Affiliate Banner Unlimited Hosting Indonesia

Tali Silaturahmi Terputus Pasca Dinas Perhubungan Aceh Larang AKDP

oleh
Tali silaturahmi
Iswanto, memimpin rapat larangan mudik bagi umat Islam dengan cara melarang angkutan umum beroperasi

Tali Silaturahmi Terputus Pasca Dinas Perhubungan Aceh Larang AKDP

Banda Aceh (AD)– Tali silaturahmi antara anak dan orang tua dan saudara antar saudara terputus pasca Pemerintah Aceh melalui Dinas Perhubungan Aceh melarang Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi (AKDP) untuk beroperasi sejak Kamis, 06 Mei 2021 hingga 17 Mei 2021.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah menjadi momok bagi pejabat di Aceh. Melarang mudik dihina rakyat tidak melarang akan berhadapan dengan pusat, apalagi sejak Jokowi berkuasa, pejabat banyak ketakutan melawan kebijakan pusat walaupun kebijakan itu bertentangan dengan hati nurani.

“Dalih yang dikembangkan adalah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), faktanya selalu sasarannya hari raya umat Islam, ini memutus tali silaturahmi antara orang tua dan anak,” sebut Maman di sebuah grup WA..

BACA..  Sambut HANTARU 2021, BPN Aceh Gelar Upacara Secara Virtual

Anehnya, angkutan penyeberangan laut lintasan antar kota/kabupaten dalam provinsi Aceh tetap melayani untuk mengangkut penumpang, kendaraan dan barang dengan tetap menjaga protokol Kesehatan. Kebijakan itu diambil untuk mencegah kelangkaan logistik di kepulauan dan memperhatikan masukan Bupati dan Walikota kepulauan yang mengharapkan tetap beroperasinya angkutan penyeberangan.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Junaidi melalui Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Deddy Lesmana, mengatakan, bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap pelarangan pengoperasian tersebut, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Akan dicabut izin operasionalnya,” kata Deddy Lesmana, dalam keterangannya di Banda Aceh, Kamis 6 Mei 2021.

BACA..  Gangguan Layanan TelkomGroup di Area Sumatera Bagian Utara

Deddy mengatakan pelarangan itu dilakukan untuk menindaklanjuti kesepakatan secara nasional yang telah didiskusikan dalam rakor lintas sektor di Mapolda Aceh. ”Dengan demikian, kami mengharapkan agar Perusahaan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi agar mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.”

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Aceh, Muhammad Al Qadri menyatakan bahwa lintasan penyeberangan laut dalam wilayah Aceh memenuhi kriteria pengecualian dalam PM 13 Tahun 2021 yaitu pengendalian angkutan laut dan penyeberangan dalam wilayah Aceh merupakan angkutan pelayaran di daerah perintis, daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan negara.

Hal tersebut menjadi dasar kapal laut diizinkan berlayar, di samping juga untuk mencegah kelangkaan logistik di kepulauan. Selain tidak bertentangan dengan PM 13, kebijakan untuk tetap beroperasinya angkutan penyeberangan, Dishub Aceh telah melakukan rapat koordinasi dengan Dishub Kabupaten/kota yang dilayani oleh lintasan penyeberangan, Syahbandar dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah I Aceh Kementerian Perhubungan.

BACA..  TNI AL Bersama Dinas Kesehatan Setempat Gelar Vaksinasi di SMAN 1 Sabang

“Hasil Kesepakatan Bersama Rapat Koordinasi instansi terkait Tanggal 04 Mei 2021 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Khusus Angkutan Penyeberangan Lintasan Antar Kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh tetap beroperasi untuk menghindari kelangkaan logistik di kepulauan,” kata Al Qadri.

Kebijakan Pemerintah dalam mencegah Covid selalu janggal dan aneh. Rakyat sendiri dilarang bepergian antar kabupaten sedangkan WN Cina dan India bebas masuk tanpa dalih apapun.

“Kenapa tahun baru boleh jalan jalan, kok giliran hari besar Islam ada saja alasannya,” gugat salah satu netizen sebut saja namanya Riko. (**)