Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Ini Jawaban Bupati Bireuen Tentang Dugaan Penyelewengan Dana Bansos

oleh

Bireuen (AD) Bupati Bireuen, Dr H Muzakkar A Gani, SH, M.Si memberi jawaban dan penjelasan tentang sinyalemen penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat miskin yang berdampak pandemic covid 19 yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Bireuen.

Bupati Bireuen dalam jawaban dan Penjelasan terhadap pemandangan umum anggota DPRK pada acara pembahasan rangqanun pertanggungan jawaban pelaksanaan APBK Bireuen tahun anggaran 2020 di gedung dewan setempat, Selasa (10/8). Sehari sebelumnya, dalam pemandangan umum Fraksi Juang Bersama DPRK Bireuen lewat penanggap nya, Faisal Abdullah, SE, MSM, mendesak Bupati Bireuen untuk mengevaluasi Kinerja Kepala Dinas Sosial setempat.”Perbuatan pelaku, tentang dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) merupakan perbuatan yang tidak dapat dimaafkan,” sebut Faisal Abdullah.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin wakil ketua, Syauqi Futaki, S.Phil.I yang didampingi Rusdy Mukhtar, S.Sos (ketua) dan wakil ketua Suhaimi Hamid serta Sekwan DPRK Bireuen, Said Abdurahman, S.Sos dan dihadiri sekitar separuh lebih anggota dewan, oleh Bupati Muzakkar menyebut jika permintaan Fraksi Juang Bersama untuk mengevalusi Kenerja Kadis Sosial Kabupaten Bireuen, menyusul sinyalemen penyelewengan dana bantuan sosial, sebagaimana yang beredar di media massa, di jawab Bupati Bireuen, yang akan menindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sidang paripurna DPRK, Bupati Bireuen yang kehadirannya didampingi Sekda Bireuen, asisten dan sejumlah kepada dinas/ instansi, juga menjawab dan memberi penjelasan menyangkut pertanyaan, saran dan usulan dari fraksi lainnya yang mencakup Fraksi Partai Aceh, Fraksi PKS-PAN-PPP, dan Fraksi Partai Golkar, dalam berbagai hal yang sempat mengemuka di Kabupaten Bireuen.

Bupati Muzakkar di awal pidatonya, menyebut, dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah . berimplikasi adanya perbedaan yang mendasar dalam laporan pertanggungannya jawaban kepala daerah, yang antara lain, adanya komitmen politik untuk membangun dan menerapkan prinsip kemitraan yang sejajar antara kepala daerah dengan DPRK, sehingga dapat berfungsi sebagai mitra, yang setara dalam membangun daerah,

BACA..  Usai Jambret HP Mahasiswi, Bandit Jalanan Ini Diciduk Polisi

Juga, lanjut bupati, laporan pertanggungan jawaban bupati kepada DPRK, tidak lagi berlangsung dalam konteks penerimaan dan penolakan atas laporan dimaksud, melainkan sebagai progress report activity tentang perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi, berikut pengunaan anggarannya.

Dikatakan undang-undang dimaksud, juga telah mendorong semua pihak untuk membangun pola hubungan kerja antara eksekutif dan legislative dakan koridor hungan check and balance. Dalam konteks tersebut, Pemda maupun DPRK sama-sama memiliki hak konstitusional untuk memprakarsai penetapan kebijakan, terutama di bidang penyelengaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pengaturan pola pengunaan anggaran daerah sesuai aturan yang berlaku.

BACA..  Tikam Sepupu dengan Pisau, IS Diringkus Polisi

Begitupun, karena pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan budaya politik demokratis adalah tanggung jawab bersama, antara pemerintah daerah, DPRK dan segenap masyarakat. Dalam kerangka prinsip dasar dan norma yuridis, seperti itulah laporan pertanggungan jawaban disusun dan disampaikan dengan harapan, bisa melahirkan satu pemahaman yang sama tentang kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, ulas Bupati Bireuen di awal jawaban dan penjelasannya.

Berkenaan dengan jawaban dan penjelasan Bupati BIreuen, oleh Pimpinan DPRK Bireuen, Syauqi Futaki, S.Phil.I mengatakan pihaknya akan menggelar rapat gabungan komisi dalam watu segera akan mengadakan rapat dimaksud, untuk membahas, apa yang sudah disampaikan bupati, kepada anggota dewan Bireuen. (Maimun Mirdaz)