Gubernur Aceh Hadiri Launching Peta NKRI 2017 di KM Nol Sabang

oleh -85 views

Sabang (Atjeh Daily) -Gubernur Aceh H Irwandi Yusuf Jumat 15 September 2017 hadiri Launching Peta Negara Kesatuan Repulik Indonesia (NKRI) 2017 yang digelar di Kilo Meter Nol Sabang.

Pelaksaan lauching tersebut dalam rangka Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta PETA untuk Negeri, yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG)

Kegiatan yang hadiri Gubernur Aceh, Drh. Irwandi Yusuf, Walikota Sabang, H. Zulkifli H. Adam, Kepala BIG (Badan Informasi Geospasial), Profesor DR, Ir.Hasanuddin Z. Abidin, Dandim 0112/Sbg, Letkol Czi. Kholid Firdaus, Danlanudal Sabang, Letkol Laut (P) Panji Pratikno, Dansatrad 233/Sbg, Letkol Pnb. Ery Transito, Danlanal Sabang, di wakili Mayor Laut (S) Heru Nurcahyo.
Kapolres Sabang diwaki Kapolsek Sukakarya Ipda Arga, Kepala Bappeda Kota Sabang, Bpk. Anas Fahrudin dan sejumlah undangan lainnya berjalan lancar dan meriah.

Walikota Sabang, H. Zulkifli H. Adam dalam sambutannya mengatakan kita semuanya berkumpul di Tugu Kilometer Nol dalam rangka Launching Peta NKRI 2017, dan Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta PETA untuk Negeri.

Pemerintah Kota Sabang berterimakasih kepada stakeholder yang telah menyiapkan acara ini.

Ditambahkan, Kota Sabang mempunyai 2 Kecamatan dengan penduduk 37.000 jiwa.
Perlu difahami bahwa Kota Sabang merupakan pulau perbatasan, pulau terluar, pintu gerbang wilayah barat dengan berbatas langsung dengan 6 (enam) Negara.

Pemerintah Daerah menganggap acara ini sebagai momentum penting. Tugu Kilo Meter Nol Sabang sebagai bukti saksi Launching Peta NKRI 2017 dalam rangka Pencanangan Gerakan Menebar Sejuta PETA untuk Negeri.,

BACA..  Kepala BPKS Harap Dukungan Pusat Tuntaskan Permasalahan Pembatasan

Kemudian Gubernur Aceh, Drh. Irwandi Yusuf dalam sambutannya menyampaikan, “hari ini kita dipayungi dengan awan, cuaca cukup bersahabat dan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di Tugu Kilo Meter Nol Sabang”.

“Trimakasih kepada Pemerintah Pusat, karena telah memilih Sabang sebagai launching sejuta PETA. Acara peluncuran PETA NKRI dalam rangka Hari jadi BIG (Badan Informasi Geospasial),” ucapnya.

Kebijakan Pemerintah untuk menerbitkan PETA. Di bumi NKRI ini tidak boleh menggunakan PETA sendiri selain penerbitan PETA dari BIG (Badan Informasi Geospasial).

“Dengan adanya penerbitan PETA baru kita yang dikeluarkan oleh BIG (Badan Informasi Geospasial) maka akan lebih memperjelas Kedaulatan NKRI kita,” ujar Irwandi.

“PETA ini akan sangat bermanfaat dan agar tidak ada sengketa. PETA baru ini lebih mempertegas wilayah NKRI kita., ” kata Gubernur.

Sementara itu Kepala BIG (Badan Informasi Geospasial), Prof.DR.Ir. Hasanuddin Z. Abidin mengatakan.

Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang mempunyai otoritas di bidang Informasi Geospasial Nasional, bekerjasama dengan beberapa instansi terkait seperti Kemenko Kemaritiman, Kemenlu, Kemendagri, KKP, Kementerian ESDM, Ditwilhan, Pushidros TNI. dan TNI melakukan pembaharuan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setiap tahun, sesual dengan dinamika perkembangan isu-isu penting dan perkembangan wilayah daerah otonomi.

Tujuan dari pembaharuan peta NKRI ini adalah agar seluruh masyarakat beserta seluruh stakeholder mendapatkan informasi dan gambaran umum tentang wilayah NKRI sesuai dengan kondisi terkini Peta NKRI adalah sebuah media yang dapat mengilustrasikan dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai hal tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk peta dua dimens kepada publik.

BACA..  Majelis Pemuda Aceh Dukung KPK Basmi Korupsi di Aceh

Berbagai informasi yang diperlukan tersaji secara mencukupi untuk ditampilkan dan diketahui oleh pembacanya. Peta NKRI memberikan IG bagi publik tentang NKRI, menggambarkan pencapaian hasil dari berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral sejak Deklarasi Djuanda sampai dengan sekarang. Dalam Peta NKRI juga dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar milik Indonesia yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta digambarkan letak alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) Selain itu peta NKRI juga menggambarkan proyeksi batas menurut hukum Indonesia selain aspek spasial, peta NKRI juga memiliki nilai strategis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengannya kita menjadi sadar bahwa Indonesia secara geografis adalah negara kepulauan dengan wilayah lautan yang lebih besar dari pada wilayah daratan, hal ini menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam potensi sumber daya menguntungkan yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan persatuan bangsa., ungkapnya.

Dijelaskan, banyaknya pulau-pulau yang dimiliki bukanlah menjadi pemisah, tetapi justru menjadi alat pemersatu Atas dasar tersebut, karena sifat dari Peta NKRI yang dinamis, maka BIG, sebagai lembaga yang berdasar kepada Undang-Undang No. 4 Tahun 2011 tentang IG, yang mengemban amanah dalam penyelenggaraan IG di Indonesia, merasa perlu untuk melakukan berbagai pembaharuan tentang berbagai informasi yang ditampilkan dalam sebuah peta NKRI, sebagai Peta Resmi Negara yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia.
– Saat ini peta NKRI yang setelah dirilis terakhir pada tahun 2015 mendapatkan berbagai tambahan informasi strategis.

BACA..  Pemerintah Kabupaten Bireuen Mulai Menggarap Jalan Blang Rheum

Informasi-informasi terbaru tersebut setelah melalui pembahasan oleh tim penyusun Peta NKRI yang terdiri dari berbagai K/L di atas, dituangkan dalam Peta NKRI Edisi Tahun 2017 Pada Peta NKRI Edisi Tahun 2017 terdapat pembaharuan (updating yang sangat signifikan terutama terk batas maritim Indonesia.

Pembaharuan terkait batas maritim ini telah di-launching oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 14 Juli 2017 di Jakarta.

Pembaharuan tersebut dalam hal, Adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku yaitu antara Indonesia-singapura sisi barat dan sisi timur.

Adanya perjanjian batas ZEE antara Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati bersama dan sudah diratifikasi.

Adanya keputusan arbitrase Filipina dan Tiongkok yang memberikan yurisprudensi hukum internasional bahwa pulau yang kecil atau karang yang kecil yang berada di tengah laut yang tidak ada kehidupan manusia tidak memiliki hak ZEE 200 mil laut dan landas kontinen.

“Oleh karena itu beberapa pulau kecil milik negara tetangga Indonesia hanya diberikan bata 12 mil laut.,” jelasnya.(jalal)