Usman Lamreung: Ada Skenario Apa Dibalik Penentuan Calon Wagub Aceh

oleh -373 views

Laporan | Ahmad Fadil

Banda Aceh (AD)- Penentuan Calon Wakil Gubernur Aceh untuk mendampingi Gubernur Aceh Nova Iriansyah periode 2020-2022 kini tersisa hanya 20 bulan lagi masa jabatannya.

example banner

Penentuan Calon Wagub Aceh harus segera diselesaikan agar Pemerintahan di bawah kepemimpinan Nova Iriansyah bisa fokus bekerja maksimal merealisasikan sisa program kerja yang telah ditetapkan RPJM Aceh.

“Posisi Wagub sangatlah besar peranannya dalam membantu Gubernur menjalankan tugasnya, karena masih banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang belum terselesaikan dan di implementasikan, seperti kemiskinan, pengelolaan APBA yang mencapai 16 Triliun pada tahun ini serta berbagai turunan UUPA belum juga terealisasikan yang butuh negoisasi politik dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Belum lagi dengan bencana alam dan non alam seperti Banjir, Pandemi Covid -19, serta berbagai permasalahan lainnya. Tentu pastinya Gubernur membutuhkan posisi Wakil Gubernur,” kata Usman Lamreung, Rabu 6 Januari 2021 di Banda Aceh.

Posisi Wakil Gubernur Aceh, kata Usman, memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu Gubernur untuk menuntaskan berbagai program dan tantangan yang sangat besar di bawah pemerintahan Nova Iriansyah termasuk juga menjaga stabilitas politik dan keamanan.

BACA..  Jaringan Irigasi Mon Sikeu Pulot Diduga Menabrak Aturan

“Hingga saat saat ini, Nova Iriansyah dan partai pengusung belum menentukan calon yang bakal diusulkan, sepertinya Gubernur Aceh sengaja mengulur-ngulur waktu dan patut diduga bahwa Nova tak rela ada pendampingnya,” ujar Usman.

Pengisian posisi Wagub Aceh sangatlah penting di sisa masa jabatan yang hanya tersisa 20 bulan lagi. Pengisian posisi Wagub Aceh ini adalah perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) seperti yang telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketentuan yang mengatur jabatan wakil gubernur juga diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 63 ayat 1 menyebutkan kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah.

BACA..  Polda Aceh Sampaikan Belasungkawa Atas Wafatnya Syekh Ali Jaber

“Bila ini tidak segera dilaksanakan untuk mengisi kokosongan Wakil Gubernur, berati Gubernur Aceh dengan sengaja melakukan pengangkangan regulasi dan mencederai keadilan rakyat,” ungkap Usman Lamreung.

Menurut Usman, seharusnya elit eksekutif dan legeslatif jangan terus bergulat dengan dinamika politik yang tiada berkesudahan di ruang publik.  Sehingga pada akhirnya publik semakin tidak percaya. Kalau memang Gubernur Aceh mau serius dan konsisten menjalankan perintah Undang-Undang, mungkin permasalahan Wagub ini sudah selesai dan Januari 2021 ini sudah bisa mulai bekerja.

Wagub Aceh berbeda dengan fungsi Wagub daerah lain. Secara umum, memang Wagub tugasnya membantu Gubernur di luar tugas rumpun bidang Kesra (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Agama dan lainnya) yang saat ini kurang dapat dikelola oleh Nova.

Selain itu, kata kata Usman, ada juga tugas yang selalu diemban Wagub yaitu terkait kekhususan Aceh sebagai Daerah penyandang Syariat Islam dan kekhususan Aceh lainnya, termasuk mengawal perdamaian Aceh dan Realisasi MoU Helsinki.

BACA..  Mukhtaruddin Maop Laporkan Akun FB "SM" Ke Polda Aceh

Berdasarkan kekhususan Aceh secara faktual, Nova secara kapasitas perlu pendamping untuk menjalankan pemerintahan terkhusus rumpun Kesra. Begitu juga dengan DPRA. Lembaga ini harus berperan mendorong Pemerintah Aceh untuk segera melaksanakan perintah Undang-Undang. DPRA jangan hanya menunggu tetapi juga harus bertanggung jawab dan meminta Pemerintah Aceh untuk segera menyerahkan nama calon Wagub Aceh sesuai fungsi lembaga tersebut harus digunakan sebaiknya.

“Bila DPRA diam dan tidak melakukan tindakan apapun terhadap sikap Gubernur yang belum mengeluarkan surat resmi tentang pemberitahuan perihal kekosongan Wagub, maka patut diduga secara sadar, bahwa DPRA turut melakukan pembangkangan regulasi bersama Gubernur Aceh,” ujar Usman.

Selain itu, Usman juga menegaskan, bahwa tugas DPRA bukan semata hanya untuk memilih Wagub saja, akan tetapi turut juga mendorong Gubernur untuk mengeluarkan surat dimaksud.

“Bisa itu dengan menyurati langsung Gubernur atau melalui Menteri Dalam Negeri. Atau jangan-jangan, DPRA “Tersandra” sehingga takut untuk bertindak,” demikian tutup Usman Lamreung.