Terkait Tertundanya Paripurna APBK-P Abes, Anggota Dewan Salahkan Pimpinan DPRK

oleh -122 views
Status Akun Facebook anggota DPRK Aceh Besar, Zainal Abidin. (FBC)

JANTHO (Atjehdaily)-Terkait tertundanya sidang Paripurna APBK-P Aceh Besar, salah satu anggota dewan, Zainal Abidin turut menyalahkan pimpinan DPRK. Menurut nya sidang paripurna belum pantas dilakukan, karena belum adanya pembahasan dan titik temu antara Legislatif dan Eksekutif mengenai penetapan peringkat daerah antara rendah dan sedang.

Hal ini dikatakan Zainal Abidin melalui akun Facebooknya yang diposting pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017. Ia menganggap undangan pimpinan dalam rangka pelaksanaan rapat paripurna tersebut merupakan pemaksaan kehendak.

“Nyoe ka di peuraba anggota DPRK Aceh Besar oleh sekelompok orang,” ujarnya dalam bahasa daerah yang artinya “Ini sudah dijebak anggota DPRK oleh sekelompok orang”.

Perlu diketahui tinggi rendahnya peringkat pendapatan daerah sangat erat kaitan dengan besar kecilnya pendapatan pimpinan dan anggota dewan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut postingan lengkap status facebook Zainal Abidin :

Untuk tdk terjadinya kesalahfahaman. masyarakat terhadap anggota DPRK Aceh Besar yang memboikot sidang paripurna APBK-P tahun 2017. 

BACA..  LPPNRI Soroti Lampu Penerangan Jalan di Aceh Besar

Pada tgl 3 Oktober 2017 dilakukan rapat paripurna dalam rangka penyerahan nota keuangan APBK 2017 yang disampaikan oleh wakil bupati Aceh Besar. Pada tanggal 4 Oktober dilakukan pembahasan RKA ABPK-P antara badan anggaran dengan tim TAPD Aceh Besar yang tahapannya tentang kemampuan keuangan daerah (KKD). tetapi pembahasan tidak di lakukan… 

Anggota DPRK memandang cara perhitungan KKD ada kerancuan karena tahun sebelumnya Aceh Besar KKD-nya berada dalam kategori sedang. Malah anggota DPRK Aceh Besar sedang berusaha untuk mendapatkan katagori tinggi…tau tau yang masuk sekarang adalah katagori rendah. 

inilah yang menjadi polimik cara perhitungan antara anggota legislatif dan eksekutif..Untuk mencari solusi ini. maka disepakati melaksanakan konsultasi ke gubernur dan kementrian…. 

anggota dprk aceh besar khususnya badan anggaran sudah berkali kali meminta kepada tim TAPD untuk di serahkan RKA ke badan anggaranDPRK aceh besar untuk di bahas  tapi tidak selesai2  dan tidak pernah di serahkan.. 

Karena belum diadakan pembahasan. keputusan  rapat pada sore hari itu..badan anggaran harus mengadakan konsultasi dengan kementrian…kemudian bagi anggota DPRK yang bukan badan anggaran mereka tidak ada kegiatan…untuk mengisi kegiatan yang kosong ada yang berkunjung ke luarga di luar daerah…dan melaksanakan tugas2 lain……. 

Pada tanggal 4 oktober jam 20:30 masuk sms ke semua anggota DPRK aceh besar dari bagian umum sekretariat DPRK aceh besar….yang kalimatnya begini: sekedar mengingatkan kembali Ass.pimpinan DPRK abes dengan hormat mengundang seluruh anggota DPRK abes.untuk hadir pada hari kamis:5 oktober 2017.tempat ruang rapat paripurna DPRK abes..di kota jantho..acara rapat paripurna dgn agenda..1.pukul : 11.00 wib s/d selesai.. penyampaian pandangan umum fraksi2….terhadap rancangan Qanun ttg perubahan anggara APBK abes tahun 2017… 

Pantaskah itu.. pembahasan tidak di laksanakan lalu pimpinan DPRK mengundang semua anggota DPRK untuk sidang  paripurna pandangan umum fraksi2..( nyoe ka di peuraba anggota DPRK aceh besar oleh sekelompok orang)…. 

Berkaitan dengan berita yang berkembang di media online …dan komen komen masyarakat antara kami( fraksi golkar )  tidak pernah di hubungi untuk merubah kembali jadwal dan tidak pernah di hubungi oleh siapapun untuk konfirmasi lebih lanjut…. 

Berkaitan dengan gagalnya paripurna tanggal 5 oktober 2017.antara kami anggota legislatif dan eksekutif  tidak ada kesalahfahaman apa

jadi mereka anggota DPRK abes yang tidak hadir pada acara sidang paripurna tanggal 5 oktober  2017 bukan kesalahan mereka yang tidak hadir……..tapi pimpinan DPRK abes merubah jadwal sidang secara sepihak….tanpa ada rapat fraksi2…..

Sampai dengan berita ini diturunkan, media ini belum berhasil melakukan konfirmasi dengan pimpinan DPRK baik ketua maupun para wakil ketua.[DW]