IARAB Desak Pemkab Aceh Besar dan Polisi Tertibkan Agen Nakal

oleh -111 views
Tampak harga elpiji yang tertera di pintu toko salah satu pangkalan LPG 3 kg di seulimum dibandrol Rp 18.000 pertabung, namun hasil dilapangan agen menjual diatas HET. Foto: ist.

Jantho (ADC) Sekretaris Jendral Ikatan Aneuk Rimba Aceh Besar (IARAB) Mukhlisin, meminta kepada pemkab Aceh Besar dan penegak hukum di Wilayah Hukum Aceh Besar untuk segera menertibkan para pangkalan gas bersubsidi yang masih melanggar aturan, dimana dengan menjual gas 3 kg kepada masyarakat lebih dari harga enceran yang telah ditetapkan oleh pihak Pertamina.

Harga yang dijual pada tingkat pangkalan mencapai Rp 22.000 hingga Rp 30.000 per tabung isi 3 kg.

 

Salah seorang masyarakat sedang mengangkut 4 buah tabung gas bersubsidi yang diperoleh dari salah satu pangkalan Gas di Kawasan Kecamatan Seulimum Aceh Besar, seharusnya gas bersubsidi tidak diizinkan membeli dengan cara memborong demikian karena gas bersubsidi tidak dizinkan untuk diperdagangkan oleh non agen. Foto: ist.

 

Menurut Mukhlisin, hal itu bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat Aceh Besar bahkan sudah berlangsung lama dengan harga juga sempat mencapai Rp 35.000 pada waktu tertentu. Hingga saat ini tampak seperti adem ayem dan terkesan dibiarkan begitu saja, padahal masyarakat sudah cukup mengeluh dengan sikap para pangkalanĀ  gas bersubsidi itu.

Lebih lanjut, sambung Mukhlis menyebutkan hasil invsetigasi yang dilakukannya di kawasan Kecamatan Seulimum dan sekitarnya, Para Agen resmi LPG bersubsidi, umumnya menarakan harga HET di pintu kedainya, namun harga jual yang dilepaskan kepada masyarakat tidak seperti yang ditetapkan Pertamina.

” Ini sebuah bentuk pelanggaran dan tidak boleh dibiarkan. Makanya kita mendesak pemkab Aceh Besar dan pihak kepolisian di Aceh Besar untuk menertibkan praktek nakal para pangkalan Gas subsidi itu,” kata Mukhlisin, kepada media ini, di Seulimum, Senin, 10 Juni 2019.

BACA..  APBA 2022 Disahkan, Anggaran Belanja Rp.16 Triliun Lebih

Mantan wartawan salah satu media ternama di Aceh ini mengaku, akibat penjualan yang tidak sebagaimana yang dianjurkan pemerintah, dan menjadikan gas bersubsidi sebagai bisnis cari untuk besar dengan menjual dalam jumlah besar kepada masyarakat, telah mengakibatkan kelangkaan gas subsidi di kawasan itu selama ini. Padahal Aceh Besar adalah lokasi titik beroperasinya SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji), tapi keluhan masyarakat terhadap kelangkaan gas makin hari terus dikeluhkan.

 

BACA..  Tim Humas Kanwil ATR/BPN RI Aceh Kunjungi Redaksi Atjehdaily.Id
Sekjen IARAB Mukhlisin (empat dari kanan) berpose bersama pengurus IARAB usai mendeklarasi Ormas tersebut beberapa waktu lalau.Foto: dok IARAB.

 

Harga mengharapkan agar Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tidak menutup mata dengan persoalan ini dan pihak penegah hukum juga tidak mencari manfaat lebih dari aksi bejat pangkalan gas bersubsidi ini. Sebab itu adalah hak masyarakat miskin yang perlu diawasi dan disampaikan sebagaimana yang telah diajurkan oleh aturan.

“Hal ini perlu aksi nyata pemkab Aceh Besar dan penegak hukum, bilamana mereka tidak mengabaikan masyarakat miskin dan tidak menjadikan pangkalan gas bersubsidi sebagai ATM,” demikian tegas Mukhlisin. (Dahlan)