KIP Perintahkan DJKN Buka Daftar Aset Bekas PT Arun dan ExxonMobil

oleh -111 views
example banner

example banner

Laporan | Ahmad Fadil

Jakarta (AD)- Komisi Informasi Pusat (KIP) memerintahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan untuk memberikan informasi berupa daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT Exxon Mobil di Aceh dan PT Arun LNG/LGN yang diserahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset Negara, daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT Exxon mobil dan PT Arun LNG, laporan keuangan penggunaan hasil dari daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT Exxon Mobil di Aceh dan PT Arun yang diserahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset Negara sebagai informasi yang bersifat terbuka kecuali terhadap informasi yang berkaitan dengan asset vital milik negara untuk dihitamkan.

“Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3] sebagai informasi yang bersifat terbuka kecuali terhadap informasi yang berkaitan dengan aset vital milik negara untuk dihitamkan, sebagaimana dinyatakan dalam paragraf [4.47] dan memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)”, bunyi putusan Nomor: 023/X/KIP-PS-A/2020 antara Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia (JARI), dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Arif Adi Kuswardono selaku Ketua Majelis dalam persidangan tersebut.

Sebelumnya, Ketua JARI Safaruddin, mengajukan permohonan informasi kepada DJKN berupa informasi daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT Exxon Mobil di Aceh dan PT Arun LNG/LGN yang diserahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset Negara, daftar harga sewa aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT Exxon mobil dan PT Arun LNG, laporan keuangan penggunaan hasil dari daftar aset bergerak dan tidak bergerak bekas PT Exxon Mobil di Aceh dan PT Arun yang diserahkan kepada Dirjen Kekayaan Negara melalui Lembaga Managemen Aset Negara.

“Namun oleh DJKN menolak memberikan informasi tersebut. Karena tidak ada titik temu, kemudian JARI mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat tahun 2020 lalu,” kata Safaruddin, Selasa 9 Maret 2021.

JARI ingin mendapatkan daftar aset tersebut sebagai wujud transparansi dalam pengeloaan aset Negara terutama pada aset bekas dari PT Arun LNG dan Exxon Mobil di Aceh yang telah di serahkan kepada Negara dan dikelola oleh DJKN.

Pihaknya ingin agar aset bekas PT Arun LNG dan Exxon Mobil di Aceh terbuka ke publik apa saja yang di serahkan ke Negara, ini penting untuk di ketahui oleh masyarakat Aceh, karena aset tersebut di beli dari hasil bumi yang di kandung di Aceh. Kami ingin agar aset tersebut juga di kelola secara transparan dan digunakan untuk meningkatkan nilai kesejahteraan masyarakat Aceh.

“Selama ini, publik tidak tahu apa saja aset dan apa yang sudah di dapat dari aset tersebut. Misalnya, sudah di jual uangnya untuk apa, begitu juga dengan kalau di sewakan uangnya digunakan untuk apa. Jangan sampai aset yang di beli dari kandungan bumi Aceh hasilnya tidak bisa di nikmati oleh masyarakat Aceh,” ungkap Ketua JARI Safaruddin. (*)