Camat Langkahan Mengklarifikasi Terkait Dugaan Pungli

oleh -220 views
Camat Kecamatan Langkahan Ramli Jazuli, SE.

Aceh Utara (AD) – Camat Kecamatan Langkahan, Aceh Utara Ramli Jazuli, SE melakukan konferensi pers dengan awak media diruang kerjanya, Rabu 9 Juni 2021 terkait pemberitaan disalah satu media online, dimana dirinya mengklarifikasi terkait pemberitaan Dugaan Pungli SK Aparatur Desa di Kecamatan Langkahan.

Ramli saat konferensi pers dihadapan awak media mengatkan sebenarnya persoalannya yang dilakukan itu bukan pengutipan dan bukan tugas daripada Kasi Pemerintahan, yang sebenarnya persoalan dengan SK Aparatur Desa dilakukan atau dibuat sendiri oleh Desa (Gampong) yang bersangkutan atau Keuchik masing-masing, sesuai dengan perbup 2019 merujuk pada Qanun nomor 4 tahun 2009.

BACA..  Bambang Antariksa Menilai SK Gubernur Terkait Sekda Aceh Tamiang Cacat Hukum

Ia menambahkan, terkait Qanun tersebut dimana Pemerintahan Kecamatan hanya tugasnya mengverifikasi dan mengeluarkan rekomendasi, camat hanya sebatas mengeluarkan rekomendasi yang telah diverifikasi oleh kasi.

“Jadi dalam hal ini mungkin salah pemahaman dan keterbatasan pihak yang bersangkutan mengkambing hitamkan pihak lain, ini perbuatan yang saya rasa akan menjurus perbuatan pencemaran nama baik, seolah terkesan yang bahwa dilakukan oleh oknum tertentu dan itu tugas pokok Keuchik sendiri yang mengeluarkan SK nya,” terangnya Ramli Jazuli.

BACA..  Ketua Kadin Bireuen Dipecat, Diminta Bentuk Pengurus Baru

Ramli Jazuli menerangkan, pemerintah kecamatan hanya mengverifikasi kelengkapan administrasi yang diajukan oleh pemerintah Gampong. Kalau tanpa rekomendasi camat ilegalnya SK yang dikeluarkan, karena SK itu hasil dari verifikasi di Kecamatan sesuai dengan Qanun nomor 4 tahun 2009.

Dirinya menambahkan pihaknya tidak pernah mengutip satu rupiah pun untuk melakukan verifikasi administrasi Gampong. Masalah SK yang harus dikeluarkan oleh Gampong itu tanggung jawab dan wewenang Gampong itu sendiri, kenapa harus di upah kan, itu harus dikerjakan sendiri.

“Akibat kekurangan SDM maka terjadilah persoalan kepada pihak lain. Secara aturan itu tidak ada dan kami tidak pernah memerintahkan untuk melakukan pungli dan tidak dibenarkan secara aturan,” pungkasnya Camat Langkahan Ramli Jazuli, SE. (S).