banner 700250

Dua Fraksi DPRK Aceh Tamiang Tetapkan 14 Paket Gagal Bayar Dengan Qanun

oleh -194 views

KUALASIMPANG (AD) – Rapat Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Tentang 14 paket proyek gagal bayar di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp.13 miliar harus dituangkan dalam Qanun Perubahan Anggaran tahun 2020.

Hal tersebut dinyatakan oleh dua Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Amanat Persatuan dan Keadilan, saat diminta pandangan Fraksi dalam sidang paripurna tersebur, Rabu, 9 September 2020.

Sidang yang dipimpin oleh ketua DPRK Aceh Tamiang, Supriyanto, ST berlangsung sedikit memanas, sebab terjadi tolak tarik dalam silang pendapat terhadap 14 paket pekerjaan di Dinas PUPR senilai Ro.13 miliar.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Sampai Pemerintah di Cap Rezim Penggusur Tanpa Ada Solusi

Ketua DPRK Aceh Tamiang, Supriyanto, ST dari Partai Gerindra, mengatakan, paket gagal bayar tersebut memang harus dituangkan dalam Qanun perubahan anggaran tahun 2020.

Sebab, pembayaran 14 paket senilai Rp.13 miliar yang berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara karena tidak pernah melibatkan pihak legislatif.

BACA..  Usman Lamreung: Jangan Sampai Pemerintah di Cap Rezim Penggusur Tanpa Ada Solusi

“Ini harus kita cermati secara seksama, mengingat ada bagian Undang Undang yang bertolak belakang, untuk itu harus ada Qanun yang bisa menjadi penyelarasan, agar tidak tersandung dengan ranah hukum,” jelas Ketua DPRK Aceh Tamiang, Supriyanto, ST kepada atjehdaily.id.

Dikatakan dua Fraksi (Gerindra dan Persatuan dan Keadilan) menyorot tetang 14 paket proyek gagal bayar di Dinas PUPR tersebut rawan terhadap ranah hukum.

Menyoal 14 Paket gagal bayar di Dinas PUPR, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kualasimpang, Agung Ardyanto, SH, MH. Mengatakan; pihaknya sudah mendelegasikan hal itu pada Kasi Intel untuk membuat telaah serta menindaklanjuti dari aspek penegakkan hukum.

“Khusus masalah ini saya sudah delegasikan kepada Kasi Intel, agar membuat telaah dan informasi khusus yang kemudian disimpulkan, apakah bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan inteligensi dari aspek hukumnya. Begitu saja ya, saat ini kita sedang berupaya penyelidikan mengumpulkan keterangan (fullbucket),” pungkasnya. (Syawaluddin).