Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Dinas Sosial dan Anggota DPRK Aceh Utara Menyalurkan Bantuan Kepada Masyarakat

oleh

Lhoksukon (AD) Dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Aceh Utara, Kamis 9 September 2021 menyalurkan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada masyarakat, penerima bantuan itu diberikan kepada 16 orang dan mereka merupakan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). Dari 16 orang tersebut, dimana 14 orang mendapatkan bantuan berupa barang kelontong dan 2 orang lainnya adalah penerima bantuan mesin jahit.

Penyerahan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Fuad Mukhtar,S.Sos,.M.S.M yang didampingi Zulkifli Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

BACA..  TNI AL Bersama Dinas Kesehatan Setempat Gelar Vaksinasi di SMAN 1 Sabang

“Bantuan ini bersumber dari APBK Aceh Utara melalui pokirwan. Kegiatan ini adalah bagian dari aspirasi masyarakat yang kita serap pada saat melakukan reses ke Dapil VI di 4 (empat) kecamatan termasuk Tanah Jambo Aye, Baktiya, Seunuddon, dan baktiya barat,” sebut Zulkifli politisi Partai PKS.

Ia mengatakan bantuan UEP ini di usulkan pada tahun 2021, namun terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 maka tidak semua aspirasi masyarakat dapat tertampung akibat keterbatasan anggaran pemerintah.

BACA..  TNI AL Bersama Dinas Kesehatan Setempat Gelar Vaksinasi di SMAN 1 Sabang

“Kami berterima kasih kepada Dinas Sosial pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Aceh Utara yang telah merealisasikan bantuan Modal Usaha tersebut, serta masukan dari pendamping PKH guna peningkatan ekonomi masyarakat kurang mampu dari KPM PKH,” ujarnya.

Politisi PKS ini menambahkan, bantuan ini sangat membantu masyarakat apalagi kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk karena mata pencaharian mereka terbatasi. “Kami berharap bantuan modal usaha seperti ini dapat menjadi prioritas pemerintah dalam hal rehabilitasi dan rekonsiliasi pemulihan ekonomi masyarakat saat pandemi, jadi Dana Covid-19 tidak hanya diprioritaskan pada penanganan kesehatan saja namun juga pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah sehingga dapat menstimulus usaha ekonomi keluarga yang sempat jatuh selama pandemi,” ungkapnya.

BACA..  TNI AL Bersama Dinas Kesehatan Setempat Gelar Vaksinasi di SMAN 1 Sabang

Dia juga menyebutkan untuk tahun 2022 pemerintah harus mengalokasikan lebih besar dana APBK Aceh Utara untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat . Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun 2022, di pasal 5 ayat 2 tentang penanganan pandemi corona Virus Disease 2019, pungkasnya Politisi PKS ini.(Sayed Panton).