banner 700250

Bupati Bireuen Akan Bentuk Tim Terpadu Untuk Dongkrak PAD

oleh -370 views

Bireuen (AD) – Menanggapi sorotan anggota DPRK, menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disebut stagnan (Jalan Ditempat), Bupati Bireuen mengatakan akan membentuk tim terpadu untuk meningkatkan PAD. Hal itu, terungkap dalam jawaban dan penjelasan Bupati Bireuen terhadap pemandangan umum anggota dewan dalam event pembahasan Ranqanun tentang Pertanggunganjawab pelaksanaan APBK Bireuen, tahun anggaran 2019 yang digelar di Gedung DPRK setempat, Jumat (14/8) petang.

Dalam sidang yang dipimpin pimpinan DPRK Bireuen, Sauqi Futaki, S.Phil I, yang didampingi pimpinan DPRK lainnya, Rusyidi Mukhtar, S.Sos, menghadirkan Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani, SH, M.Si untuk menyampaikan tanggapan dan penjelasannya, menyusul sebelumnya pada event yang sama, Rabu (12/8) lalu, dalam pemandangan umum, seluruh fraksi di DPRK Bireuen, menyoroti turunnya pencapaian PAD yang mengalami penurunan, dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2018 dan sejumlah permasalahan lainnya mencuat yang menjadi keharusan Bupati Bireuen menyampaikan tanggapan dan penjelasannya.

Bupati Bireuen menegaskan kepada SKPK pengelola PAD untuk terus melakukan langkah-langkah inovatif dan efektif untuk mendongkak Pendapatan Asli Daerah, juga perlunya upaya meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan restribusi daerah, baik melalui sosialisasi, pemasangan spanduk, baliho dan lainnya.”Ke depan kami akan mendukung program dan kegiatan yang terukur untuk dapat meningkatkan PAD, serta membentuk tim terpadu yang terdiri dari SKPK terkait, Satpol PP dan Forkompimda dalam rangka meningkatkan PAD itu sendiri,” janji Bupati Muzakkar.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bireuen bersama Asisten III-nya, Dailami, S.Hut, mengaku jika Pemkab Bireueb masih tersisa hutang kepada PT PLN sebesar Rp. 6,8 milyar lebih dan akan mengupayakan pembayaran secara bertahap sesuai kemampuan kas daerah, dan pada tahun 2021 akan dilakukan pembayaran yang lebuh memadai agar hutang segara terlunasi.
Juga berkait dengan TK Pertiwi, yang disebut Bupati Muzakkar yang merupakan hibah dari Pemerintah Aceh Utara Kepada Pemda Bireuen berdasarkan foto copy sertifikat yang diterima pihaknya.”Dokumen aslinya masih kami telusuri. Hasil pengecekan ke BPN, tanahnya masih atas nama Pemda Aceh Utara, Bidang asset BPKD bersama Dinas Pertanahan sedang berupaya untuk mengajukan permohonan sertifikat atas nama Pemkab Bireuen,” jelasnya.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Sampai Pemerintah di Cap Rezim Penggusur Tanpa Ada Solusi

Dalam kesempatan itu, Bupati Bireuen juga memberi penjelasan menyangkut Quota LPG 3 Kg, untuk Kabupaten Bireuen sebesar 2.726.000 tabung untuk tahun 2020, dan total masyarakat miskin 71.124 KK, serta usaha mikro 2.987. Sesuai data itu, maka rata-rata pemakaian per bulan 1 KK miskin 3 tabung dan usaha mikro 8 tabung per bulan, maka terjadi kekurangan quota LPG 3 Kg di Kabupatan Bireuen sebesar 10.000 tabung perbulan. “Telah mengupayakan penambahan quota sebanyak 39.000 tabung untuk tahun 2020,” tanggapnya.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Sampai Pemerintah di Cap Rezim Penggusur Tanpa Ada Solusi

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bireuen juga melontarkan jawaban dan penjelasan menyangkut Dana BOS dan BOP PAUD, masalah tender agar tidak dipersulit, pengakuan piutang transfer, apresiasi Fraksi PPP, PKS, dan PAN terkait Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pembangunan jalan dan seabrek permasalahan lainnya di kupas habis oleh Bupati Bireuen. (Maimun Mirdaz).