Delky: Pos Penyekatan PPKM Mikro di Aceh Mengingatkan Kita Pada Masa Konflik

oleh -82 views

Banda Aceh (AD)- Pelaksanaan PPKM Darurat dengan melakukan penyekatan dan pemeriksaan surat vaksinasi Covid -19 yang dilakukan petugas di beberapa pos penyekatan di Aceh, mengingatkan masyarakat Aceh pada masa konflik. 

Secara tidak langsung, upaya penyekatan oleh petugas bagi kendaraan masyarakat yang melintasi Pos seperti di Leupung dan daerah lainnya, mengingatkan masyarakat pada masa-masa konflik.

“Pada masa konflik, masyarakat yang melintas wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) merah putih dan harus menunjukannya pada saat diperiksa oleh aparat di pos-pos. Saat ini masyarakat yang melintas diwajibkan membawa surat atau kartu vaksin. Seakan-akan, surat atau kartu vaksin ini menyangkut dengan nyawa seseorang, sama seperti KTP merah putih di masa konflik,” ungkap Ketua Yayasan Aceh Kreatif, Delky Nofrizal Qutni, Senin 12 Juli 2021.

Menurut Delky, pengaktifan posko penyekatan sebagaimana termaktub dalam Instruksi Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 Tanggal 6 Juli 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, terlalu lebay.

Malah terkesan ada pemaksaan dari Gubernur Aceh, bahwa masyarakat harus di vaksin. Masyarakat bukannya tidak mau di vaksin, namun masyarakat malah berpikir dan mengambil ikhtibar dari Gubernur Aceh yang terlihat sangat rajin vaksin malah terkena Covid yang panjang pada saat Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) ke Aceh.

Itu sama dengan menunjukan bahwa sudah di vaksin atau tidak sama saja, tidak menghindarkan masyarakat dari Covid -19. Terlepas dari rumor yang beredar bahwa positif panjang Covid -19 Gubernur Aceh hanya untuk menghindari penyelidikan KPK.

“Sebagai figur publik, seharusnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah memberikan kesan tersendiri kepada masyarakat,” tutur Delky.

Oleh karena itu, ia menyarankan kepada Pemerintah Aceh agar tidak memaksakan kehendak dalam hal vaksinasi ini, tapi bagaimana membangkitkan kesadaran dan antusias masyarakat untuk mau mengikuti vaksinasi.

Penyekatan yang dilakukan melalui pos-pos dengan menyuruh penumpang dan pengemudi angkutan itu terkesan sebagai bentuk pemaksaan.  Covid -19 di Aceh tidak seperti di Jawa dan Bali.

“Ini kan aneh, mestinya gubernur punya cara yang lebih baik untuk menarik perhatian masyarakat agar mau melakukan vaksinasi tanpa main paksa-paksa,” tutur Ketua Yayasan Aceh Kreatif ini.

Selain itu, mantan Kabid Advokasi Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) mengatakan, Gubernur Aceh harus menyadari bahwa masyarakat sudah lelah dengan hal-hal yang berbau pemaksaan seperti itu. Apalagi WHO pun melarang adanya bentuk pemaksaan terkait vaksinasi.

Masyarakat Aceh sudah lelah 30 tahun dalam konflik, jangan ada lagi pemaksaan semacam itu yang akan mengingatkan pada saat masa konflik lalu. Ajak masyarakat ikut vaksin dengan lebih elegan, seperti dengan memberikan Doorprize dan sebagainya.

“Bukan main paksa-paksa bung, yang justru malah akan menghadirkan ketidakpuasan yang berujung tejadinya perlawanan dari rakyat nantinya. Buatlah kebijakan yang rasional dan menggugah hati rakyat, bukan malah mengada-ngada,” tutup Delky Nofrizal. (*)