Kapolri Cabut ST Larangan Media Beritakan Kekerasan Polisi

oleh -21 views
Telegram
Ilustrasi (https://insulteng.pikiran-rakyat.com)

example banner

JAKARTA (AD) — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo akhirnya menyerah dan terpaksa mencabut surat telegram (ST) terkait soal pelarangan menyiarkan arogansi anggota polisi. Pencabutan ST tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/759/IV/HUM.3.4.5./2021 yang ditandatangani oleh oleh Kadiv Humas Polri Irjen Polisi Argo Yuwono.

“Sehubungan dengan referensi di atas kemudian disampaikan kepada KA bahwa ST Kapolri sebagaimana ref nomor empat di atas dinyatakan dicabut atau dibatalkan,” tulis Sigit dalam Surat Telegramnya, Selasa, 6 April 2021.

BACA..  Jual Chip Judi Online, Seorang Pemuda di Aceh Besar Ditangkap Polisi

Lebih lanjut, Sigit juga menyebutkan ST pencabutan ini bersifat Jukrah untuk dilaksanakan dan dipedomani. Surat Telegram bertanggal 6 April 2021 ini ditujukan kepada Kapolda dan Kabidhumas.

Sebelumnya, ST Kapolri terkait pelarangan media menyiarkan arogansi anggota polisi ini menuai kecaman, sekalipun sejatinya ST tersebut hanya untuk internal kepolisian. Namun, banyak pihak yang mengkhawatirkan jika ST tersebut akan berimplikasi pada tugas wartawan. Bahkan, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti meminta agar ST tersebut segera direvisi.

BACA..  LKPJ Gubernur Aceh 2020: Penghasilan Besar Belanja Kurang

“Meski STR (surat telegram) bersifat internal, tapi dalam STR ini ternyata berdampak pada eksternal, khususnya jurnalis,” ujar Poengky saat dikonfirmasi, Selasa (6/4).

Lebih lanjut, Poengky menangkap maksud dari surat telegram tersebut adalah ada poin kedua. Yaitu, untuk menjaga prinsip presumption of innocent, melindungi korban kasus kekerasan seksual, melindungi anak yang menjadi pelaku kejahatan, serta untuk melindungi materi penyidikan agar tidak terganggu dengan potensi trial by the press.

Namun, ada hal yang menjadi pro-kontra, seperti pada poin pertama tentang larangan meliput tindakan kekerasan dan arogansi polisi. Pada poin pertama dalam surat telegram tersebut, disebutkan media dilarang menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Kemudian, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas, namun humanis.