Belanja Modal Pemerintah Aceh Dibawah Rata-Rata Nasional

oleh -184 views

Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah berfoto bersama usai penyerahan Anugerah Prof. A. Majid Ibrahim pada Musrenbang Aceh tahun 2016 dalam rangka menyusun RKPA tahun 2017 di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis 14 April 2016. Foto: Ist
Gubernur Aceh, dr. H. Zaini Abdullah berfoto bersama usai penyerahan Anugerah Prof. A. Majid Ibrahim pada Musrenbang Aceh tahun 2016 dalam rangka menyusun RKPA tahun 2017 di Gedung Utama DPR Aceh, Kamis 14 April 2016. Foto: Ist

Banda Aceh|AP-Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek. Mengungkapkan, proporsionalitas Belanja Pegawai di Pemerintah Aceh sudah cukup efisien.

Hal tersebut disampaikan oleh Reydonnyzar, saat memberikan keterangan kepada awak media, usai melaksanakan Shalat Dzuhur berjama’ah, di Mushalla komplek Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Reydonnyzar mengungkapkan Belanja Pegawai Pemerintah Aceh berada di angka 7,80 persen, sedangkan rata-rata nasional 14,94 persen. Ini dapat diasumsikan, belanja pegawai pada Pemerintah Aceh itu sudah cukup efisien.

“Belanja pegawai ini adalah gaji, upah pegawai dan seterusnya,” ujar pria yang akrab di sapa Pak Dony itu.

Sedangkan Belanja Modal, meskipun masih sedikit dibawah rata-rata nasional tetapi sudah ada peningkatan. Keberpihakan Belanja modal Pemerintah Aceh sudah diatas 20 persen, yaitu 20,06 persen atau sedikit di bawah angka rata-rata nasional yaitu 21,11 persen.

BACA..  Pj Wali Kota Serahkan Paket Ramadan Bank Aceh Kepada Pasukan Oranye

“Ada komitmen dan keinginan yang baik dari Kepala Daerah dan legislatif untuk belanja modal ini. Kalau saya tidak salah, tahun lalu masih di angka 16 persen tapi sekarang sudah meningkat menjadi 20,06 persen,” sambung Dony.

Reydonnyzar mengapresiasi langkah Pemerintah Aceh di bawah Pemerintahan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang telah berhasil menekan angka belanja pegawai, namun di sisi lain meningkatkan belanja modalnya.

Kenapa belanja modal perlu diitingkatkan, sambung Dony, karena ini semata-mata untuk mengejar pertumbuhan. Kita tentu saja berharap agar tahun depan dapat lebih meningkat lagi, bahkan hingga di atas rata-rata nasional.

“Sedangkan pada proporsi Belanjan Langsung atau Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Aceh menempati proporsi yang besar, yaitu berjumlah Rp3,781 triliun. Kenapa barang dan jasa kita dorong, karena ini juga membantu menumbuhkan perekonomian daerah.”

BACA..  Amiruddin Dampingi Menko PMK Kunker ke Lampulo

Reydonnyzar merincikan, Belanja Pegawai Pemerintah Aceh berada di angka Rp466 miliar, Belanja Modal Rp2,582 triliun.

“Pelan tapi pasti, ada kenaikan proporsi belanjaa, antara Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa. Sedangkan di sisi yang lain, Pemerintah Aceh mampu menekan Belanja Pegawai. Ini dahsyat ini, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3,781 triliun,” sambung Dony.

Gubernur akan Sampaikan Hasil Musrembang Aceh Kepada Presiden

Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM, menjelaskan bahwa segala hal yang dihasilkan dalam Musrembang Aceh ini akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, pada Musrembang nasional yang akan dihadiri oleh Presiden RI, Joko Widodo.

BACA..  Pj Wali Kota Serahkan Paket Ramadan Bank Aceh Kepada Pasukan Oranye

“Semua hal yang dihasilkan dalam Musrembang RKPA 2017 ini akan disampaikan oleh Gubernur Aceh kepada Presiden Joko Widodo dalam Musrembang Nasional yangakan dihadiri oleh Seluruh Gubernur se-Indonesia,” terang Sekda.

Kegiatan yang mengangkat tema, ‘Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Memperkuat Daya Saing dan Kemandirian Ekonomi Aceh’ ini dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyatra,  Anggota DPR RI asal pemilihan Aceh, Pimpinan DPR Aceh, perwakilan unsur Forkorpimda plus Aceh.

Selain itu hadir pula Pimpinan dan Anggota DPRK se-Aceh, Para pejabat di lingkup Pemerintahan Aceh dan pimpinan lembaga vertikal, Para Kepala Bappeda dan Kepala SKPK dari Kabupaten/Kota se- Aceh, Para akademisi, perwakilan organisasi masyarakat sipil. [r]