JARI Somasi SKK Migas Agar Serahkan Blok Migas Aceh ke BPMA

oleh -117 views

example banner

Laporan | Ahmad Fadil 

Jakarta (AD)- Ketua Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI) Safaruddin meminta Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk mengkoreksi Kontrak Minyak Bumi dan Gas Pertamina yang ditandatangani pada tahun 2006 lalu antara BPMIGASnl.yang sekarang berubah menjadi SKK Migas dengan PT Pertamina EP.

Kontrak kerja tersebut menurut Safaruddin, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh.

“Pihaknya minta SKK Migas untuk segera mengkoreksi Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina. Karena kontrak yang ditandatangani bersama Pertamina pada tahun 2005, harusnya sudah di koreksi sejak tahun 2015 lalu untuk menyelaraskan dengan PP 23 Tahun 2015,” kata Safaruddin, Jum’at 12 Maret 2021.

Berdasarkan hal tersebut, JARI minta agar SKK Migas menyerahkan Blok Migas di Aceh yang mencakup Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) 1 dengan luas wilayah lebih kurang 4.392 Kilometer Persegi, NAD 2 seluas 1.865 Kilometer Persegi, East Aceh seluas 76,93 Kilometer Persegi dan Perlak seluas 10 Kilometer Persegi kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Hal ini kata Safaruddin, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2015 vide Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 90 yang menegaskan bahwa BPMA mempunyai tugas melakukan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara yangp berada di darat dan laut di wilayah kewenangan Aceh dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu, ia juga menjelaskan, pada saat terbentuknya BPMA, semua hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari Perjanjian Kontrak Kerjasama Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi antara Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama yang berlokasi di Aceh, dialihkan kepada BPMA.

“Namun sampai saat ini, SKK Migas tidak menyerahkan Blok Migas kepada BPMA,’ ungkap Safaruddin.

Berdasarkan hal tersebut, pihaknya meminta SKK Migas agar segera menyerahkan Blok Migas di Aceh kepada BPMA, karena jika dilihat dari asfek hukum, kontrak SKK Migas dengan Pertamina sudah melanggar PP 23 tahun 2015 sejauh masih melampirkan wilayah kerjanya meliputi seluruh blok migas di Aceh.

Menurut PP 23 Tahun 2015, seharusnya blok migas yang dikelola Pertamina sekarang harus berkontrak dengan BPMA bukan dengan SKK Migas. Sebagai lembaga negara, SKK Migas harus tunduk pada peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“JARI minta SKK Migas menjalankan ketentuan PP 23 Tahun 2015 dengan mengalihkan seluruh wilayah kerja migas PT Pertamina EP kepada BPMA, paling lama satu Minggu sejak diberikan somasi tersebut. Jika tidak diindahkan, maka JARI akan menempuh jalur hukum,” tegas Safaruddin.

Somasi yang dikirimkan ke SKK Migas ini juga di tembuskan ke Presiden Republik Indonesia, Ketua Forum Bersama DPR/DPD RI Aceh, Ketua BPK RI, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI selaku Ketua Komisi Pengawas SKK Migas, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe, Ketua DPRA dan BPMA. (*)