Jalan Tembus Pulau Tiga–Lesten di Hutan Produksi

oleh -3.420 views

KUALASIMPANG (AD) – Jalan tembus. Itulah mimpi Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Ingin membangun jalan tembus, Simpang Semadam, Kecamatan Kejuruan Muda ke Kampung Lesten, kecamatan Pining, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues sepanjang 55 kilometer bukan isapan jempol.

Pembangunan jalan tembus tersebut sempat tertunda, sebab kritikan tajam digemakan oleh kelompok yang mengatasnamakan pegiat lingkungan di Aceh protes.

Alasannya, jalan yang dibangun membelah dibentangan hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh Tamiang dan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) di Gayo Lues.

Apakah pemerintah diam, jawabnya tidak, berbagai kajian dari sisi Geology, Topografi, Habitat serta Ekosistem tentang Keaneka Ragaman Hayati yang ada sangat tidak memungkinkan jalan tembus itu dibangun jika membelah KEL dan TNGL.

Namun desakan dan dukungan pemerintah Kabupaten Gayo Lues kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang agar jalan tembus itu dapat dilanjutkan terus berjalan.

Hasil pertemuan DPRK Aceh Tamiang dengan Pemerintahan Gayo Lues beberapa waktu lalu sepakat, titik pembangunan ruas jalan tembus Aceh Tamiang – Lesten digeser ke wilayah hutan produksi, tidak lagi membelah KEL dan TNGL.

Bupati Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Mursil melalui Kepala Bappeda, Rianto Waris menyimpulkan beberapa hasil pertemuan antara Pemerintah Gayo Lues dan Aceh Tamiang.

Sebagai perencanaan, Bappeda membuat kajian mendalam tentang jalan tembus tersebut. Yang pada awalnya membelah TNGL dan KEL dirubah ke arah Hutan Produksi di wilayah Kuala Blutan.

“Jadi jalan tembus itu, ruas jalannya kita pindahkan kewilayah Hutan Produksi, kecuali itu, Hutan Lindung dan KEL sangat tidak mungkin kita lanjutkan, sebab diwilayah yang saya sebutkan tadi banyak kepentingan yang harus kita jaga keseimbangannya,” tegas Rianto.

Ruas jalan sepanjang 55 kilometer dari Simpang Semadam, lintasan jalan negara dikecamatan Kejuruan Muda menembus Semadam – Lesten, sepanjang 19 kilometer yang harus diterobos pembukaan badan jalan baru.

Titik nol pembangunan badan jalan sepanjang 19 kilometer tersebut dimulai dari wilayah Blutan kecamatan Tamang Hulu. “Wilayah ini merupakan kawasan Hutan Produksi, dari sini kita mulai pembangunan badan jalannya pada titik koordinat, N 04°10’58.9” E 097°49’46.8” inilah koordinatnya,” Terang Rianto.

Ruas badan jalan yang dibangun dengan lebar 12 meter dan panjang 19 kilometer, diharapkan menggunakan anggaran dari provinsi, jika dibebankan pembangunannya kepada daerah percepatannya akan tidak optimal, sebab keterbatasan anggaran.

Namun jika titik nol nya diambil dari Simpang Semadam, panjang jalan tidak 19 kilometer, tetapi 55 kilometer. Semadam – Pulau Tiga sudah beraspal Hotmix sepanjang kurang lebih 25 kilometer, sepanjang 11 kilometer merupakan jalan batu. Hingga ke Kuala Blutan, Tamiang Hulu.

“Kita tidak membangun ruas badan jalan saja, tapi juga jembatan yang panjang dan lebarnya bervariasi disesuaikan dengan kebutuhan. Itu tadi, saya minta teman teman di DPRA bisa mengupayakan, agar anggaran pembangunannya diplotkan dari APBA,”.

Harapannya, agar semua pemangku kepentingan mencermati dan menimbang dari berbagai aspek, apalagi Lesten merupakan mata rantai yang tak terpisah dengan Pulau Tiga, Kalaoy dan Tenggulun.

Etnis yang mendiami tiga wilayah tersebut merupakan Suku Gayo, sama sama memiliki, Seni, Budaya dan Adat Istiadat yang sama. Dari dasar akar rumput yang sama.

Disamping, membuka wilayah sentra produksi yang terisolir menjadi terbuka, serta menciptakan peluang ekonomi baru dan wilayah – wilayah yang terisolir bisa maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Ini Janji Politik Irwandi Untuk Rakyat Tamiang
Keterkaitan pembangunan jalan tembus Lesten – Pulau Tiga – Simpang Semadam, itu merupakan janji Gubernur Irwandi kepada rakyat Aceh Tamiang agar jalan tersebut bisa cepat terealisasikan.

Pernyataan Irwandi ternyata tidak menyisakan luka dikedua rakyat yang mendiami Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tamiang, sebab jalan yang dijanjikan tersebut sudah dibangun oleh Pemerintah Gayo Lues, dari Pining – Lesten sepanjang 18 Kilometer.

Bahkan, Pelaksana Tugas Gubernur Pemerintah Aceh, Nova Iriansyah sudah membangun dan meresmikan jembatan Bayle (Bongkar Pasang) sebelum membangun jembatan permanen di Kampung Lesten. Pintu gerbang memasuki wilayah Aceh Tamiang.

“Ya itu merupakan janji Pak Irwandi, kepada rakyat Tamiang, waktu itu. Untuk menembuskan Pulau Tiga – Kampung Lesten agar tidak lagi menjadi wilayah yang terisolir,” kata Anggota DPRA, Nora Idah Nita dari partai Demokrat.

Nora sangat bersemangat, sebab pembangunan jalan tembus itu terus berjalan, kaitannya membuka jalur terisolir, sentra ekonomi baru, lintas seni dan budaya, yang merupakan satu rumpun sesama Suku Gayo.

Kawan – kawan di DPRA akan mendorong serta mengintervensi anggaran, agar tidak dibebankan kepada Kabupaten, tetapi provinsi. Hal tersebut untuk percepatan penyelesaian jalan tembus itu.

“Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur sangat membutuhkan biaya yang sangat besar, jadi anggarannya harus dari anggaran pronvins, jangan Kabupaten-lah. Ini benar – benar harus kita intervensi,” tegasnya.

Kecuali itu sebut Nora, ternyata pembangunan 10 jalan terobos program Pemerintah Aceh dari proyek Multi Years adalah Lesten – Lokop tidak masuk Lesten – Pulau Tiga.

Begitupun dia berjanji akan mengalihkan program tersebut kepembangunan jalan tembus Lesten – Pulau Tiga, sebab rentang waktunya menjadi lebih singkat menuju Tamiang – Sumatera Utara, dari pada melalui Lesten – Lokop.

“Perbandingannya bisa 4 sampai 5 jam selisihnya. Jika melalui Lesten – Lokop – Perlak – Tamiang – Sumatera Utara bisa 12 jam. Sebaliknya Lesten – Tamiang – Sumatera Utara hanya 6 jam saja waktu tempuhnya,” katanya.

Selain itu, masyarakat Gayo Lues, dalam pertemuan beberapa waktu lalu, sangat beharap jalan tembus tersebut dibangun melalui lintas Aceh Tamiang bukan melalui Aceh Timur.

Jika dikaji dari sisi efisensi, Lesten – Tamiang-lah satu-satunya wilayah terdekat dalam membuka keterisoliran. “Doakan upaya kami membuahkan hasil,” Pungkasnya.

Buat apa Dibangun Jika Mubajir
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Independen (Wali) Muhammad Suhaji, mengkritik pembangunan jalan tembus Lesten – Pulau Tiga, jika melintasi TNGL dan KEL jika lebih banyak mudharatnya dari pada efek dominonya.

“Ndak perlu dibangun, jika mubajir dan mengabaikan asfek lingkungannya, sebab bicara TNGL dan KEL bicara Amdal dan kajian mendalam, faktor Geologi, Topografi, serta Habitat yang ada didalam ekosistemnya,” tegas Aji.

Sebaliknya, Wali mendukung kebijakan pemerintah untuk membangun jalan tembus tersebut, selama tidak berada dalam TNGL dan KEL.

Wali mengarahkan, agar pembangunannya dialihkan ke Wilayah Hutan Produksi (HP), itupun harus melibatkan Stakeholder yang ada di Lembaga Lingkungan di Aceh, jangan ditinggalkan kearifan lokal turut serta didalamnya.

“Kajilah secara mendalam, sisi Budaya, Adat Istiadat, Aspek Lingkungannya, terutama tinjauan aspek ekonominya, jangan dibangun jalan tembus tersebut, muncul konflik sosial dan konflik manusia dengan hewan. Sebab apa, koridor dan rumah mereka terganggu,” tegas.

Wali juga tidak menolak pembangunan jalan tembus tersebut, selama konsep wawasan lingkungan yang sustainable dikedepankan.

Menurutnya, para aktifis lingkungan juga tidak ‘ambigu’ selama proses dan prosedural tidak membabi buta, demi kepentingan proyek semata, lalu mengenyampingkan aspek lingkungannya, yang dirugikan tetap masyarakat.

Dia berharap, pemerintah tidak perlu alergi dengan pelaku lingkungan, tapi bagaimana bisa melibatkan mereka dalam konsep pembangunan dan bersinergi didalam konsep multi efeknya.

“Jika ini terjadi, semua masalah dipemerintahan bisa diatasi, karena semua merasa mendapat peran dan tanggung jawab, baik secara moral maupun kelembagaan,” katanya mengakhiri. (Syawaluddin)