Tujuh Koruptor Kelas Kakap Terus Diburu KPK

oleh -92 views

example banner

Laporan | Jalaluddin Zky

Jakarta (AD) – Tujuh orang koruptor kelas kakap masih diburu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bahkan, lembaga rasuah tersebut telah mencatat bahwa ke tujuh koruptor ini menjadi sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan, bahwa pihaknya tetap mencari ke tujuh orang tersangka tindak pidana korupsi itu.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, dari tahun 2017 hingga 2020, ada 10 tersangka berstatus DPO lembaga rasuah ini. Khusus tahun 2020 telah dilakukan penangkapan tiga tersangka DPO, yakni mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi,Rezky Herbiyono selaku menantu Nurhadi, dan Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto. Kini KPK masih memiliki kewajiban memburu tujuh DPO lainnya, dimana lima tersangka adalah DPO dari 2017 hingga 2019.

BACA..  Tiga Pelaku Jual Beli Chip Domino di Pidie Jaya Diringkus Polisi

Ke tujuh orang koruptor yang telah dijadikan DPO KPK antara lain, yang pertama Kirana Kotama, atas kasus perkara korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusif PT. PAL Indonesia (Persero) dalam pengadaan Kapal SSV untuk pemerintah Filipina pada tahun 2014-2017.

Kedua, Sjamsul Nursalim, ketiga Itjih Nursalim, keduanya terkait perkara korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI kepada BPPN, yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI.

Ke-empat Izil Azhar, atas perkara bersama-sama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kelima Surya Darmadi, selaku pemilik PT Darmex/PT Duta Palma Group, dalam perkara membantu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait dengan Pengajuan Revisi Alih Fungsi Hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan pada tahun 2014.

Ke-enam Harun Masiku, mantan Calon Legeslatif PDI Perjuangan, Harun Masiku, sendiri dalam perkara suap terkait penetapan Anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024.

BACA..  Bendahara SMSI Aceh Meninggal Dunia, Firdaus: Kami Turut Berduka Cita

Ketujuh Samin Tan, pemilik PT. Borneo Lumbung Energi dan Metal (BLEM), Samin Tan, dalam perkara memberi hadiah atau janji terkait dengan pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT. Asmin Koalindo Tuhup di Kementerian ESDM.

“Perlu kami tegaskan bahwa KPK tentu berkewajiban terus melakukan pencarian terhadap para buronan KPK tersebut, tanpa melihat sejak kapan DPO tersebut ditetapkan,” ungkap Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam rilis pers Senin (15/3/2021). (*).