Tim DPMPP-KB Aceh Utara dan Muspika Langkahan Tinjau Posko PPKM Mikro

oleh -93 views

Lhoksukon (AD) Tim Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPP-KB) Aceh Utara didampingi oleh Muspika Langkahan meninjau langsung beberapa Posko PPKM Mikro Covid-19 yang ada di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Rabu 7 Juli 2021.

Camat Kecamatan Langkahan Ramli Jazuli, SE saat dikonfirmasi oleh media atjehdaily.id di lokasi mengatakan kunjungan dan tinjauan tim dari DPMPP-KB Aceh Utara untuk melihat Posko PPKM Mikro Covid-19 yang ada di Gampong Padang Meuria dan Matang Teungeh Selatan Kecamatan Langkahan.

Kedatangan Tim dari DPMPP-KB dalam rangka penggunaan Dana Desa untuk Posko PPKM Mikro Covid-19 yang bersumber dari APBN tahun 2021, “Alhamdulillah Gampong Padang Meuria mendapatkan juara harapan tiga Posko PPKM Mikro Covid-19 di HUT Bhayangkara ke 75 tahun ini dari Polres Aceh Utara,” ujarnya Ramli Jazuli.

Lanjutnya, Gampong Padang Meuria merupakan Gampong yang belum cair Dana 8% untuk Posko PPKM Mikro Covid-19 dari Dana Desa. Alhamdulillah masyarakat dan Keuchik Gampong Padang Meuria berinisiatif untuk menyiapkan Posko PPKM Mikro Covid-19 tersebut.

Ia menyebutkan ini sebuah tolak ukur bagi pemerintah gampong dalam kesiapannya untuk menyiapkan Posko PPKM Mikro Covid-19 sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dimana di Langkahan ada empat Gampong yang belum terealisasi dana 8%, tetapi pemerintah gampong tetap berinisiatif untuk menyiapkan Posko PPKM Mikro Covid-19.

Gampong – gampong di Kecamatan Langkahan yang belum terealisasi dana 8 % untuk penanganan Covid-19 diantaranya Gampong Meunasah Blang, Simpang Tiga, Padang Meuria, dan Gampong Langkahan, sebut Camat.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPP-KB) Aceh Utara Fakhruradhi,SH,.MH saat ditemui oleh media diruang kantor Camat Kecamatan Langkahan mengatakan, “kita selalu mengunjungi atau meninjau Gampong – gampong yang ada di Aceh Utara sebanyak 852 gampong, tetapi ada pola- polanya ada yang khusus dan yang umum,” ujarnya Fakhruradhi.

Lanjut Fakhruradhi, polah yang umum dilakukan pemantauan oleh Camat dan Forum Keuchik, sedangkan pola yang khusus dimana pihak dinas ada peluang waktu untuk melakukan tinjauan. Nah seperti hari ini yang ditinjau oleh tim dinas untuk turun beberapa gampong di Langkahan, “sesudah meninjau, kita melakukan rapat dan koordinasi terkait penggunaan anggaran dengan pihak Kecamatan dan para Keuchik, dimana kita mengarahkan penggunaan anggaran dana desa harus sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya Fakhruradhi.

Pada intinya setiap gampong di Aceh Utara ada dalam pantauan, ungkapnya.

Saat disinggung oleh awak media, ada enggak sampai saat ini laporan dari pihak kecamatan dan forum Keuchik di Aceh Utara belum terealisasi Posko PPKM Mikro Covid-19. Dia menyebutkan Ada, tetapi bukan tidak terealisasi, namun kurang berfungsi, namun pihak memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap laporan yang diterima oleh pihaknya.

Terkait relawan Posko PPKM Mikro Covid-19 di Gampong terangnya Fakhruradhi mereka tidak di gaji, cuma sewaktu ada kegiatan di posko dimana pihak relawan cuma diberikan konsumsi dan transportasi, dan relawan posko tidak bisa digaji melalui dana desa.

Bagi gampong yang tidak ada Posko PPKM Mikro Covid-19 dimana kata Fakhruradhi itu ada sanksinya, tetapi posko ini salah satu bahagian dari upaya penanganan Covid-19, bukan berarti enggak ada posko tidak ada penanganan Covid-19. “Yang bisa kita ambil sikap apabila tidak menangani Covid-19,” terangnya.

Kata Fakhruradhi, Dana Desa ada dianggarkan untuk penanganan Covid, apabila pemerintah gampong tidak merealisasikan dana yang sudah dianggarkan untuk covid, itu ada sanksinya dimana pada tahap berikutnya tidak ada lagi pencairan dana desa bagi gampong yang mengabaikan peraturan pemerintah.

Ia menambahkan, bagi gampong yang tidak buat posko diharapkan untuk buat posko dan itu wajib.

Penanganan Covid itu wajib, jadi yang wajib untuk dana desa pada tahun 2020 dan 2021, dan yang khusus di tahun 2021 ini adalah BLT. Kalau pemerintah Desa tidak merealisasikan BLT untuk masyarakat yang menerimanya maka tahun depan dana desa akan dipangkas oleh pemerintah, terangnya Kepala DPMPP-KB ini.

Dirinya menyebutkan dari 852 Gampong di Aceh Utara yang baru terealisasi dana desa di tahun 2021 bulan Januari sekitar 805 Gampong atau sekitar 94,48%, di bulan Februari 527 Gampong atau sekitar 61%,bulan Maret 299 Gampong atau sekitar 35%, dan untuk bulan April belum cair, pungkasnya Fakhruradhi. (Sayed Panton).