Agar Tidak Selisih Paham Dalam Tugas Penegak Hukum Harus Memahami UU Pers

oleh -58 views
Ketua PWI Pusat Atal S Depari

example banner

Laporan | Redaksi

Jakarta (AD) – Ketua Umum (Ketum) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari menegaskan penegak hukum harus memahami Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, agar dalam menjalankan tugas di lapangan tidak terjadi selisih paham, antara orang hukum dengan pekerja pers.

Pasalnya, di era dunia serba digital saat ini telah terjadi konvergensi, sehingga kebutuhan alat kerja bukan lagi berada di kantor atau didalam tas yang dipikul oleh pekerja, melainkan sarana kerja kini ada dalam genggaman setiap manusia yaitu handphone (HP).

Bagi wartawan handphone (hp) ibarat ruang kerja yang tak terbatas, karena dengan handphone bukan saja digunakan untuk berkomunikasi akan tetapi, seorang wartawan handphone menjadi sarana kerja yang sangat efektif, lancar dan mudah mengirim berita.

Menanggapi ketentuan yang diberlakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hulu, yang mewajibkan HP dan peralatan kerja wartawan ditahan di pos keamanan, Ketum PWI pusat Atal S Depari mengatakan, UU Pers dengan jelas sudah memberikan jaminan, dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi oleh hukum, termasuk tidak boleh di halang-halangi oleh siapapun., tegas Atal S Depari.

Penahanan HP dan alat kerja wartawan jelasnya, itu merupakan tindakan yang menciptakan hambatan dalam pekerjaan wartawan, dan oleh sebab itu dapat dipandang sebagai bagian dari menghalangi tugas wartawan. Belum lagi tidak ada jaminan HP dan peralatan kerja lain yang ditahan tidak dibocorkan atau di rentas datanya. Dalam UU Pers sendiri dijamin pula terhadap Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran.

“Dalam pengertian penyensoran disini adalah tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam,” ungkapnya.

Maka itu, penahanan HP atau alat kerja wartawan dapat dikualifikasi sebagai penyensoran dan itu dapat diancam hukuman dua tahun penjara. Untuk itu, Kejari tidak perlu khawatir dengan tugas para wartawan di sana. Yang terpenting, semua wartawan harus bekerja berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.

Dengan demikian, wartawan dalam menjalankan tugasnya tidak dapat bertindak sembarangan dan menyiarkan berita yang tidak sesuai Kode Etik Jurnalistik. Maka, sekali lagi saya katakan tak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kinerja wartawan.

“Kalau ada wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Kode Perilaku tinggal dilaporkan ke organisasi wartawan yang telah diverifikasi atau ke Dewan Pers. Demikian pula, tersedia hak jawab yang harus dilaksanakan Pers secara gratis” ungkapnya.

Dihimbau, agar para penegak hukum, untuk lebih memahami UU Pers, sehingga selain dapat lebih menghormati profesi wartawan juga dapat meningkatkan sinergi antara penegak hukum dengan Pers sesuai fungsi masing-masing.

“Hubungan yang harmonis antara penegak hukum dan wartawan akan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat luas,” pungkas Ketua Umum PWI Pusat.(*).