BPN Aceh Siap Tuntaskan Target Pensertipikatan 1.822 Bidang Tanah BMN Tahun 2021

oleh -130 views

Laporan | Ahmad Fadil 

Banda Aceh (AD)- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Direktorat Jenderal (Dirjen) Kekayaan Negara Provinsi Aceh dan 19 Satuan kerja Kementerian/Lembaga penerima manfaat Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) tahun 2021, siap bersinergi menuntaskan Pensertipikatan 1.822 bidang tanah yang menjadi target sertifikasi BMN di Provinsi Aceh pada tahun 2021 menjadi Provinsi Tercepat di Indonesia.

example banner

Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Kamis 14 Januari 2021 di Gedung D Lantai 5 Gedung Keuangan Negara Aceh.

Dalam Rakor tersebut, BPN Provinsi Aceh siap menuntaskan target Pensertipikatan BMN tahun 2021 sebanyak 1.822 bidang, serta ditargetkan mengulangi kesuksesan pada tahun lalu, dimana Provinsi Aceh menjadi yang tercepat di seluruh Indonesia dalam penyelesaian sertifikasi BMN.

BACA..  Kasatlantas Polres Lhokseumawe Serahkan SIM Kolektif Kejaksaan Negeri

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Dr. Agustyarsyah, S.SiT., M.P dalam sambutannya menyampaikan, bahwa ada syarat-syarat yang harus disiapkan untuk menyelesaikan sertifikasi BMN dengan cepat.

“Pertama, instansi yang bersangkutan harus dapat menunjukkan dengan jelas letak tanah dan batas-batas tanah tersebut. kemudian, tanah yang akan disertipikatkan harus sudah dipasang patok sehingga petugas ukur dapat melakukan tugasnya dengan baik,” kata Ka Kanwil BPN Aceh.

Agustyarsyah mengatakan, bahwa saat ini dengan kemampuan dan teknologi yang tersedia, Petugas Ukur BPN Aceh dapat mengukur 30-50 Bidang tanah perhari dengan catatan syarat-syarat mengenai bidang tanah tadi dapat terpenuhi.

BACA..  Kasatlantas Polres Lhokseumawe Serahkan SIM Kolektif Kejaksaan Negeri

“Maka bukan tidak mungkin 1.822 bidang dapat selesai diukur kurang dari seminggu,” pungkasnya.

Selain itu, Agustyarsyah menambahkan, selain letak bidang tanah dan patok yang sudah terpasang, terkait berkas-berkas yuridis bidang tanah tersebut, juga harus lengkap, sehingga dapat segera diterbitkan sertipikatnya.

“Untuk itu instansi terkait harus bisa mengidentifikasi dan memilah tanah-tanah yang clear and clear secara fisik dan yuridis dengan tanah yang bermasalah,” sebutnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJKN Provinsi Aceh, Syukriah HG, bahwa salah satu kunci dalam percepatan penyelesaian sertipikasi BMN, adalah kelengkapan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh Satker atau K/L terkait yang diperlukan untuk sertifikasi BMN.

BACA..  Kasatlantas Polres Lhokseumawe Serahkan SIM Kolektif Kejaksaan Negeri

“Untuk itu diperlukan komitmen dan sinergi dari tiga pihak yaitu, BPN, DJKN, serta Satuan kerja penerima manfaat sertifikasi BMN pada tahun 2022,” tutup KaKanwil DJKN Aceh.

Dalam rapat koordinasi tersebut, turut dihadiri oleh Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, Encep Sudarwan melalui Video Conference yang sekaligus turut menyampaikan apresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh yang dapat menyelesaikan Sertifikasi Barang Milik Negara di Provinsi Aceh tuntas 100 persen selama empat tahun berturut-turut. (*)