Kejari Sabang Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp.158 Juta Lebih

oleh -89 views
example banner

example banner

Sabang (AD) – Dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sabang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang, berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.158 juta lebih.

Keberhasilan Kejari Sabang mengungkapkan kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kota Sabang itu terjadi terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pelumas anggaran tahun 2019 lalu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sabang Choirun Parapat, SH, MH, melalui Kasi Intel Jen Tanamal, SH didampingi Kasi Datun Muharizal, SH, MH kepada awak media Jumat (16/04/21) mengungkapkan, berdasarkan perkembangan penyidikan yang telah dilakukan oleh tim penyidik Kejari Sabang, pihaknya berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara dari perbuatan melawan hukum di Dishub Kota Sabang sebesar Rp. 158 juta lebih.

Menurut Jen Tanamal, kasus dugaan korupsi di Dinas Perhubungan Kota Sabang, akan terus bergulir dan secepatnya dirampungkan untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi guna proses penuntutan serta keputusan hukum.

“Penyidik Kejaksaan Negeri Sabang, sejauh ini telah berhasil melakukan penyitaan terhadap kasus tersebut. Adapun kerugian negara yang berhasil kita selamatkan sebesar Rp. 158.162.500,- dari total kerugian negara seluruhnya sebanyak Rp. 577.457.631,- sebagaimana LHP Inspektorat Kota Sabang nomor : 700/250/PKKN/2-21 tanggal 23 Maret 202.
Dan ini nantinya akan kita jadikan sebagai keterangan ahli,” katanya.

Dijelaskannya, sejumlah uang yang berhasil disita selama proses penyidikan berlangsung kini dititipkan di Rekening Khusus Barang Bukti Pidsus Kejaksaan Negeri Sabang, dan nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti pada pergelaran persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

“Tim penyidik Kejaksaan Negeri Sabang berkomitmen untuk merampungkan penyidikan kasus tersebut, dan tetap berusaha untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara semaksimal mungkin.

“Intinya, dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dalam UU nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001, dan amanat Jaksa Agung RI, tidak semata – mata mengutamakan penghukuman terhadap terdakwa saja, melainkan juga memprioritaskan penyelamatan kerugian dan pemulihan keuangan negara,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim penyidik Kejaksaan Negeri Sabang masih terus merampungkan berkas kasus dugaan tindak pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran belanja BBM dan Pelumas pada Dinas perhubungan Kota Sabang tahun anggaran 2019.

Dalam kasus tersebut Kejari Sabang telah menetapkan dua orang tersangka berinisial IS mantan Kepala Dinas Perhubungan dan SH selaku manajer disalah satu SPBU di Sabang. Dimana keduanya diduga kuat bersekongkol dalam kasus belanja BBM.

Dalam kasus tersebut pihak Kejari Sabang telah memanggil sejumlah pejabat pada Dishub ini, untuk diminta keterangan terkait dugaan korupsi yang dilakukan big boss yang berinisial IS. Termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara.

Bahkan, bisa saja dalam uraian nanti akan ada tersangka tambahan mengingat proses hukum dugaan korupsi tersebut masih berlangsung. Karena, sejumlah pejabat turut didalamnya sejak anggaran tahun 2019 itu digunakan.

Belum lama ini Kadis Perhubungan Kota Sabang Ir Sarbini sendiri mengakui bahwa, dirinya masih mengikuti jejak Kadis sebelumnya yakni IS. Artinya, Kejaksaan perlu juga menyelidiki apakah Kadis yang baru ini ikut hal yang sama. (Jalaluddin Zky).