Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Gerakan Indonesia Maju Dukung Sikap Tegas Presiden Jokowi

oleh

Banda Aceh (AD) – Gerakan Indonesia Maju mengapresiasi sikap Presiden Joko widodo mengutuk keras tindakan penggusuran paksa warga Palestina dari syeikh jarrah,,Timur Yerusalem,oleh israel, pada Senin (10/5).

Faisal Azani ketua gerakan indonesia maju pada media lewat rilisnya, Selasa (11/5) menilai pernyataan presiden jokowi tersebut adalah bentuk dukungan agar israel tidak semena -mena dalam menggusur masyarakat palestine di Yerusalem dan bentuk dukungan bangsa indonesia sebagai negara dengan populasi negara muslim terbanyak di dunia agar palestina dapat merdeka.

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengutuk tindakan penggusuran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Timur Yerusalem, oleh Israel.

Hal itu disampaikan Jokowi melalui akun Twitter miliknya. Ia juga mengatakan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina, di Masjid Al-Aqsa tak boleh dibiarkan.

“Indonesia mengutuk tindakan tersebut dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel,” kata Jokowi.

Indonesia, lanjutnya, akan terus berpihak pada rakyat palestina.

Diketahui sengketa lahan bermula sebelum pembentukan negara Israel. Saat itu, kelompok kecil komunitas Yahudi tinggal di Sheikh Jarrah. Lalu pada 1967, Israel mencaplok wilayah Yerusalem Timur dan menganeksasinya, ujarnya Faizal Azani.

BACA..  Lintas Organisasi dan Komunitas di Pijay Meriahkan WCD 2021

Awal 2021 lanjutnya Faisal, sebuah pengadilan distrik Yerusalem menjatuhkan putusan yang menguntungkan para pemukim Yahudi yang mengklaim tanah-tanah di Sheikh Jarrah.

Dalam gugatannya, pemukim Yahudi mengklaim keluarga mereka kehilangan tanah itu saat perang yang berujung pembentukan Israel tahun 1948 silam, terangnya Ketua Gerakan Indonesia Maju.

Pada pekan lalu jelasnya Faisal, pengadilan Israel menyatakan akan mendengar banding dari pihak keluarga Palestina mengenai penggusuran yang menimpa di Yerusalem Timur. Namun sidang itu ditunda.

BACA..  3 Santri Dayah Insan Qur'ani Mendapatkan Peringkat Terbaik Tahfiz

Sebuah organisasi pro-pemukiman, Nahalat Shimon menggunakan undang-undang tahun 1970 untuk menyatakan bahwa pemilik tanah Palestina saat ini harus digusur, dan menyerahkan properti kepada orang Yahudi Israel.

Warga Palestina mengatakan undang-undang restitusi di Israel itu tak adil lantaran tidak memiliki sarana hukum untuk mengklaim kembali properti mereka yang hilang dari keluarga Israel pada akhir 1940-an.

Potensi penggusuran itu diketahui memicu protes warga Palestina yang berujung bentrokan berdarah dengan polisi Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa baru-baru ini, pungkasnya.(Fajar).