Terbukti Pejabat Aceh Jujur-Jujur

oleh -195 views

Banda Aceh (AD)- Terbukti Pejabat Aceh jujur-jujur dan tidak mungkin melawan hukum.

Hal itu dikatakan Usman Lamreung, Minggu 6 Juni 2021, setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh dr Taqwallah dan Kadis Perhubungan Aceh selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jum’at kemarin dan sudah kembali bekerja seperti biasa.

Kedua pejabat ini langsung meninjau proses vaksinasi yang sedang dilakukan oleh Tim Satgas Covid -19 di Gedung Banda Aceh Convention Hill, Sabtu 5 Juni 2021.

Selama ini kata Usman, biasanya pejabat yang dipanggil menjalani pemeriksaan di KPK jarang sekali dipulangkan dan sangat berbeda dengan pejabat yang dipanggil kali ini.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK terhadap pejabat di Aceh terkait dengan dugaan kasus korupsi Kapal Aceh Hebat seperti apa yang telah diberitakan oleh berbagai media, namun belum juga ada penindakan ke tahap penentuan tersangka hingga penahanan.

BACA..  Bambang Antariksa Menilai SK Gubernur Terkait Sekda Aceh Tamiang Cacat Hukum

Itu artinya, pejabat Aceh memang jujur-jujur dan hebat. Itu bisa dilihat dari kasus pengadaan Kapal Aceh Hebat yang masih dalam tahap penyidikan di KPK, tapi kini kedua orang yang diduga tersebut, telah kembali bekerja seperti biasa.

“Kita tidak tau nantinya, apakah KPK akan memanggil kembali para pihak yang terlibat dalam proyek tersebut hingga akhirnya akan ada penentuan dan dilanjutkan ke tahap penindakan atau hanya sampai pada tahap penyidikan saja,” ujar Usman.

Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, Usman meminta kepada KPK, dalam menangani kasus ini harus transparan dan terbuka.

BACA..  Natalius Pigai: Jakarta Harus Memahami Daerah Konflik

KPK harus memberikan keterangan dan tanggapan secara terbuka kepada publik terkait pemanggilan para pejabat teras Pemerintah Aceh. Keterbukaan dari KPK ini penting, agar kegaduhan publik di Aceh dalam dua hari terakhir ini bisa terjawab.

“Sudah semestinya KPK memberikan keterangan kepada publik di Aceh biar jelas. Apakah para oknum pejabat di Pemerintah Aceh terindikasi korupsi atau tidak atas skandal pengadaan Kapal Aceh Hebat dan Proyek Multiyears yang sampai saat ini masih simpang siur,” pintanya.

Oleh karena itu, Usman menyarankan, agar tidak terjadi kegaduhan ditengah masyarakat akibat dari ketidakjelasan kabar dalam pemanggilan pejabat Aceh Hebat, KPK harus memberikan keterangan yang jelas kepda publik Aceh.

Selain itu, ia juga meminta kepada KPK untuk dapat memberikan keterangan secara terbuka dan transparan, agar tidak ada lagi yang berasumsi, berprasangka, dan menduga-duga kepada Pemerintah Aceh.

BACA..  Ketua DPD RI Menerima Dua Perwakilan Korban PHK BRI Cabang Medan

“Kalau memang ada indikasi korupsi, walaupun tidak mungkin mereka lakukan, itu juga harus disampaikan kepada rakyat Aceh secara terbuka tanpa ditutup-tutupi,” tegas Usman.

Lebih lanjut ia menambahkan, rakyat Aceh sangat mendukung penyidikan hingga sampai penindakan hingga penetapan tersangka oleh KPK bagi yang terlibat. Bagi yang bersalah dan terindikasi kuat korupsi, maka harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena rakyat Aceh juga tidak ingin berlama-lama dalam kegaduhan ini.

“Pihaknya mendesak KPK, untuk terbuka dan transparan dalam penyidikan kasus korupsi di Aceh, khususnya terkait dengan pemanggilan para pejabat untuk dimintai keterangan,” tutup Usman Lamreung. (*)