YARA Minta Kementerian ESDM Konsisten Dengan PP 23 Tahun 2015

oleh -123 views
example banner

Banda Aceh (AD)- Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dalam pengelolaan Blok B tidak melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Karena pelanggaran hukum dalam pengelolaan Blok B ini, akan menjadi contoh yang tidak baik bagi rakyat ketika instansi negara melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Hal ini disampaikan Safaruddin, karena pihaknya mendapat informasi tentang dugaan adanya potensi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas bumi di Aceh, dimana ditegaskan dalam Pasal 39.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas tersebut adalah :

BACA..  Aminullah Usman Serahkan Rumah "Pro Bergemilang" Untuk Yusnidar

(1) Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dapat ditawarkan terlebih dahulu kepada BUMD sebelum dinyatakan menjadi Wilayah Terbuka, dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan BUMD, saham BUMD 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

(2) Apabila BUMD tidak menyatakan minat untuk melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada Wilayah Kerja dimaksud, dapat ditawarkan secara terbuka.

“Kami mendapatkan informasi tentang dugaan adanya potensi pelanggaran hukum dalam alih kelola Blok B ini,” ungkap Safaruddin, Kamis 12 November 2020 di Banda Aceh.

“Perlu disampaikan, bahwa masyarakat Aceh mengawasi proses ini, dan YARA juga telah menyurati KPK agar turut mengawasi proses ini. Pihaknya ingin hukum ketika telah di tetapkan, maka dijalankan secara konsisten,” kata Safaruddin.

BACA..  Wali Kota : Stok Bahan Pokok Banda Aceh Aman Hingga Akhir Tahun

Menurut jadwal kontrak kelola Blok B oleh Pertamina melalui anak usahanya Pertamina Hulu Energi (PHE) tanggal 15 November 2020 berakhir.  Selanjutnya blok tersebut, telah di ajukan oleh PEMA selaku BUMD Aceh sebagaimana di maksud dalam pasal 39 PP 23/2015, PEMA telah mengajukan proposal minatnya melalui BPMA beberapa bulan yang  lalu.

YARA mendukung Blok B tersebut di kelola oleh Pemerintah Aceh dengan melibatkan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan maksud, hasil yang di dapat dari bumi Aceh dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat Aceh.

“Pihaknya menolak keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan Blok B ini, karena selain dapat melanggar hukum juga akan mengurangi hasil manfaat bagi masyarakat Aceh,” tegas Ketua YARA.

BACA..  H Muhammad Thaib Lantik Sekda Definitif Aceh Utara

Dikatakan Safar, jika di lihat dari  skema kontrak PHE di Blok B hanya tinggal hitungan hari saja, dan YARA berharap, Kementerian ESDM memberikan hak kelola kepada Pemerintah Aceh melalui PEMA dengan catatan, PEMA melibatkan seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

Selain itu, ia menambahkan, menurut PP 23/2015, Blok B ini hanya boleh di berikabn kepada BUMD untuk pertama kalinya. Kalau BUMD tidak mampu, baru di lakukan lelang secara terbuka.

“Jadi, tidak boleh ada pihak swasta masuk dalam alih kelola yang akan di lakukan oleh Pemerintah Aceh melalui PEMA. Jika ini di lakukan, maka akan bertentangan dengan PP tadi,” tutup Safararuddin. (*)