran yang seharusnya dipakai untuk tracking dan treatment sehingga penanganan covid-19 dapat dilakukan secara menyeluruh tersebut tidak dibelanjakan secara tepat sasaran dan maksimal, alhasil kasus covid-19 kembali meledak di Aceh.

Jika PPKM MIKRO yang di berlakukan di Aceh masih seperti ini tanpa adanya pertimbangan yang lebih matang, maka ada dua hal yang akan selalu menghantui masyarakat Aceh, yang pertama virus covid-19, dan yang ke dua adalah kemiskinan, Pungkasnya Ketua KPW-SMUR Lhokseumawe dan Aceh Utara ini. (Sayed Panton).