YARA Gugat Kepala ULP Aceh ke Pengadilan

oleh -208 views
example banner

Banda Aceh (AD)- Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengajukan gugatan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa karena tidak melakukan pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang yang telah di batalkan pelelangannya atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Aceh.

Pembatalan ini dikarenakan pada pelelangan sebelumnya ditemukan adanya pelanggaran hukum, sehingga Inspektorat memerintahkan Kepala ULP untuk membatalkan dan melakukan tender ulang seperti yang tersebut di dalam surat Inspektorat Aceh tanggal 29 Juli 2020.

Karena dinilai terlalu lama dilakukan tender ulang oleh ULP, selanjutnya Ketua YARA, Safaruddin pada tanggal 27 Oktober 2020, mengirimkan somasi kepada Kepala ULP untuk segera melakukan tender terhadap pekerjaan tersebut. Karena jalan yang akan ditender tersebut, merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat.

“YARA meminta paling lambat pada tanggal 4 November 2020, pekerjaan tersebut sudah dilelang, mengingat waktu yang semakin mendekati akhir tahun penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2020. Karena tidak diindahkan oleh Kepala ULP, kemudian YARA mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh,” ungkap Safaruddin, Rabu 11 November 2020.

BACA..  Wali Kota : Stok Bahan Pokok Banda Aceh Aman Hingga Akhir Tahun

Menurut Safaruddin, Pekerjaan Jalan Batas Aceh Besar-Tibang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jika pekerjaan tersebut tidak dikerjakan dalam tahun ini, maka tahun depan juga tidak akan dikerjakan, kerena anggaran sudah tidak ada lagi.

Sementara, anggaran di APBA 2020 tidak dapat digunakan karena ULP tidak melelang pekerjaan tersebut, sehingga berdampak terhadap serapan anggaran pembangunan APBA.

“Jika pekerjaan tersebut tidak dilelang segera, maka kerugian akan dirasakan oleh masyarakat Aceh, karena tidak dapat menggunakan hak atas fasilitas umum yang layak,” sebut Safaruddin.

Gugatan tersebut telah di daftarkan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan register perkara Nomor 57/PDTG/2020/PN BNA tanggal 10/11, dalam gugatannya, Safaruddin meminta Ketua Pengadilan untuk memerintahkan Kepala ULP segera melelang pekerjaan jalan tersebut, agar dapat segera di nikmati oleh masyarakat Aceh.

BACA..  Dihadiri HRD Ketua PW Provinsi Aceh Lantik PC NU Kabupaten Bireuen

Selain mengajukan gugatan ke Pengadilan, Safruddin akan melaporkan Kepala ULP ke Komisi Aparatur Sipil Negara atas tindakan ULP yang tidak melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik yang professional, bebas dari intervensi politik dan praktik KKN.

Dengan tidak dilakukan pelelangan peningkatan jalan tersebut, kata Safaruddin, tentu akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan daerah.

Selain itu, YARA juga berharap, DPRA dapat memanggil Kepala ULP Aceh guna mempertanyakan apa alasannya tidak dilakukan tender terhadap berbagai program pembangunan yang di biayai dari APBA, sehingga serapan anggaran rendah, tentu ini akan berpengaruh terhadap semua aspek pembangunan, terutama fasilitas umum dan sosial.

Apalagi, terdengar komitmen antara DPRA dan Pemerintah Aceh untuk melakukan ketok palu APBA 2021 pada akhir November ini. Tentu hal ini harus menjadi perhatian dari semua pihak.

BACA..  Tuntut Realisasi MoU Helsinki, AMM Gelar Aksi Mogok Makan

“Jangan sampai pengesahan ini hanya menjadi ajang seremonial saja, sementara serapannya rendah. Seharusnya, setelah disahkannya program pembangunan dalam APBA, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak segera dilakukan pelelangan program APBA,” tegas Ketua YARA.

Pihaknya berharap, DPRA dapat memanggil Kepala ULP untuk mempertanyakan berbagai program pembangunan yang sampai sekarang belum dilelang oleh ULP. Jika sudah disahkan dalam APBA, maka semua domumen terhadap program tersebut sduah lengkap dan tinggal di lelang saja.

Ini hampir setiap tahun ada saja yang tidak di tenderkan, malah ditender pada akhir tahun, sehingga banyak pekerjaan yang tidak selesai kemudian diputuskan kontraknya. Maka sudah pasti banyak yang dirugikan termasuk pihak rekanan.

“Pengesahan APBA lebih awal, harusnya juga diikuti dengan percepatan penyerapan anggaran. Jika tidak, percuma saja disahkan lebih awal kalau serapannya hanya akan melahirkan Silpa nantinya,” tutup Safaruddin. (*)