No Koneks, No Modal, Bablas Angine……

oleh -106 views
Kongkalingkong anggaran
Kongkalingkong anggaran APBD/APBN. Foto: Net

example banner

ADA modal tapi tak ada koneksi. Itu juga kurang menjamin mendapatkan proyek. Apalagi cuma punya sedikit duit yang minus penyambung ‘air liur’. Nah, yang dibutuhkan sekarang terkoneksi dan uang mumpuni. Pun ujung-ujungnya (bisa jadi) terali besi menanti.

KUALASIMPANG (AD)– Kasus gratifikasi, suap dan korupsi, menurut catatan Polri hingga akhir 2020 ada sebanyak 1.412 perkara yang dituntaskan dengan kerugian negara mencapai Rp3 triliun lebih. Selama itu pula Polri menyelamatkan uang negara sebesar Rp 310 miliar.

Sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 1.082 laporan gratifikasi senilai total Rp 14,6 miliar. Ini dalam selama kurun waktu Januari sampai Juni 2020. Kebanyakan gratifikasi yang dilaporkan berupa pemberian uang.

“Jumlahnya 487 laporan,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding.

Mengenai asal laporan, kata Ipi, terbanyak berasal dari kementerian sekira 383 laporan. “Disusul oleh BUMN berjumlah 244 laporan kemudian lembaga negara/lembaga pemerintah sebanyak 214 laporan dan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi 130 laporan, pemerintah kabupaten/kota 111 laporan,” ujarnya.

Lembaga pemerhati korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 39,2 triliun dari praktik korupsi sepanjang semester I tahun 2020.

Jumlah itu terhitung sangat besar jika dibandingkan dengan total denda yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa yang hanya berkisar Rp 102.985.000.000, serta uang pengganti sebesar Rp625.080.425.649, US$128.200.000 dan SGD2.364.315. Atau sekitar Rp2,3 triliun.

“Praktis kurang dari lima persen kerugian negara yang mampu dipulihkan melalui instrumen Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana saat itu.

Nah, bicara kasus seperti di atas, Kabupaten Aceh Tamiang punya cerita yang kini lagi hangat-hangatnya. Ya, masih tudingan soal gratifikasi, suap dan korupsi. Meski masih sumir tapi mengarah ke sana. Pusat perhatian menyangkut hal (gratifikasi, suap dan korupsi) tersebut tertuju ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP).

Beberapa pengusaha di Aceh Tamiang menilai kinerja UPL bobrok. Ada indikasi kongkalikong antara ULP dan perusahaan yang memperoleh pekerjaan. Apa yang membuat pengusaha tersebut kecewa?

BACA..  Jual Chip Judi Online, Seorang Pemuda di Aceh Besar Ditangkap Polisi

“Ini masalah tender terbuka dengan miliaran rupiah yang dibatalkan (re-tender),” sebut Wakil Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Aceh Tamiang, Muhammad Ichsan mengawali kisah kekecewaannya kepada wartawan, Senin kemarin.

Ichsan menyebut, tiga proyek yang ditender lagi berjalan ternyata dibatalkan. “Alasan kelaksiknya tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran. Ini kan aneh. Sepertinya alasan dibuat-dibuat alias tidak nyambung (no koneks-red)?” tanya Ichsan sembari menyebut re-tender proyek tersebut pembangunan jalan Tahun Anggaran (TA) 2021.

Hal ini diketahui rekanan setelah menerima e-mail dari Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja-ULP) setempat beberapa hari lalu.

”Sebelumnya kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi bapak/ibu mengikuti tender yang diselenggarakan melalui LPSE dan bersamaan dengan ini kami informasikan terhadap paket pengadaan tersebut telah dilakukan pembatalan,” demikian bunyi pengumuman re-tender yang masuk ke e-mail salah satu rekanan dikirim oleh kelompok kerja (Pokja I) diperlihatkan kepada sejumlah wartawan.

Namun para rekanan yang mengikuti lelang proyek tersebut menganggap alasan dilakukan pembatalan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BACA..  Bendahara SMSI Aceh Meninggal Dunia, Firdaus: Kami Turut Berduka Cita

Seperti tertera pada Pasal 39 ayat 1 huruf C menyebutkan, metode penawaran penyediaan barang, pekerja konstruksi dan jasa lainnya dengan cara penawaran harga terendah.

”Dan itu tidak dilakukan. Dari pengamatan kami semua rekanan yang ikut tender sudah melakukan penawaran, tidak mungkin dari tiga perusahaan yang masuk tidak ikut penawaran,” tegas Ichsan.

Ketiga nama paket yang retender itu masing-masing Peningkatan Jalan Menanggini, Pembangunan Jalan Pasar Tualang Cut Tahap II Fungsional dan Pebangunan Jalan Kampung Banteng Peningkatan Jalan Marlempang Telaga Meku II.

Ichsan sendiri merupakan salah seorang rekanan yang mengikuti tender paket Peningkatan Jalan Menanggini Kecamatan Karang Baru dengan nilai pagu Rp 2,4 miliar.

Malah, kata dia, pembatalan tender seperti itu sudah kesekian kalinya terjadi di ULP. Bahkan pernah terjadi pengumuman pemenang tender sangat unik di Aceh Tamiang. Bagaimana tidak unik, penawaran tertinggi yang dimenangkan panitia lelang.