Soal Stadion Mini Calang, Konsultan Pengawas Teguh Pada Pendirian

oleh -93 views

Calang (ADC)-Terkait kasus pemutusan kontrak pekerjaan terhadap proyek pembangunan Stadion Mini Kota Calang Kabupaten Aceh Jaya oleh Dispora setempat, pihak consultan pengawas membantah keras tentang progres pekerjaan dilapangan yang diklaim oleh pihak pelaksana mencapai 90 persen.

Proyek yang dikerjakan oleh PT. Pelita Cemerlang Indonesia dan diawasi oleh perusahaan CV. Center Design Engineering dengan nilai kontrak Rp. 2.961.740.000,- sumber dana DID 2017 berakhir masa pelaksanaannya pada tanggal 9 Desember 2017.

Akibat pemutusan kontrak sepihak oleh Dispora Aceh Jaya serta tidak diberikan kesempatan penambahan waktu (adendum) kabarnya rekanan (PT. Pelita Cemerlang Indonesia ) mengadu ke Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) karena merasa dirugikan.

Direktur CV. Center Design Engineering, Yusran Senin (8/1/2018) via telefon selularnya saat dimintai keterangannya oleh media ini mengatakan, progres pekerjaan sebenarnya dilapangan saat kontrak kerja diputuskan adalah 69,58 %. Yusran menegaskan pihaknya tetap pada pendirian, mengenai klaim pihak pelaksana pogres pekerjaan mencapai 90 persen itu hak mereka.

“Mungkin klaim mereka 90 persen itu adalah termasuk pekerjaan yang dilakukan pasca pemutusan kontrak kerja, itu sudah diluar kewenangan dan tanggung jawab kita. Kita kan ada atasan, ada petunjuk dari Dispora, ada PPK, ya seperti arahan dari beliau”, ujar Yusran

Sebelumnya informasi yang diterima media ini dari Direktur Hukum Dan HAM YARA Yudhistira Maulana, SH bahwa akan rapat mediasi hari (Senin 8/1/2018) antara pihak rekanan dengan Pemkab Aceh Jaya (Dispora) terkait kontrak kerja yang sudah diputuskan serta mengenai progres pekerjaan yang dicapai. Namun pihak consultan pengawas selaku pihak terkait mengaku tidak tahu tentang hal itu.

“Tidak ada pemberitahuan kepihak kita”, cetus Yusran

Paket pekerjaan yang sejak awal berada dibawah pengawasan TP4D (Tim, Pendamping, Pengawal, Pengamanan, Pembangunan, Daerah) Kabupaten Aceh Jaya tersebut disinyalir adanya dugaan gratifikasi, praktek suap – menyuap yang merupakan bagian daripada tindak pidana khusus sesuai undang – undang tipikor.

Kejaksaan Negri Calang selaku salah satu pihak yang terlibat dalam TP4D yang dimintai keterangan menyangkut persoalan tersebut mengakatan, TP4D hanya mengawasi pekerjaan sesuai dengan instruksi presiden serta peraturannya, mengenai mekanisme dan cara mendapatkan paket pekerjaan, proses lelang dan mekanisme penunjukan pemenangnya seperti apa, itu diluar kewenangan TP4D.

“Kalau mengenai adanya indikasi suap – menyuap dimana kami tau bang, kan gak mungkin mereka bilang sama kami,” kata Kepala Kejaksaan Negri Calang Kabupaten Aceh Jaya Suyanto, SH. MH, melalui Kasi Intelijen Hafiz Kurniawan, SH kepada media ini Senin (8/1/2018).

Pihak Kejari pun belum memutuskan langkah apapun terkait persoalan dugaan gratifikasi tersebut, dikarenakan belum ada pihak yang melaporkan. Namun kemungkinan juga pihak Kejari juga akan memanggil pihak – pihak yang dianggap terkait dengan permasalahan dugaan gratifikasi itu.

“Belum bang, belum sekarang, belum ada yang melapor. Mungkin kedepan juga akan kita panggil,” pungkas Hafis via sambungan selular. (NS)