Mansurdin: SKPA Jangan Beralasan APBA Terhambat Karena Pokja ULP

oleh -116 views

Banda Aceh (ADC)- molornya waktu pelaksanaan pekerjaan sejumlah proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2019, membuat Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, (KADIN) Kota Banda Aceh Mansurdin Idris, SH, angkat bicara terkait persoalan tersebut.

Menurut Mansurdin, persoalan belum terialisasinya sejumlah proyek APBA tahun anggaran 2019 yang belum dikerjakan ini, dikarenakan Pokja Unit Lelang Pengadaan (ULP) belum melakukan tender.

“Sementara itu, pengesahan Qanun APBA 2019 melalui sidang Paripurna sebelum tanggal 31 Desember 2018 telah diketok palu tepat waktu, dimana rancangan anggaran yang disahkan oleh DPRA mencapai 17.016 Triliun,” ungkap Mansurdin kepada media atjehdaily.id, Minggu 7 Juli 2019.

Mansurdin juga mengatakan, hingga sampai saat ini, sejumlah proyek belum juga ditenderkan, sedangkan waktu telah memasuki bulan juli. Sementara itu, tidak lama lagi waktu akan memasuki masa perubahan.

“Sedangkan realisasi pelaksanaan proyek dilapangan, masih dibawah normal serta hampir di semua SKPA beraport merah,” katanya.

Selain itu, ia juga menyebutkan, fakta di lapangan, masih terdapat sejumlah proyek yang belum dikerjakan. “Artinya, SKPA beralasan, APBA 2019 terhambat dikarenakan Pokja dan ULP belum melakukan tender. ‘Ada apa ini ?’.

“Jika memang ada pihak yang menginterpensi SKPA, ya harus tegas menyampaikan keluhan kepada masyarakat, bila perlu panggil awak media untuk memberitakan persoalan tersebut,” tegasnya.

BACA..  Badan Publik Harus Terbuka Dengan Kritik Dan Saran

Oleh karena itu, Mansurdin meminta kepada pihak pihak yang bertanggungjawab terhadap hal tersebut, jangan hanya diam dan adem begitu saja. Soalnya, yang dirugikan dalam permasalahan ini adalah masyarakat Aceh sendiri.

Belum lagi waktu hampir berganti tahun, sementara proyek APBA belum tersentuh apapun. Ini kan aneh, sangat memalukan bila dibandingkan dengan Provinsi lain.

Ia berharap, SKPA harus tegas dan transparan dalam menyampaikan persolan hari ini. Sebab, setiap Kepala dinas telah diambil sumpahnya untuk menjalankan amanah dan bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. “Bukan karena kepentingan dan keinginan atasan semata. Jadi kenapa harus takut,” tandas Mansurdin yang juga menjabat Sekretaris Akaindo Aceh ini.

Kalau dulu oke lah, DPRA terlambat mengetok palu pengesahan anggaran, tapi pada tahun ini, telah jauh hari sudah selesai di ketok palunya. Apakah ini masih kurang tepat waktu. 

“Saya kira, SKPA janganlah beralasan yang aneh aneh, “throw away the body blaming other people.” Bersikaplah profesional dalam mengemban tugas untuk mendukung Visi dan Misi dalam mewujudkan Aceh membanggun, sebagai salah satu program unggulan Pemerintah Aceh, Irwandi Yusuf- Nova Iriansyah,” pintanya.

Jangan nanti setelah terdesak, SKPA baru meminta lakukan pelelangan, jika itu dilakukan pasti rekanan lebih memilih mundur karena tidak berani mengambil resiko yang terjadi dikemudian hari. Artinya, yang dirugikan itu bukan SKPA nya, melainkan Aceh sendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, pasti ada aja APBA silva setiap tahun anggaran.

“Kita berharap, SKPA harus memberi alasan yang tepat, jangan hanya berdalih ULP dan POKJA yang jadi penyebab terhambat proses pelelangan proyek APBA, itukan omong kosong,” harapnya.

Sarannya, bila perlu Kadis buat surat pernyataan kepada Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah, terkait dengan keberatan atas lambannya proses pelelangan di ULP, jika memang tidak mampu, lebih baik mundur saja dari jabatan kepala Dinas.

Lanjutnya menambahkan, dirinya berharap, ada solusi dari pihak terkait  untuk mengatasi persoalan ini, dimana pihak Pokja dan ULP Pemerintah Aceh, dalam menunjuk pemenang tender, jangan sampai memenangkan perusahaan yang telah di Black List atau perusahaan bodong alias perusahaan yang Kemampuan Dasar (KD) dan pengalamannya tidak mencukupi,” tutup Mansurdin. (Ahmad Fadil)