KPA Desak Legeslatif dan Eksekutif Tolak UU Omnibus Law di Aceh

oleh -154 views

Banda Aceh (AD)- Disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja pada dasarnya telah menghadirkan penjajahan ala modern di bumi Nusantara ini. Legalisasi penindasan berbau aturan telah mulai dipratekkan dan ini menunjukkan kebijakan tanpa menggunakan nurani kemanusiaan mulai dengan gamblang ditunjukkan oleh pemerintah.

Provinsi Aceh sebagai provinsi yang telah berhasil mempertahankan kemerdekaan NKRI dari tangan penjajahan Belanda juga harus memiliki sikap yang jelas untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari Penjajahan baru berjudul UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Penegasan ini disampaikan oleh juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA) Refan kumbara kepada media, Kamis 8 Oktober 2020.

Menurut Refan kumbara, pengesahan Omnibus Law di masa Covid -19 disaat masyarakat dilanda masa-masa sulit, tentunya merupakan kebijakan yang sangat kejam dan brutal. Wabil khusus masyarakat Aceh tidak akan mengampuni kekejaman yang membabi buta itu.

BACA..  Hak Angket DPRA Mulai Masuk Angin

“Sebagai presentatif rakyat Aceh, kita minta DPRK, DPRA, Bupati/Walikota dan Plt Gubernur Aceh, untuk secara tegas menyatakan penolakan terhadap UU Omnibus Law Ciptaker tersebut. Jikapun UU tersebut tetap dipaksakan diberlakukan di Aceh, maka tak ada tawar menawar, Pemerintah Aceh baik itu legislatif maupun eksekutif harus bersikap tegas menggunakan kekhususan Aceh yang telah dimandatkan di dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh,” tegasnya.

BACA..  Gampong Lamkruet Kambali Raih Juara Umum MTQ

KPA mengapresiasi sikap tepat yang telah dilakukan oleh 4 (empat) perwakilan Aceh di DPR RI yakni, Rafli, Riefky Harsya, Nasir Djamil dan Muslim.

“Sikap penolakan empat wakil rakyat itu akan menjadi catatan di sanubari masyarakat Aceh, bahwa kita masih punya wakil rakyat yang bersedia membela rakyatnya. Rakyat Aceh akan kenang itu sebagai sebuah apresiasi yang bermakna, bahwa kita masih punya sosok di parlemen pusat yang paham dengan suara rakyatnya,” jelas Refan Kumbara.

KPA juga meminta kepada 9 (sembilan) anggota legislatif lainnya di DPR RI dan empat anggota DPD RI, untuk berani bersikap menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Rakyat Aceh telah mengutus DPR RI dan DPD RI ke Senayan bukan untuk jadi budak partai, anda harus bersuara, anda harus ingat rakyat Aceh akan catat semua itu. Kami juga yakin khususnya sembilan anggota DPR RI lainnya takut di PAW oleh partai apabila mendukung rakyatnya,” kata Refan Kumbara.

Masih kata Refan, jika di Aceh pemerintahnya baik legislatif maupun eksekutif kompak menolak, maka itupun akan jadi catatan penting bagi rakyat.

“Tolak secara tegas Omnibus Law Ciptaker itu, buktikan para elit Aceh bukanlah kacang yang lupa kepada kulitnya dan hanya bisa bercerita ketika pemilu dan pilkada belaka. Bahkan Wali Nanggroe Aceh dan Panglima KPA Muzakir Manaf (Mualem) sebagai ikon perjuangan rakyat Aceh juga harus bersikap membela rakyat, bahwa Aceh menolak pengesahan dan penerapan Omnibus Law Ciptaker ini. Rakyat akan lihat yang mana yang pro rakyat yang mana pro investor,” pungkasnya. (AF/R)