Fraksi PPP DPR RI Usulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol

oleh -199 views
example banner

Banda Aceh (AD)- 21 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang larangan minuman beralkohol. Spirit dan tujuan dari pelarangan ini, selaras dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alenia ke empat Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

“Larangan minuman beralkohol merupakan amanah dari kontitusi dan agama, Pasal 28H ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” ujar Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Illiza Sa’aduddin Djamal, kepada media ini, Rabu 11 November 2020.

Bunda Illiza menjelaskan, Al-Qur’an menyebutkan dalam surat Al-Maidah (90-91) yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk berhala), dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu, agar kamu beruntung.

BACA..  Tuntut Realisasi MoU Helsinki, AMM Gelar Aksi Mogok Makan

“RUU ini bertujuan, untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol. Dengan adanya RUU ini, tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol,” jelasnya.

Adapun sejumlah poin usulan norma larangan minuman beralkohol tersebut, diantaranya : Setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lainnya, dilarang untuk memproduksi, memasukan, menyimpan, mengedarkan dan/atau menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman beralkohol tradisonal, dan minuman beralkohol campuran atau racikan yang memabukkan.

BACA..  Tuntut Realisasi MoU Helsinki, AMM Gelar Aksi Mogok Makan

“Saat ini minuman beralkohol belum diatur secara spesifik dalam bentuk undang-undang. Sebab, saat ini hanya dimasukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal yang sangat umum dan tidak disebutkan secara tegas oleh UU,” jelasnya.

Melihat realitas yang terjadi, kata Bunda Illiza, seharusnya pembahasan RUU minuman beralkohol ini dapat dilanjutkan dan disahkan demi kepentingan generasi yang akan datang.

Diantara poin usulan RUU ini, bertujuan untuk menjaga asas pluralitas masyarakat dangan larangan mengkonsumsi minuman beralkohol, dikecualikan bagi kepentingan terbatas seperti, kepentingan adat, ritual keagamaan, wisata, farmasi, dan tempat yang telah diizinkan oleh peraturan UU.

Selain itu, ia juga menambahkan, berdasarkan penelitian dunia terbaru tahun 2020 bidang minuman beralkohol telah membuktikan bahwa tidak ada kadar aman bagi setiap pengkosumsi alkohol. Sedangkan resiko bahaya bagi kesehatan terus meningkat sejalan dengan jumlah alkohol yang terus dikosumsi.

BACA..  Tuntut Realisasi MoU Helsinki, AMM Gelar Aksi Mogok Makan

“Menurut WHO, status global tentang alkohol dan kesehatan tahun 2018 menegaskan, bahwa minuman beralkohol sangat berbahaya bagi berbagai macam masalah kesehatan bagi tubuh, masalah sosial dan kecelakaan lalulintas, juga termasuk penyebab dari tujuh kematian tertinggi di dunia,” tutup Bunda Illiza Sa’aduddin Djamal.

Usulan RUU tentang larangan minuman beralkohol ini diprakarsai oleh 18 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dua anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan satu anggota lagi dari Fraksi Gerindra. (*)