PT. GSI Seharusnya Tidak Diizinkan Beroperasi di Aceh Utara, Terpiadi: Tolong Kaji Ulang

oleh -273 views
Terpiadi A. Majid anggota komisi II DPRK Aceh Utara fraksi Partai Gerindra.

LHOKSUKON, ATJEHDAILY.ID PT. Gelombang Seismic Indonesia (GSI) yang akan segera beroperasi mensurvey di wilayah kerja PT. PEMA (sebuah perusahaan milik pemerintah Aceh) yang mengelola Block B peninggalan Mobil OiL Indonesia Inc. Di Aceh Utara.

Survey seismic adalah langkah awal dalam sebuah kegiatan pencarian sumber minyak dan gas, tetapi bukan kegiatan awal yang ditonton oleh masyarakat Aceh Utara, karena mereka sudah menonton sejak pertama sekali Mobil Oil melakukan pekerjaan pencarian minyak dikawasan Aceh Utara sejak 50 tahun yang lalu yaitu tahun 1972.

Hal tersebut diungkap oleh Terpiadi A. Majid, anggota komisi II DPRK Aceh Utara, fraksi Partai Gerindra kepada media lewat rilisnya, Jum’at, (5/8/2022).

Ia menyebutkan, kini kejadian yang sama akan berulang kembali, sebaiknya pemerintah daerah tidak mengizinkan kegiatan PT. GSI tersebut dilakukan lagi, karena penemuan lapangan minyak Aron belum bisa mensejahterakan rakyat. Karena yang dicari adalah energi yang tidak terbarukan, “maka biarkan anak cucu kita sendiri yang akan mengexplorasikan kembali dimasa depan untuk kesejahteraannya, ladang minyak ini kita wariskan kepada mereka pemilik masa depan negeri ini,” ujarnya.

BACA..  Jalan Santai dan Perlombaan Lainnya Meriahkan HUT RI Ke-77 

Menurut Party Manager PT. GSI, sebutnya, dalam pertemuan dengan pemangku kekuasaan di kantor Bupati Aceh Utara, dalam hal tenaga kerja, kegiatan ini akan menampung 1008 orang tenaga kerja dengan berbagai macam kompetensi keilmuan. “Diantaranya 80 persen untuk putera daerah, sudah dapat kita pastikan buruh kasar harian lepas, yang 20 persen lagi posisi yang putera daerah jangan berharap banyak, karena jatah orang luar,”ungkap politisi Gerindra ini.

BACA..  Sukses Melaksanakan Upacara 17 Agustus 2022 Wali Kota Sabang Apresiasi Peringatan HUT RI Ke-77

“PT. GSI tentu sebagai main contractor,” sebut Politisi Gerindra DPRK Aceh Utara ini.

Tanyak Terpiadi, bagaimana subcontractor ? Apakah akan diberi peluang kepada pengusaha lokal atau akan dibawa dari luar ? Bagaimana dengan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan ? Akankah digunakan jasa BPJS atau asuransi lain atau tidak keduanya ?

Ia menyebutkan lagi, Survey ini akan dikerjakan diwilayah 13 Kecamatan di Aceh Utara dan 1 (satu) Kecamatan di Aceh Timur, barang tentu banyak lintasan yang akan disurvey.
Lintasan yang dilalui mungkin tidak dituntut ganti rugi, lalu bagaimana dengan kerusakan lingkungan, tanah, bangunan, tanaman, fasilitas umum.

Sambungnya, Siapa yang akan bertanggungjawab ?
Bagaimana dengan ketidaknyamanan warga ketika pekerjaan itu dilakukan, akankah ada ganti rugi ? Jikapun terhadap semua digantirugikan, apa pedomannya ? Sudah adakah surat keputusan Gubernur tentang itu ?

Oleh sebab itu, maka Bupati Aceh Utara, jangan begitu mudah memberikan izin untuk pekerjaan tersebut, harapnya Terpiadi A. Majid.(Sayed Panton).