Trend Baru Pemerintah Aceh, Usai Copot Pejabat Lalu Tunjuk Plt

oleh -264 views

Laporan | Ahmad Fadil 

Banda Aceh (AD)- Dinamika permasalahan di Pemerintah Aceh seperti tidak ada habisnya dan berkesudahan. Mulai dari ditolaknya kasasi Gubernur Aceh dalam gugatan TUN terkait kepengurusan Majelis Adat Aceh (MAA) hingga pencopotan tujuh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Dua Direktur Rumah Sakit dan pejabat lainnya.

example banner

“Ada apa sebenarnya dengan Pemerintah Aceh. Sepertinya ada masalah besar dalam birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Apakah pencopotan ini telah menjadi “Trend” baru Pemerintah Aceh,” sebut Usman Lamreung, Jum’at 8 Januari 2021 di Banda Aceh.

Usman menjelaskan ketujuh pejabat yang di copot dari jabatannya adalah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Kepala Arsip dan Perpustakaan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Zainoel Abidin (RSUDZA), Wakil direktur Umum RSUDZA, Wakil direktur Penunjang, Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA), serta Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Semua pejabat yang di copot tersebut digantikan oleh Pelaksana tugas (Plt).

BACA..  Dukung Vaksinasi Covid -19 di Aceh, BPJS Kesehatan Sinergikan Aplikasi P-Care

Pencopotan dan pergantian pejabat dalam lingkungan pemerintahan dan birokrasi sebenarnya hal yang biasa dan lumrah, dan itu sering terjadi sebagai bagian dari penyegaran.

Namun dalam pergantian para pejabat tersebut, menurutnya, tentu bukan disebabkan oleh dugaan tidak layak lagi, sudah tidak sesuai dengan kebijakan pimpinan, atau tidak lagi bisa diatur. Sementara itu, kata Usman, dalam tata kelola pemerintahan itu kan punya mekanisme terkait pemberhentian pejabat apabila yang bersangkutan dianggap bersalah dan keluar dari jalur saat menjalankan tugas.

“Seharusnya, sebelum pemberhentian atau pencopotan seorang pejabat itu, ada surat peringatan pertama sampai ketiga. Ini tampaknya tidak terjadi, malah tiba-tiba saja sudah dicopot. Sepertinya Pemerintah Aceh tidak punya rencana yang matang, karena setelah dicopot pejabat itu, tidak ada pwlejabat pengganti yang definitif yang ada hanya ditunjuk Plt,” kata Usman.

BACA..  Wakili Kapolda Aceh, Hari Ini Wakapolda Divaksin Covid -19

Seharusnya, setiap pergantian pejabat itu harus ada evaluasi kinerja terlebih dahulu, serta ada tim seleksi untuk menentukan pejabatnya. Karena sebelumnya, menurut Usman, setiap pergantian para pejabat harus tetap menjalankan mekanisme tersebut.

“Nah, kenapa sekarang tidak dilakukan lagi. Ada apa ini,” tanya Usman.

Selain itu, ia juga menanyakan, apakah pencopotan pejabat eselon tersebut sudah sesuai dengan aturan. Atau jangan-jangan, pencopotan pejabat itu lebih hanya untuk kepentingan politis, atau lainnya sehingga kebijakan itu harus dilakukan dengan cepat tanpa ada pertimbangan obyektif.

“Apakah para pejabat yang dicopot oleh atasannya itu tidak patuh terhadap perintah pimpinan, sehingga mereka diberhentikan dengan tidak hormat,” imbuh Usman.

Setelah dicopot, jelas Usman, seharusnya pejabat tersebut digantikan dengan pejabat yang definitif, bukan mengangkat Pelaksana tugas. Jika itu yang dilakukan, maka akan menambah beban kerja pada pejabat lainnya. Padahal pejabat yang ditunjuk sebagai Plt punya tanggung jawab yang lebih besar di bidangnya sendiri.

BACA..  Mukhtaruddin Maop Laporkan Akun FB "SM" Ke Polda Aceh

“Sepertinya, Gubernur dan Sekda Aceh telah merusak birokrasi dan tata kelola Pemerintahan. Ada apa ini,” sebutnya.

Sebenarnya, menurut Usman, banyak beban kerja Pemerintah Aceh saat ini yang harus dilakukan, seperti bencana non alam (Pandemi Covid -19) serta berbagai permasalahan lainnya yang membutuhkan kerja cepat, tepat, dan profesional. Bila kebanyakan Plt, bagaimana birokrasi dan tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik demi tercapainya program sesuai target jika beban kerja para pejabat itu dipecahkan menjadi dua fokus bidang yang berbeda.

“Apakah tidak ada orang lain di Pemerintah Aceh yang mampu, sehingga ditunjuk Plt, atau jangan-jangan ada kong kalikong sehingga harus diangkat Pelaksana tugas,” tutup Usman Lamreung.