banner 700250

LBH Banda Aceh Pertimbangkan Lapor Balik Dugaan Penyelewengan Dana BLT

oleh -250 views

Aceh Barat (AD)- Pasca Perdamaian yang dilanjutkan dengan pencabutan laporan Polisi terhadap kasus Pencemaran nama baik Geuchik Suak Pante Breuh yang dilakukan oleh saudara Rusdi, Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh saat ini sedang menunggu SP3 dari pihak kepolisian.

Kepala Program Kantor LBH Banda Aceh Aulianda Wafisa kepada media Atjehdaily.id, Rabu 7 Oktober 2020 mengatakan, terkait dengan pencabutan laporan Polisi yang dilakukan Geuchik Suak Pante Breuh tersebut, kita mengapresiasi itikad damai Geuchik Suak Pante Breuh.

Namun kita menduga, ada unsur penyelewengan yang dilakukan oleh Geuchik Suak Pante Breuh dalam hal penyaluran BLT tersebut.

“Seharusnya pihak kepolisian ketika mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan parangkat desa, aparat penegak hukum harus melakukan penelusuran tentang kebenaran informasi tersebut,” ujar Aulianda.

BACA..  Polisi di Dor Bawa Sabu 16 Kilogram

Sepulangnya dari Meulaboh, Kantor LBH Banda Aceh langsung membuat rapat penulusuran yang sama terhadap dugaan penyelewengan dana BLT tersebut. Berdasarkan beberapa temuan yang kita dapatkan, apa yang dikatakan oleh saudara Rusdi, bahwa penerima BLT Dana Desa seharusnya lebih dari 5 (lima) orang sesuai dengan data.

BACA..  Kondisi Jalan Ke Seuneubok Lhong Sangat Memprihatinkan

Jika kita kaji berdasarkan data pembagian BLT tahap pertama, kedua dan ketiga, memang seharusnya penerima lebih dari lima orang, bahkan bisa mencapai 89 orang kalau tidak salah. Kita melihat ada keanehan disini, dimana pada tahap pertama pembagian BLT tersebut hanya untuk lima orang saja.

Sementara, di bulan kedua dan ketiga, penerima dana BLT malah lebih dari lima orang. Satu lagi kejanggalan yang kita temukan adalah, terkait dengan pembayaran tahap pertama terjadi di bulan April. Sedangkan tahap kedua di bulan Mei, serta tahap ketiga di bulan Juni.

Menurut data dokumen yang kami dapatkan, pembayaran tahap kedua itu terjadi pada bulan Agustus. “Yang menjadi pertanyaan disini, dari bulan Mei, Juni dan Juli tidak dibayarkan. Malah justru dibayarkan pada bulan Agustus, sehingga dalam satu bulan terjadi dua kali pembayaran dana BLT tersebut.

“Berdasarkan mekanisme dan peraturan, seharusnya pembayaran BLT tahap pertama, dana yang harus dibayarkan sebesar Rp600.000,- perbulan, sedangkan untuk tahap kedua Rp300.000,- perbulan. Dikarenakan pada tahap pertama ada kejanggalan, selanjutnya kuta menggelar perkara terkait hal tersebut di Kantor LBH Banda Aceh,” ungkap Aulianda.

Saya pikir, ini persoalan yang berbeda dengan kasus Pencemaran nama baik. Kita berharap, pihak kepolisian aktif dalam melakukan penelusuran kasus BLT Dana Desa ini. Pihak LBH Banda Aceh juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkan kembali tentang dugaan penyelewengan dana BLT tersebut.

LBH Banda Aceh berencana melakukan audiensi dengan pihak BPK dan Inspektorat, untuk mempertanyakan bagaimana jika ada temuan seperti tersebut. Tapi langkah ini belum kami putuskan, dikarenakan perlu adanya pertimbangan terlebih dahulu.

“Apakah langsung melaporkan kepada pihak kepolisian atau melakukan koordinasi dengan pihak BPK dan Inspektorat,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menambahkan, Kantor LBH Banda Aceh sedang melakukan telaah hukum, agar kami lebih berhati-hati dalam melaporkan perkara tersebut,” tutup Aulianda Wafisa. (JF/Red)