banner 700250

Rawan Korupsi Pembangunan Jalan Rabat Beton Gampong Simpang Tiga

oleh -166 views

TAPAKTUAN (DA) – Juru bicara Kaukus Peduli Aceh (KPA), Refan Kumbara sorot pembangunan Jalan Rabat Beton di Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Tanpa plank nama proyek dan rawan terjadi indikasi korupsi.

Jalan Rabat Beton itu, dibangun melalui pokok pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Daerah Pemilihan (Dapil) II Tahun anggaran 2020.

Penegasan itu disampaikan Refan pada atjehdaily.id, Rabu 7 Oktober 2020. Dikatakan, seharusnya pihak pelaksana proyek memasang plank nama proyek, agar pekerjaan dan nilai kegiatan proyek diketahui publik.

BACA..  Jalan Gampong Lambheu Berkubang

“Kami berharap setiap pekerjaan yang menggunakan uang Negara harus dipasang papan nama proyek. Sebab itu amanat dari aturan yang berlaku secara hukum. Bisa saja proyek tanpa plank nama ditengarai kegiatan ilegal,” tegas Refan.

Menurut amatan KPA, Pembangunan Jalan rabat beton di Desa Simpang Tiga, tanpa plank nama proyek. Refan mengakui, proyek tanpa plank nama tersebut, dilakukan secara sengaja atau memang kelalaian dari pelaksana proyek.

BACA..  Aldin NL Plt Ketua SMSI Aceh

Padahal, berdasarkan aturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah, keberadaan papan proyek wajib dipasang pada pelaksana kegiatan.

Masih Refan, dikatakan; terkadang ada kontraktor memandang persoalan tersebut sebelah mata, padahal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jelas mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai Negara wajib memasang papan nama proyek.

“Sesuai aturan, seharusnya saat mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek. Supaya masyarakat mengetahui jumlah anggaran dan bisa ikut serta mengawasinya,” katanya.

Dia menambahkan, tidak terpasangnya papan nama pada sejumlah proyek itu bukan hanya bertentangan dengan Perpres, tapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

“Transparansi mutlak dilakukan. Semua berhak tahu, dana yang digunakan itu kan milik masyarakat juga. Pemerintah seharusnya mengingatkan setiap pelaksana untuk memasang papan proyek di lokasi, kalau tidak digubris ya sebaiknya diberi sanksi. Nah apa yang terjadi di Gampong Simpang Tiga dampak dari tidak transparansi. Kalau terpasang papan proyek dan disebutkan sumber dananya kan tidak akan menimbulkan prasangka ini itu,” pungkasnya. (Red/Dir/Rls)