Proyek Puskesmas Pulo Aceh Terbengkalai, Usman Lamreung: Tindak Tegas Rekanan

oleh -171 views

Laporan | Ahmad Fadil

Banda Aceh (AD)- Proyek pembangunan Puskesmas Pulo Aceh tidak selesai di kerjakan oleh rekanan pelaksana, sehingga menyebabkan Puskesmas tersebut tidak bisa di fungsionalkan untuk pelayanan medis bagi warga setempat.

example banner

Sementara, rekanan telah menarik uang muka sebesar 20 persen dari nilai pagu anggaran pembangunan gedung baru Puskesmas Pulo Aceh. Namun hingga saat ini, pembangunan gedung tersebut baru dikerjakan 20 persen dan sekarang sudah terbengkalai sehingga pelayanan kesehatan di Pulo Aceh belum bisa berjalan dengan baik, dan menyebabkan masyarakat kecewa.

Kabarnya, pembangunan Puskesmas itu dilaksanakan oleh dua rekanan, yaitu rekanan Pembangunan Gedung Puskesmas dan rekanan Pembangunan Pagar Puskesmas. Untuk sumber anggaran kedua proyek tersebut berasal dari Alokasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar tahun 2020 dengan nilai total kedua paket tersebut mencapai 5 (lima) milyar.

BACA..  Update Terbaru: Densus 88 Amankan Lima Terduga Teroris di Aceh

“Yang menjadi pertanyaan, kenapa pekerjaan pembangunan kedua paket tersebut tidak diselesaikan. Sebenarnya apa yang menjadi masalah, dan bagaimana peran Konsultan pengawas dilapangan sehingga pembangunan gedung tersebut tidak selesai. Apakah konsultan pengawas tidak mengawasi pekerjaan dilapangan, atau jangan-jangan pengawas sama seperti rekanan yang hanya mengambil uang muka saja dan selanjutnya tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan gedung Puskesmas di Pulo Aceh,” tanya Usman Lamreung, Jum’at 8 Januari 2021 di Banda Aceh.

Menurut Usman, sudah sepatutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Besar membentuk Panitia Khusus (Pansus) proyek Pembangunan Gedung Puskesmas dan Pagar Pukesmas di Pulo Aceh dan segera memanggil berbagai pihak yang terlibat di dalam proyek tersebut.

“Tidak tuntasnya proyek tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar seharusnya memberikan tindakan tegas kepada rekanan pelaksana, karena tidak cukup hanya dengan memblack list perusahaannya saja,” tegas Usman.

BACA..  Pemko Sabang Ikut Hadir Kongres Jamesta Indonesia

Selain itu, kaya Usman, tidak selesainya proyek  pembangunan Puskesmas Pulo Aceh tersebut, karena lemahnya monitoring dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan dinas terkait dalam mengevaluasi program tersebut. Hal ini terlihat dari realisasi fisik dilapangan yang hanya baru mencapai 20 persen.

“Apakah selama ini dinas terkait pernah memanggil dan menegur rekanan. Bila itu benar dilaksanakan, maka sudah dapat dipastikan bahwa pengerjaan proyek tersebut bisa selesai tepat pada waktunya,” ujar Usman.

BACA..  Update Terbaru: Densus 88 Amankan Lima Terduga Teroris di Aceh

Begitu juga dengan rekanan pelaksana dan pengawas dilapangan, mereka sudah pasti telah memperhitungkan untung ruginya ikut dalam tender proyek tersebut. Cost bajetnya pasti besar, begitu juga dengan tantangan alam pun sangat besar. Semestinya rekanan pada proyek tersebut, tidak boleh mencari-cari alasan terkait kendala dilapangan.

Menyikapi hal tersebut, maka sudah sepatutnya Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan sanksi tegas kepada rekanan proyek agar mendapatkan efek jera.

“Untuk memberikan efek jera kepada rekanan yang bandel, tidak hanya cukup dengan memblack list perusahaan saja, tetapi juga harus ada sanksi tegas lainnya, baik itu  kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas lapangan,” demikian tutup Usman Lamreung.