banner 700250

Swakelola Pekerjaan Konstruksi Bertentangan Dengan UU Konstruksi

oleh -462 views

Oleh : Teuku Abdul Hannan

Kota Langsa (AD) – Opini saya kali ini dengan mengambil tema Swakelola Pekerjaan Konstruksi Bertentangan dengan UU Konstruksi karena mengutip Pernyataan Walikota Langsa dalam wawancara, antara awak media dengan Walikota langsa pada tanggal 13 Juli 2020 berlokasi di Taman Hutan Kota Langsa, yaitu :

“Membuat danau buatan di Taman Hutan Kota Langsa untuk mendukung sarana permainan air, fungsinya bukan hanya untuk tempat wisata air tapi juga untuk menampung serapan air kala musim hujan. Pekerjaannya tidak dilakukan melalui tender tapi dengan pola swakelola yang dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Kota Langsa”.

Sudah benarkah kebijakan Walikota Langsa tentang pembuatan Danau Buatan dengan pola Swakelola yang diserahkan kepada Dinas PUPR Langsa, saya akan membahasnya hanya dari perspektif regulasi saja, yaitu :

I. Pasal-pasal yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya di dalam Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bahwa Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat (Pasal 1 ayat 23 Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Artinya bahwa Swakelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri.

Bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menerapkan Prinsip Efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel serta semua pihak yang terlibat wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 dan 7 dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Definisi Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Definisi Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Mengapa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah harus Transparan dan Akuntabel :

1. Karena sangat dibutuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Melalui Transparansi.
2. Karena sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Indonesia seringkali didistorsi dengan ketidakefisienan dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi, yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.

Maka pertanyaannya adalah, bagaimana mengukur Transparan dan Akuntabelnya Proyek Pekerjaan Pembuatan Danau Buatan Hutan Kota Langsa dengan pola Swakelola yang kegiatannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh Dinas PUPR Langsa (semua dilakukan sendiri seperti mengerjakan rumah pribadi dan menggunakan uang pribadi).

II. Peraturan perundang-undangan tertinggi untuk pekerjaan konstruksi

Selanjutnya Bahwa Pengadaan Barang/Jasa meliputi :
a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi;
d. Jasa Lainnya.
(Pasal 3 ayat (1) Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Merujuk Kepada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan MPR;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Maka peraturan perundang-undangan tertinggi untuk pekerjaan konstruksi yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) poin b Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah :
Undang – Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Bahwa Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan (Pasal 1 ayat 3 UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).

Bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi (Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi). Dengan kata lain “Jasa Konstruksi” adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Bahwa Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (Pasal 19 UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).

Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdiri atas:
a. kecil;
b. menengah; dan
c. besar.
(Pasal 20 UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).

Selanjutnya persyaratan Usaha Jasa Konstruksi.
(1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
(2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Izin Usaha.

Artinya bahwa persyaratan Usaha Jasa Konstruksi tidak menyebutkan tentang Swakelola.

Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) (Pasal 30 ayat (1) UU No. 2 tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi).
III. Sub Klasifikasi Pekerjaan Danau Buatan.

Merujuk kepada Peraturan LPJK Nasional No. 03 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Dan Registerasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi :

Pasal 1 ayat 15
Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan subbidang usaha atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.

Pasal 1 ayat 16
Subklasifikasi adalah pembagian penggolongan usaha jasa Pelaksana konstruksi menurut klasifikasi pekerjaan konstruksi.

Pasal 2
Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi dan registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi, yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dengan persyaratan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. (termasuk keterkaitan dengan Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah).

Baca Lampiran 1 Perlem Nomor 3 Tahun 2017 tentang KLASIFIKASI /SUB KLASIFIKASI PEKERJAAN
USAHA JASA PELAKSANA KONSTRUKSI

Maka Pekerjaan Danau Buatan adalah Klasifikasi Bangunan Sipil dengan Kode SI 001 dan Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya.

IV. Lelang/Tender

Bahwa untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak
Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Penunjukan Langsung (PL) (Pasal 12 ayat b Perpres No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah).

Artinya bahwa kegiatan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus di lelang.

Kesimpulan :
1. Bahwa UU No,2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi tidak mengatur tentang SWAKELOLA.
2. Bahwa Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. (Pasal 19 UU JAKON) tidak boleh dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.Artinya bahwa Pekerjaan Pembuatan Danau Buatan tidak boleh dikerjakan oleh Dinas PUPR Langsa.
3. Bahwa Pekerjaan Pembuatan Danau Buatan harus melalui mekanisme pelelangan/tender karena pembiayaannya bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
4. Bahwa Pekerjaan Pembuatan Danau Buatan dengan mekanime Swakelola yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Langsa mencerminkan tidak trasparan dan tidak akuntabel sehingga diyakini bertentangan dengan etika pengadaan sebagaimana diatur pada Pasal 6 dan 7 dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berangkat dari regulasi yang telah diuraikan di atas, maka dihimbau kepada Kepala Dinas PUPR Kota Langsa beserta jajarannya, yang merupakan Aparatur Sipil Negara, agar dapat mempelajari kembali Kebijakan Walikota Langsa yang secara jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disebabkan sebagai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 23 ayat d UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara).